Kepala pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang Agus Ikmal, saat dikonfirmasi  mengatakan, korban tenggelam bernama Hafiz Riszky alwafi ( 6 ) warga perum Balai Agung, Mengori ,Pemalang.

"Laporan masuk ke Pusdalop BPBD pukul 11.15 wib,Tim Sar sudah melakukan pencarian dengan perahu tempel," ujar Agus, pada Sabtu siang (13/6).

Dalam laporan tertulisnya,Agus menambahkan bahwa ada saksi yang melihat korban terseret arus dan sempat melambaikan tangan, meminta pertolongan,

"Saksi melihat korban tenggelam terseret arus dan melambaikan tangan,Korban mengenakan pakaian berwarna Hijau," tutupnya.

Sampai berita ini ditulis, Tim Gabungan terdiri dari BPBD dan PMI Kabupaten Pemalang serta Polsek Comal dan dibantu masyarakat masih melakukan upaya pencarian korban.

 Kegiatan yang dipusatkan di halaman Lapas Kendal ini mengintegrasikan antara apel kedisiplinan dan senam kebugaran yang diikuti oleh seluruh warga binaan dengan khidmat dan antusias.

Rangkaian kegiatan diawali secara tertib dengan pelaksanaan apel yang diikuti khusus oleh warga binaan.

Dalam apel tersebut, diawali dengan pembacaan Catur Dharma Narapidana yang diikrarkan secara serentak oleh warga binaan sebagai bentuk refleksi komitmen dan janji setia untuk menjadi pribadi yang lebih baik selama menjalani masa pidana.

Setelah apel selesai, aktivitas langsung dilanjutkan dengan sesi pemanasan mandiri untuk mempersiapkan fisik, sebelum melalukan senam pagi bersama.

Kepala Lapas Kelas IIA Kendal menyatakan bahwa integrasi antara apel pagi dan olahraga bersama yang dilakukan oleh warga binaan ini memegang peranan penting dalam keberhasilan proses pembinaan.

Menurutnya, kesiapan mental yang dibangun melalui Catur Dharma harus didukung pula oleh kondisi fisik yang prima.

“Kegiatan pada Sabtu pagi ini dimulai secara terstruktur oleh para warga binaan, diawali dengan apel dan pembacaan Catur Dharma Narapidana sebagai pengingat jati diri dan arah pembinaan mental mereka. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemanasan dan senam pagi untuk menjaga kebugaran tubuh serta membangun kebahagiaan. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang optimistis," jelas Kalapas Kendal.

Para warga binaan dengan tertib dan kompak mengikuti setiap gerakan aerobik yang dinamis dan ceria.

Adapun tema senam pagi dihari Sabtu, 13 Juni 2026 ini adalah "Senam Kewer-Kewer" yang bertujuan selain membangun kebugaran jasmani, senam yang berkarakter gerakan lucu dan ceria ini juga sebagai sarana hiburan "Rekreasional" bagi Warga Binaan Lapas Kendal sesuai dengan amanat Undang-undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Atmosfer kebersamaan dan keceriaan sangat terasa di antara sesama warga binaan, menciptakan lingkungan yang positif di dalam Lapas.

Lapas Kelas IIA Kendal berkomitmen untuk terus konsisten memfasilitasi program-program pembinaan yang bersifat humanis, edukatif, dan terstruktur bagi warga binaan. 

‎Kasus tersebut di antaranya dugaan eksploitasi anak di bawah umur di sebuah usaha spa, pengeroyokan yang melibatkan anak, hingga kasus pelecehan terhadap anak.

‎Menurut Imam, maraknya kasus yang melibatkan anak menjadi perhatian serius dan perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang selama ini menyandang predikat Kota Layak Anak.

‎"Predikat kota layak anak itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dijalankan oleh pemerintah Kota Surabaya. Apakah predikat yang diperolehnya itu mencerminkan di kehidupan masyarakatnya," ujarnya, pada Sabtu (13/6).

‎Meski demikian, Legislator asal Partai Nasdem itu menegaskan, dirinya tidak sepakat jika predikat Kota Layak Anak dimaknai sebagai kondisi tanpa adanya kasus kekerasan maupun pelecehan terhadap anak.

‎"Melihat jumlah penduduk yang sekitar 3 juta pasti masih saja terjadi karena apa ya kekerasan, pelecehan itu kan ibarat gunung es," katanya.

‎Ia menilai yang terpenting adalah bagaimana regulasi dan kebijakan yang telah dibuat mampu menekan angka kekerasan terhadap anak hingga seminimal mungkin.

‎"Syukur kalau kemudian makin kecil tapi kalau mengenolkan sama sekali rasanya kan tidak mungkin," tegasnya.

‎Imam menjelaskan, Surabaya sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi dan program perlindungan anak. Salah satunya melalui keberadaan Forum Anak yang dibentuk hingga tingkat kelurahan.

‎Menurutnya, Forum Anak juga telah dilibatkan dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel).

‎"Jadi dalam Musbangkel itu forum anak dilibatkan sehingga anak dengan bahasanya anak dan anak sebagai anak itu bisa mengetahui persoalan-persoalan yang menimpanya atau yang dibutuhkan oleh anak-anak itu," paparnya.

‎Selain itu, Imam juga menyebut bahwa Surabaya telah memiliki Perda No 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta Perwali tentang Mekanisme Perlindungan Khusus Kepada Anak.

‎"Secara regulasi sudah ada. Kami di DPRD ingin memastikan apakah regulasi-regulasi yang dibuat itu juga bisa efektif dilaksanakan," ungkapnya.

‎Imam menegaskan, predikat atau penghargaan tidak akan berarti apabila tidak dibarengi dengan implementasi yang nyata di lapangan.

‎"Ya, kalau ternyata itu hanya gimik gimik ya. Menurut saya ya tidak perlu predikat itu, bagi masyarakat yang penting adalah kenyataan yang mereka rasakan, bukan sekadar penghargaan atau label semata," tegasnya.

‎Ia juga mengapresiasi, keberadaan layanan perlindungan anak yang disediakan Pemkot Surabaya melalui DP3APPKB, termasuk penyediaan shelter atau rumah aman bagi anak-anak.

‎"Ketika berbicara soal anak, mereka bisa menjadi korban tetapi juga bisa menjadi pelaku. Keduanya tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan," tuturnya.

‎Dengan demikian, imam berharap dengan berbagai program dan regulasi yang telah ada masih perlu diperkuat agar tidak hanya dijalankan saat momentum penilaian atau perlombaan tertentu.

‎"Kami berharap program maupun regulasi yang dibuat tidak hanya untuk mengejar predikat atau penghargaan semata. Yang paling penting adalah adanya kesungguhan untuk meminimalkan kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan yang nyata bagi mereka," pungkasnya.

Risky (30), salah seorang pengemudi, mengaku tidak memiliki pilihan lain selain tetap membeli bahan bakar tersebut demi menjaga kelayakan operasional kendaraannya.

"Mau bagaimana lagi. Kalau sudah naik begini, ya, naik. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Untuk bisa jalan, ya, terpaksa harus beli," ujarnya saat ditemui pada Sabtu (13/6).

Risky, mantan pengemudi bus malam ini, menjelaskan bahwa dirinya rutin mengisi tangki kendaraannya sebanyak 10 liter setiap hari menggunakan Pertamax.

Menurutnya, jenis bahan bakar itu diperlukan agar mesin kendaraan tetap bekerja dengan optimal, walaupun akhirnya harus mengurangi pendapatannya sebagai pengemudi mobil daring.

Secara terpisah, Ketua Organda Kabupaten Pemalang, Andi Rustono, menuturkan bahwa kenaikan harga BBM ini membuat seluruh pengemudi terkejut. Ia menilai beban pengeluaran kian bertambah di saat pendapatan justru menyusut.

"Kenaikan harga BBM ini membuat seluruh pengemudi daring kaget. Pendapatan mereka kini semakin berkurang dan pengeluaran makin besar," ungkapnya.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan bahwa kenaikan harga BBM tersebut tidak bisa diterima begitu saja oleh rakyat.

"Kita tidak boleh pasrah menghadapi kenaikan harga BBM, seperti lonjakan harga Pertamax nonsubsidi yang mencapai Rp16.250 per liter. Kita bisa melakukan langkah strategis, melawan dengan aksi. Kita semua kecewa akan kebijakan ini karena kenaikan BBM akan memengaruhi harga-harga kebutuhan pokok lainnya," ujarnya geram. 

‎Dokumen tersebut dibutuhkan warga sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran sekolah melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Surabaya.

‎Sebelumnya, warga telah berupaya mengecek perkembangan pengajuan melalui sistem elektronik SSWALFA. Namun, hingga saat ini prosesnya masih berada dalam tahap verifikasi dan belum mendapatkan tindak lanjut dari OPD terkait.

‎Mendengar keluhan tersebut, Mas Asa sapaan akrabnya kemudian berinisiatif membantu memperjuangkan aspirasi warga dengan melaporkan persoalan itu melalui layanan Hotline Wali Kota Surabaya.

‎"Saya jujur turut resah dan prihatin terhadap Pelayan Publik yang dilakukan oleh Dinas terkait, yang dimana masih ada temuan berupa keluhan warga terkait lambatnya pelayanan administrasi publik baik urusan perizinan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya yang belum mendapatkan solusi dan jawaban hingga ada yang sampai berbulan-bulan lamanya," ujar Mas Asa, pada Sabtu (12/6).

‎Ia mengungkapkan, berdasarkan temuannya terdapat sedikitnya 15 kepala keluarga (KK) penghuni Rusunawa Indrapura yang telah mengajukan Surat Izin Pemakaian Rusunawa, namun belum menerima dokumen tersebut meski telah menunggu cukup lama.

‎"Padahal dalam waktu dekat warga tersebut memiliki kepentingan untuk mendaftarkan sekolah anak-anaknya melalui sistem SPMB. Jangan sampai warga Rusunawa se-Surabaya tidak bisa sekolah hanya karena terhambat urusan administrasi yang bukan atas dasar kesalahan para warga," tegasnya.

‎Mas Asa juga meminta seluruh aparatur pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

‎"Kami berharap seluruh petugas pelayanan publik dapat bekerja secara optimal, cepat, tuntas, bertanggung jawab, serta menghadirkan solusi yang humanis dan memudahkan masyarakat," katanya ketua DPC PPMI kota Surabaya tersebut.

‎Meski demikian, Mas Asa mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang telah menyediakan layanan Hotline Wali Kota Surabaya sebagai sarana pengaduan masyarakat.

‎"Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Eri Cahyadi. Setelah kami menyampaikan aduan tersebut, warga Rusunawa kini jauh lebih tenang karena Surat Izin Pemakaian Rusunawa yang mereka butuhkan sebagai Surat Keterangan Domisili telah diterbitkan dan diterima," ungkapnya.

‎Ia berharap keberadaan Hotline Wali Kota Surabaya tidak hanya menjadi sarana penyelesaian masalah masyarakat, tetapi juga menjadi pemicu bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus meningkatkan responsivitas dan kualitas pelayanan kepada warga.

‎"Saya berharap aduan yang kami sampaikan dapat menjadi stimulasi bagi seluruh dinas dan jajaran Pemerintah Kota Surabaya agar semakin responsif dalam menyelesaikan berbagai persoalan warga, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan lebih baik, cepat, dan tepat sasaran," pungkasnya.

Uniknya, dukungan politisi PDI Perjuangan ini bukan karena faktor kehebatan tim Selecao das Quinas, melainkan karena magnet sang megabintang, Cristiano Ronaldo.

Bagi Kaji Ipuk, Ronaldo adalah ikon kerja keras dan disiplin. Meski sudah menginjak usia 41 tahun, kapten Portugal tersebut terbukti masih kompetitif di level tertinggi sepak bola dunia.

"Saya suka Portugal karena faktor Ronaldo. Aksi dan caranya menghibur di lapangan sangat menginspirasi," ungkap Ipuk, baru-baru ini.

Ipuk menilai mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu sebagai sosok yang menolak tunduk pada usia.

Dedikasi Ronaldo dalam menjaga kondisi fisik dan mental menjadi contoh nyata bahwa usia hanyalah sebuah angka.

Saking mengidolakan CR7, Kaji Ipuk berencana mengawal seluruh laga Portugal di Piala Dunia 2026.

Ia bahkan berniat menggelar acara nonton bareng (nobar) bersama warga dan pencinta bola di Surabaya.

Selain performa di lapangan, kisah hidup Ronaldo juga menyentuh hati Ipuk. Lahir dari keluarga prasejahtera, Ronaldo berhasil mendobrak keterbatasan hingga meraih lima penghargaan Ballon d'Or.

Sisi kemanusiaan penyerang Al-Nassr ini juga menjadi alasan kuat kekaguman Ipuk. Ronaldo dikenal aktif dalam aksi sosial, seperti membantu korban tsunami Aceh hingga mendonasikan dana untuk anak-anak di wilayah konflik seperti Gaza.

"Ronaldo punya jiwa sosial yang luar biasa tinggi. Di balik kesuksesan dan kekayaannya, dia tetap peduli pada sesama," pungkas Ipuk.

Musik dengan distorsi gitar kuat dan ketukan drum dinamis ini bukan sekadar hiburan cadas, melainkan "bahan bakar" instan untuk otak dan fisik Anda.

Berikut cara memaksimalkan ketukan musik rock untuk mengubah hari-hari Anda menjadi lebih bertenaga.

1. Booster Olahraga dan Aktivitas Fisik

Musik rock memiliki BPM (Beats Per Minute) yang tinggi. Ritme yang cepat dan konstan ini sangat ideal untuk memandu pergerakan fisik Anda. Detak musik rock membantu menyelaraskan langkah kaki saat lari (jogging) atau ritme angkat beban di gym.

Adapun distorsi suara yang berenergi mampu mengalihkan fokus otak dari rasa penat, sehingga Anda bisa berolahraga lebih lama. Selain itu dapat mengubah aktivitas domestik seperti menyapu atau mencuci piring yang membosankan menjadi sesi gerak yang seru.

2. Penyelamat Kantuk saat Berkendara dan Lembur

Ketika energi tubuh menurun, gelombang suara dari musik rock bertindak sebagai stimulan alami bagi sistem saraf. Sedangkan mendengarkan lagu rock saat berkendara jarak jauh sangat efektif mengusir kantuk dan menjaga kewaspadaan di balik kemudi.

Sementara efek urgensi dari tempo rock alternatif membantu Anda berpikir dan bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan tugas yang mendekati deadline.

3. Media Katarsis Emosi dan Pereda Stres

Banyak orang keliru menganggap musik rock bikin pusing. Bagi para pencintanya, musik ini justru menjadi terapi kesehatan mental yang manjur. Mendengarkan rock cadas saat sedang marah atau tertekan berfungsi sebagai media katarsis untuk meluapkan emosi negatif secara aman.

Begitu juga dengan lirik-lirik rock yang penuh pemberontakan dan motivasi mampu mendongkrak keberanian Anda sebelum melakukan presentasi penting.

4. Teman Santai Lewat 

Musik rock tidak selalu berarti bising dan berteriak. Subgenre tertentu seperti classic rock justru menjadi pilihan terbaik untuk momen relaksasi.

Alunan classic rock atau soft rock dari era 70-an hingga 90-an memiliki melodi yang manis dan ketukan santai. Sehingga sangat cocok diputar sebagai latar suara saat Anda sedang membaca buku atau menikmati secangkir kopi di akhir pekan.

‎“Hari ini kami membahas aduan warga Kelurahan Sumur Welut terkait proses ruilslag atau tukar guling yang terjadi pada tahun 1994 antara PT Bakti Tamara dengan Pemerintah Kota Surabaya. Warga sebenarnya sudah legowo terhadap proses yang terjadi, tetapi mereka mempertanyakan manfaat yang dirasakan hingga hari ini,” kata Yona usai hearing di Komisi A DPRD Surabaya, Jumat (12/6).‎

‎Dalam rapat tersebut terungkap tanah ganjaran seluas sekitar 14 hektare di Sumur Welut ditukar dengan lahan pengganti di Sumberrejo seluas 15,6 hektare. Namun warga keberatan karena lokasi lahan pengganti berada jauh dari Sumur Welut dan memiliki karakteristik berbeda dengan mata pencaharian mayoritas warga yang bergerak di sektor pertanian.

‎“Tanah pengganti berada cukup jauh dan sebagian besar berupa tambak. Sementara warga Sumur Welut mayoritas bercocok tanam sehingga mereka merasa tidak memperoleh manfaat ekonomi dari tanah pengganti tersebut,” ujar politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini.‎

‎Berdasarkan hasil rapat yang tertuang dalam resume Komisi A DPRD Surabaya, seluruh peserta sepakat tidak mempermasalahkan legalitas proses tukar menukar yang telah dilakukan sesuai ketentuan. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya menghadirkan manfaat bagi warga Sumur Welut melalui program pembangunan dan pemanfaatan aset pemerintah yang lebih dekat dengan wilayah mereka.

‎“Negara harus hadir menyelesaikan persoalan ini. Tidak bisa kemudian persoalan warga dibiarkan begitu saja. Karena itu kami meminta Pemkot mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang selama ini belum terealisasi,” tegas mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya ini.

‎Warga melalui pihak kecamatan mengusulkan sejumlah kebutuhan seperti gedung serbaguna, sentra UMKM, taman bermain anak, sarana olahraga hingga lahan produktif yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Komisi A kemudian meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Kecamatan Lakarsantri melakukan pendataan aset Pemkot di sekitar Sumur Welut dan melaporkannya maksimal 30 hari kerja.

‎“BPKAD akan mengkaji kemungkinan adanya aset tanah milik Pemkot di Sumur Welut yang dapat dimanfaatkan warga, termasuk tanah pertanian produktif sebagai bentuk kompensasi yang lebih dirasakan manfaatnya,” katanya.

‎Selain itu, Komisi A juga mendorong PT Bakti Tamara memperkuat sinergi dengan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurut dia, pemberdayaan ekonomi dan peluang kerja bagi warga menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang.

‎“Kami mendorong PT Bakti Tamara berkoordinasi dengan kelurahan, LPMK, dan seluruh ketua RW terkait program CSR. Yang diinginkan warga pada dasarnya adalah manfaat ekonomi yang nyata, baik melalui pemberdayaan usaha, lapangan kerja, maupun program sosial lainnya,” pungkasnya.

Pengurus Pusat (DPP) PKB menjatuhkan pilihan kepada M Faridz Afif untuk menakhodai kepengurusan periode 2026-2031.

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk penyegaran internal sekaligus taktik partai dalam memperkokoh barisan organisasi di Kota Pahlawan.

Merespons keputusan tersebut, Faridz Afif menegaskan komitmennya untuk memegang teguh amanah besar dari pusat.

Target utamanya kini merapatkan barisan dan menyentuh basis akar rumput.

"Tugas ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Fokus awal kami adalah memperkuat fondasi internal dan merapikan struktural partai sampai ke tingkat paling bawah," ungkap Afif, kepada wartawan, Jum'at (12/6).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa PKB Surabaya di bawah arahannya akan menjadi wadah yang lebih inklusif.

Pendekatan langsung ke warga akan diintensifkan demi menjaring keluh kesah dan memperjuangkan hak-hak masyarakat.

Afif menilai, esensi utama kehadiran partai politik di tengah publik adalah menjadi jembatan solusi atas segala dinamika dan tantangan yang dihadapi warga lokal.

"Kami berkomitmen membawa PKB Surabaya lebih dekat dengan realitas sosial. Kami ingin hadir, mendengarkan, dan mengeksekusi apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan riil warga," pungkasnya.

Rombongan yang terdiri dari 204 pria dan 238 wanita tersebut langsung diberangkatkan menuju Asrama Haji Bekasi.

Ada yang berbeda pada pemulangan jemaah kali ini. Proses kedatangan kloter 09 dipantau langsung oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jawa Barat, Andrie Kustria, bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Boy Novian.

Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pelayanan berjalan optimal, mulai dari ketibaan di debarkasi hingga kepulangan jemaah ke daerah asal.

Dari hasil pantauannya, Andrie Kustria mengapresiasi efisiensi pelayanan di Asrama Haji Bekasi. Menurutnya, proses alur berjalan cepat sehingga jemaah tidak perlu menunggu lama dan bisa segera beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang.

“Terlihat flow management pengaturan para jemaah luar biasa. Artinya, mereka betul-betul diberikan pelayanan yang dipastikan secara bertahap dan cepat agar bisa segera beristirahat,” ujar Andrie, Jum'at (12/6).

Andrie menambahkan, salah satu faktor yang mempercepat proses pemulangan ini adalah ditiadakannya acara penyambutan secara seremonial yang biasanya memakan waktu.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Boy Novian, menegaskan komitmen para petugas untuk memberikan pelayanan maksimal hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai.

“Fokus kami adalah memastikan jemaah dapat kembali ke rumah dengan aman, nyaman, dan mendapatkan pelayanan yang optimal,” tegas Boy.

Kedatangan kloter 09 JKS ini merupakan bagian dari gelombang pemulangan jemaah haji Indonesia yang berlangsung secara bertahap. Diharapkan, seluruh jemaah dapat kembali ke tengah keluarga dalam keadaan sehat serta memperoleh predikat haji yang mabrur. 

‎Menurutnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut bukan faktor utama yang memicu gejolak ekonomi maupun kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat.

‎Baktiono menjelaskan bahwa Pertamax merupakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, berbeda dengan Pertalite dan Biosolar yang masih mendapatkan subsidi dari pemerintah.

‎Meski demikian, seiring perkembangan teknologi kendaraan, banyak masyarakat memilih menggunakan Pertamax karena memiliki angka Ratio Octane Number (RON) yang lebih tinggi. 

‎"Iya. Memang Pertamax itu bukan salah satu BBM yang subsidi. Yang subsidi itu diesel biosolar terus bensin Pertalite. Tapi perkembangan zaman warga ini senang pakai Pertamax. Karena RON-nya, rasio oktan number-nya itu lebih tinggi. Sehingga di kendaraan tadi Prosesnya lebih cepat. Jadi lebih bersih," ujarnya, Jum'at (12/6)

‎Ia menilai kenaikan harga Pertamax tidak serta-merta berdampak langsung terhadap sektor transportasi umum maupun distribusi barang. Pasalnya, tidak seluruh kendaraan operasional maupun angkutan menggunakan BBM nonsubsidi tersebut.

‎"Apakah seluruh mobil, angkutan tadi pakai Pertamax. Kan tidak. Yang pakai yang non subsidi itu kendaraan plat merah, dan kendaraan yang disetujui oleh Pertamina dengan sistem barcode. Jadi tidak terdampak," katanya.

‎Selain menyoroti persoalan harga BBM, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data yang dimiliki berbagai lembaga negara, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta data pajak kendaraan bermotor.

‎Menurut Baktiono, data tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan riil masyarakat terhadap BBM secara lebih akurat, tanpa harus membebani masyarakat kecil melalui prosedur yang dinilai rumit.

‎“Kalau tidak bisa menghitung dari pemerintah pusat sampai ke sini, ya jangan memimpin negara ini. Lebih baik pemimpinnya diganti daripada harga BBM-nya yang diganti sehingga ada kepastian,” pungkasnya.

‎Menurut Yuga sapaan akrabnya, PSI akan turut mempelajari dan memberikan masukan terkait kajian pemekaran dapil tersebut 

‎"Iya, selain KPU Surabaya, kami juga partai-partai politik yang ada di Kota Surabaya juga pasti bakal mempelajari juga, meninjau, memberi masukan. Jadi beberapa aspek terkait aturan atau segala bentuk peraturan-peraturan yang ada," ujarnya sekaligus anggota komisi B DPRD Surabaya, pada Kamis (11/6).

‎Ia menjelaskan, dalam regulasi yang ada, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur kewajiban pemekaran dapil. Namun, aturan tersebut secara jelas mengatur jumlah kursi DPRD berdasarkan jumlah penduduk.

‎"Jadi melihat peraturan perundang-undangan yang lalu bahwa pemekaran dapil itu tidak diejawantahkan di undang-undang atau di peraturan. Tetapi yang diejawantahkan yang jelas itu adalah jumlah kursi apabila penduduk Kota Surabaya sudah dari 3 juta. Nah, itu akan menjadi 55 kursi," katanya.

‎Selain itu, saat ditanya mengenai pemekaran dapil pada Pemilu mendatang, ia mengaku optimistis PSI mampu beradaptasi dengan berbagai skenario yang nantinya diterapkan oleh penyelenggara pemilu.

‎"Kalau memang ada pemekaran, PSI siap-siap aja. apapun konsepnya kami sangat siap sangat pede karena  saya merasakan sendiri bahwa PSI yang sekarang ini sudah beda," ungkapnya.

‎Terkait target politik pada Pemilu mendatang, Yuga menyatakan PSI berupaya meningkatkan perolehan kursi di legislatif. Namun, pihaknya belum menetapkan angka target secara spesifik.

‎"Ya, target kursi yang jelas, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi kita perubah strategi-strategi nya  tidak seperti yang lalu. Kalau target memang kita tidak sebutkan secara jelas, tapi kami ingin adanya penambahan kursi  di legislatif," pungkasnya.

Sekretaris PPIH Debarkasi Kertajati Jawa Barat, Amri Yusri, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan.  

“Alhamdulillah pada hari ini kita menyambut kedatangan jemaah haji asal dari Kabupaten Bekasi dari kloter 14 yang berjumlah 445 jemaah. Tadi kedatangan landing pukul 12.55 WIB,” ujarnya.  

Hingga hari ini, total jemaah yang telah dipulangkan melalui Kertajati mencapai sekitar 6.000 orang. Mereka sudah kembali ke kabupaten/kota masing-masing di Jawa Barat.  

Untuk kondisi kesehatan, Amri menyebut masih ada 9 jemaah yang sakit dan kepulangannya tertunda. Namun 1 jemaah yang sebelumnya tertinggal akhirnya bisa ikut pulang bersama Kloter 14 hari ini.  

“Sampai dengan hari ini juga kita monitor terdapat 9 jemaah yang sakit dan tertunda kepulangannya, tapi Alhamdulillah hari ini tadi kita cek ada 1 jemaah yang tertinggal, sudah pulang juga kembali dengan kloter 14 ini, jadi jumlah total keseluruhan jemaah yang tertinggal yang masih dirawat di Arab Saudi itu berjumlah 8 orang,” jelasnya.  

Secara keseluruhan, Bandara Kertajati melayani proses pemberangkatan dan pemulangan untuk 40 kloter yang berasal dari 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat.   

PPIH Debarkasi Kertajati terus berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan ground handling agar seluruh jemaah yang tiba dapat segera berkumpul dengan keluarga dalam kondisi sehat dan selamat.

Inovasi ini digagas sebagai langkah nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Di bawah kepemimpinan Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Kendal, Ary Nirwanto, tantangan alam berupa luapan air rob di kawasan lahan terbuka sukses diantisipasi melalui rekayasa lingkungan.

Area yang semula kritis kini ditransformasikan menjadi dua sektor unggulan, yaitu klaster tambak budidaya ikan bandeng dan udang, serta klaster pertanian dengan metode adaptif agro-salin untuk tanaman hortikultura.

"Kami memanfaatkan keterbatasan geografis ini menjadi peluang. Air rob dikelola secara terukur untuk sektor perikanan tambak, sementara area daratannya dioptimalkan untuk pertanian pesisir," ujar Ary pada Kamis (11/6).

Melalui program SAE ini, para warga binaan yang tengah menjalani proses asimilasi dilibatkan langsung dari proses hulu hingga hilir.

Kegiatan ini tidak hanya difokuskan untuk menghasilkan bahan pangan mandiri bagi lapas, tetapi juga sebagai wadah edukasi guna membekali warga binaan dengan keterampilan agrobisnis yang kuat, sehingga mereka siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang mandiri dan produktif

‎Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan legalitas sekaligus menunjukkan keseriusan organisasi mahasiswa tersebut dalam menjalankan roda perkoperasian secara profesional.

‎Pembina UKM Kopma Harmoni WR Supratman, Muthowif, mengungkapkan rasa syukur atas terbitnya akta notaris tersebut. 

‎"Alhamdulillah kopma harmoni sudah punya akte notaris, artinya kopma harmoni serius dalam menjalankan roda organisasi. Walaupun sebagai koperasi ditingkat mahasiswa dibangun secara serius," ujarnya, pada Kamis (11/6).

‎Muthowif juga mengaku bangga terhadap capaian para pengurus Kopma, khususnya Ketua Kopma Harmoni, Ilham Azril, mahasiswa semester dua Program Studi Administrasi Bisnis. 

‎Ia menilai kemampuan Ilham dalam mengelola koperasi menjadi bukti nyata penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

‎"Saya sebagai pembina koperasi, merasa bangga dan senang, Ilham azril ketua kopma mahasiswa semester 2 dari program studi administrasi bisnis, mampu menerapkan materi kuliah kepada kenyataan," katanya.

‎Tak hanya itu, Muthowif juga menyinggung atas Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas WR Supratman (Unipra) Surabaya yang terus berkomitmen mencetak lulusan berdaya saing dan unggul berbasis technopreneurship. 

‎Di tengah pragmatisme generasi Z yang cenderung menginginkan segala sesuatu serba instan.

‎"Kopma harmoni sebagai laboratorium mampu menjawab kampus berdampak. Pengurus kopma seriusan dalam menjalankan organisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.

Banyaknya kapal nelayan yang bersandar membuat dermaga tidak mampu lagi menampung muatan. Akibatnya, kapal-kapal tersebut saling berdesakan dan berpotensi mengalami kerusakan.

Halim (50), salah satu nelayan, saat dikonfirmasi ketika hendak berangkat melaut mengatakan bahwa dirinya baru mulai melaut lagi untuk mencari ikan setelah beberapa pekan menganggur di rumah. 

