Warung Esek-esek Bertebaran di Jalan Lingkar Utara Pemalang

Reporter : Ragil S
Satpol PP Pemalang saat melakukan penertiban di salah satu warung di lingkar Utara Pemalang

PEMALANG - Tim reaksi cepat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang segera bergerak menindaklanjuti laporan dari masyarakat, adanya belasan tempat prostitusi berkedok warung Kopi yang bertebaran di sepanjang Jalan Lingkar Utara Kabupaten Pemalang.

Kepala bidang Ketentraman dan ketertiban masyarakat (Trantibunmas) Agus Sarwono ketika dikonfirmasi terkait kegiatan Satpol PP Pemalang mengatakan, dari hasil kegiatan penertiban penyakit masyarakat ini, terjaring 4 pekerja seks komersial yang sedang kedapatan di beberapa warung sedang menunggu para pelanggannya.

Baca juga: Penyuluhan Perilaku Hidup Sehat Dari UPT Puskesmas I Kebondalem di SMP Negeri 6 Pemalang

"Hasil Penertiban pekat kedapatan 4 PSK yang ada di warung, Kemudian dibawa dan kita serahkan Ke Dinas Sosial Untuk Asesment Lebih lanjut serta 12 Warung diberi surat pernyataan untuk tidak akan Menyediakan atau menjual minuman keras, serta tidak akan menyediakan jasa wanita tuna susila, tidak akan menyediakan tempat praktek atau transaksi Prostitusi, " jelas Agus, pada senin (21/10).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, jika kegiatan Penertiban pekat tersebut didasari oleh adanya laporan masyarakat terkait keberadaan warung esek - esek tersebut, yang jelas melanggar ketentuan peraturan daerah kabupaten Pemalang,

Baca juga: Tak Ada Payung, Pelepah Daun Pisangpun Jadi

"Larangan membuka warung semacam itu, melanggar perda kabupaten Pemalang no.12 tahun 2019 tentang penanggulangan pelacuran di kabupaten Pemalang, " tutupnya.

Tindakan satpol PP ke depan akan dilakukan penertiban setelah berkoordinasi terkait keberadaan status atau tanah beserta perijinannya.

Baca juga: Dukung Paslon Cabup 02, Ratusan Kader PKS Gelar Flashmob di Sepanjang Jalan Gatot Subroto

Karena jika tanah yang berada di bahu jalan adalah milik provinsi atau jalan nasional, sedangkan di atas tanah pertanian bisa milik warga atau bisa milik saluran irigasi milik provinsi. 

Editor : Redaksi

Politik
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru