SURABAYA - Berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Surabaya, di sejumlah titik di daerah pemilihannya (dapil) 3.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati tersebut mengatakan, banyak keluhan warga yang disampaikan dalam kegiatan reses. Mulai dari sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, meningkatnya kebutuhan biaya hidup, hingga persoalan akses layanan kesehatan.
Baca juga: Budi Leksono Serap Aspirasi PKL Indrapura, Dorong Penataan Tanpa Penggusuran
Menurut Aning, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar segera dicarikan solusi yang tepat dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, politisi perempuan asal PKS ini juga menyoroti terkait kepesertaan BPJS Kesehatan-nya tidak aktif, padahal mereka sedang membutuhkan layanan pengobatan dan penanganan medis.
“Data dari pemerintah pusat ada 50.000 warga Surabaya yang BPJS-nya nonaktif. Ini harus diantisipasi, jangan sampai menyebabkan permasalahan yang sampai merenggut nyawa karena keterlambatan penanganan,” ujarnya, pada Selasa (6/10).
Dalam reses bersama Kader Surabaya Hebat (KSH), Aning juga menekankan pentingnya dukungan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Salah satunya ketersediaan alat pengukur tekanan darah (tensi) bagi KSH yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.
“KSH sebagai ujung tombak yang langsung door to door, sehingga sarana pendukung seperti tensi harus menjadi perhatian Dinas Kesehatan. Pelayanan di tingkat masyarakat harus bisa dilakukan dengan cepat dan tidak berbelit-belit,” tegasnya.
Selain persoalan kesehatan, warga juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan dan infrastruktur lingkungan. Aning mengingatkan agar pembangunan infrastruktur kota tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diimbangi dengan pemeliharaan dan normalisasi saluran air.
Baca juga: Achmad Nurdjayanto Serap Aspirasi Warga Tanah Kali Kedinding, Data Desil Jadi Sorotan
Menurutnya, sedimentasi yang menumpuk di sejumlah saluran menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani karena berpotensi memperparah banjir di berbagai wilayah Surabaya.
“Jangan hanya fokus membangun, tetapi normalisasi saluran juga harus diperhatikan. Sedimentasi yang menumpuk menjadi salah satu penyebab banjir di banyak tempat,” paparnya.
Persoalan persampahan di tingkat kampung juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan reses.
Aning menilai pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas pendukung kebersihan dan lingkungan. Jangan sampai pembangunan fisik menjadi fokus utama, sementara kebutuhan dasar masyarakat seperti sarana persampahan justru terabaikan.
Baca juga: Reses Zuhrotul Mar’ah di Tambak Asri, Warga Keluhkan Data Desil Tak Sesuai Kondisi Riil
Selain itu, pengajuan pembangunan maupun perbaikan Balai RT dan Balai RW masih menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan reses.
Menurut Aning, keberadaan Balai RT dan Balai RW memiliki peran penting karena menjadi simbol sekaligus sarana bergeraknya pelayanan publik di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
“Balai RT dan Balai RW menjadi bagian penting dalam pelayanan publik di tingkat paling bawah. Karena itu, keberadaannya tetap harus diperhatikan dan didukung,” pungkasnya.
Editor : Redaksi