Ia menjelaskan bahwa akibat cuaca ekstrem dan gelombang besar, banyak nelayan enggan pergi mencari ikan.

"Saya sendiri baru mau melaut, itupun cuma di pinggiran, tidak terlalu ke tengah laut karena cuaca buruk dan angin kencang masih melanda," tuturnya.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas perikanan di pelabuhan setempat serta mengganggu perekonomian keluarga nelayan, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

"Sudah hampir empat bulan suami saya tidak melaut karena cuaca buruk. Kami kesulitan untuk uang belanja karena tidak ada pemasukan. Saya sendiri juga belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujar salah satu istri nelayan yang tidak ingin disebutkan namanya.

Banyaknya kapal nelayan yang memilih tidak melaut dan hanya bersandar di dermaga mengakibatkan pasokan ikan ke tempat pelelangan mengalami penurunan.Pantauan langsung di Pelabuhan Tanjungsari, Pemalang, menunjukkan ratusan kapal nelayan tidak beroperasi dan memilih bersandar.

Mayoritas nelayan menghentikan sementara aktivitas melaut karena kondisi cuaca yang dinilai membahayakan keselamatan.Selain berisiko tinggi, cuaca ekstrem membuat hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan. 

Hanya beberapa kapal nelayan yang tetap mencoba peruntungan untuk melaut.

Gelombang tinggi yang disertai angin kencang menjadi faktor utama yang menghambat nelayan bekerja di tengah laut. 

Terhentinya aktivitas ini terpaksa membuat sebagian besar nelayan menganggur tanpa penghasilan tetap.Selama menunggu cuaca membaik, aktivitas nelayan terbatas pada perbaikan kapal dan alat tangkap. 

Sementara itu, nelayan yang tetap mencoba melaut umumnya hanya beroperasi di sekitar bibir pantai dengan hasil tangkapan yang sangat minim.

Selisih harga yang sangat signifikan membuat konsumen memprioritaskan BBM bersubsidi agar lebih hemat. Harga Pertamax yang mencapai Rp16.250 per liter membuat selisihnya sangat jauh dengan harga Pertalite yang tetap berada di kisaran Rp10.000 per liter.

Salah seorang warga yang sedang mengantre di antara ratusan pengendara sepeda Motor bernama Dwi (40) mengaku lebih baik mengantre walaupun sedikit lama, daripada harus membeli Pertamax yang harganya selangit.

"Saya nge-grab mas, kalau harus ngisi BBM Pertamax bisa enggak makan," katanya sedih, saat ditemui di lokasi SPBU Bojongbata pada Kamis (11/6).

Hal yang sama dikeluhkan oleh Wisnu (35). Ia tampak tidak mengantre di bagian pengisian BBM Pertamax, sementara di sebelahnya, jalur pengisian BBM Pertalite terlihat mengular.

"Terpaksalah saya harus beli Pertamax karena butuh, sempat kaget karena kemarin masih di harga lama," keluhnya.

Sementara itu, menurut keterangan Ali Mutazin (50), petugas SPBU Bojongbata yang berada di Jalan Gatot Subroto Pemalang, hingga siang ini tidak banyak pengguna BBM jenis Pertamax yang komplain.

Hanya saja, kebanyakan pembeli memilih menghindar.

"Alhamdulillah tidak banyak atau sampai siang ini tidak ada yang komplain terkait kenaikan harga Pertamax, hanya pembeli menghindar beralih ke Pertalite," jelasnya.

Terpisah, PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga menerangkan bahwa harga produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis nonsubsidi, seperti Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 (RON 95), disesuaikan mulai 10 Juni 2026, dilansir CNBC.

Harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Adapun Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Pertamina Patra Niaga menyatakan bahwa kenaikan harga ini diputuskan setelah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator.

Penyesuaian dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti regulasi yang berlaku.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth dalam siaran persnya, Rabu (10/6/2026).

Roberth menambahkan, Pertamina Patra Niaga senantiasa berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

"Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina," jelasnya.

‎Dalam kegiatan reses tersebut, Josiah menerima berbagai keluhan warga, mulai dari persoalan infrastruktur dasar hingga ketidaktepatan data penerima bantuan sosial (bansos).

‎Menurut Josiah, mayoritas aspirasi yang disampaikan masyarakat masih berkaitan dengan minimnya pembangunan infrastruktur di kawasan Surabaya Barat, khususnya di wilayah Sambikerep, Benowo, dan sekitarnya.

‎"Keluhan masyarakat kurang lebih masih sama. Mereka berharap Pemerintah Kota Surabaya bisa lebih hadir untuk melakukan pembenahan, terutama terkait infrastruktur dasar," katanya.

‎Ia menjelaskan, kebutuhan yang paling banyak disampaikan warga meliputi pembangunan paving jalan lingkungan, perbaikan saluran drainase, serta pembangunan gorong-gorong di sejumlah titik yang dinilai masih kurang memadai.

‎Menurutnya, kondisi beberapa kawasan di Surabaya Barat masih menyerupai wilayah pedesaan dengan akses jalan yang terbatas dan banyak lahan kosong. Kondisi tersebut dinilai kontras dengan perkembangan kawasan perumahan elite yang tumbuh pesat di wilayah yang sama.

‎"Di Surabaya Barat terlihat cukup jomplang. Di satu sisi ada perumahan mewah, tetapi di sisi lain masih banyak perkampungan yang membutuhkan perhatian infrastruktur. Ini yang perlu menjadi fokus pemerataan pembangunan," tuturnya.

‎Selain persoalan infrastruktur, legislator asal PSI itu mengungkapkan, bahwa banyak warga juga mengeluhkan sistem desil yang digunakan pemerintah sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.

‎"Di hampir setiap titik reses, warga mengeluhkan masalah desil. Banyak yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi masuk desil 6 atau lebih tinggi, sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok desil 1 sampai 5," ujarnya.

‎Josiah menilai masih terdapat kelemahan dalam proses pendataan karena sebagian warga dinilai hanya dilihat dari kondisi fisik tempat tinggal tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini yang mereka alami.

‎Ia mencontohkan adanya warga yang tinggal di rumah yang tampak layak, namun tidak memiliki penghasilan tetap dan hidup dalam keterbatasan setelah kehilangan sumber nafkah keluarga.

‎"Kami menemukan banyak kasus warga yang saya sebut hidup di 'sangkar emas'. Rumahnya terlihat bagus sehingga dianggap mampu, padahal kondisi ekonominya sangat sulit. Mereka kesulitan mendapatkan bantuan karena penilaian lebih banyak berdasarkan kondisi aset yang terlihat," jelasnya.

‎Dengan begitu, ia mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan desil agar lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

‎"Perlu ada perbaikan data dan skema pendampingan atau pemberdayaan bagi warga yang kondisinya seperti ini. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh bantuan," pungkasnya.

‎Perhelatan ini dilaksanakan pada Rabu (10/6) di Lantai 23, BRI Tower, Jl. Basuki Rahmat, Surabaya, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

‎Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Arik Hariyono, Pgs. Region CEO 12 Surabaya Tri Prasetyo Hadi Nugroho dan Region CEO 13 Malang, Arie Wibowo.

‎Acara ini mengusung misi besar untuk memberikan energi baru bagi pertumbuhan lelang sebagai instrumen pemulihan ekonomi berskala nasional maupun dunia. 

‎Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, Arik Hariyono, menyatakan bahwa sinergi ini merupakan mahakarya dalam pengelolaan aset negara yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lelang serta memperkuat literasi masyarakat mengenai pemanfaatan aset.

‎"Melalui tema Auction Energy for Recovery", kami membawa semangat 'Energi Baru, Lelang Tumbuh, Pemulihan Dimulai'. Kolaborasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata untuk memacu pencapaian hasil lelang yang lebih tinggi melalui pilihan aset-aset terbaik untuk masa depan," ungkap Arik Hariyono dalam keterangannya, Rabu (10/6)

‎Salah satu daya tarik utama dalam acara ini adalah Pameran 19 Artefak Meteorit yang bertajuk "Mahkota dari Langit". Pameran ini akan menampilkan untuk pertamakalinya koleksi artefak langka berkelas dunia , berupa mahkota-mahkota dan meja kursi (singgasana) yang memiliki nilai filosofi mendalam (angka 11 + 8 = 19) yang menandai 118 tahun Lelang Indonesia.

‎Kehadiran artefak meteorit ini diharapkan dapat memberikan daya tarik visual sekaligus nilai sejarah yang tinggi bagi para tamu undangan dan nasabah prioritas yang hadir. BRI selalu bertekad untuk senantiasa menghadirkan yang terbaik sehingga tema yang diangkat benar benar memiliki makna yang sangat relevant. BRI hadir untuk Indonesia, dunia dan nasabah tercinta.

‎Selain pameran artefak, Gebyar Lelang Indonesia juga akan menyajikan agenda edukatif berupa Talk Show yang membahas tuntas mengenai Proses Lelang dan KPR Solusi. 

‎Sesi ini dirancang untuk memberikan wawasan, edukasi, serta solusi nyata bagi masyarakat yang ingin memahami mekanisme lelang secara aman sekaligus mengeksplorasi peluang kepemilikan aset melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

‎Acara yang mengundang sekitar 100 orang dari jajaran Kanwil DJKN Jawa Timur juga BRI Region 12 Surabaya dan Region 13 Malang serta nasabah prioritas ini juga menandai momentum Kick Off simbolis aktivasi kolaborasi ke depan antara DJKN dan BRI.

‎Melalui kegiatan ini, Kanwil DJKN Jawa Timur dan BRI berkomitmen untuk terus bersinergi dalam pengelolaan aset negara demi mendukung kemajuan Indonesia.

‎Langkah tersebut mendapat dukungan dari Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Zuhrotul Mar'ah. Menurutnya, digitalisasi Perlinsos menjadi upaya penting untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

‎"Ini memang ada uji coba Perlinsos digital. Itu dalam artian nanti pemerintah kota itu ingin memastikan bahwasanya warga itu yang mendapatkan bantuan sosial itu tepat sasaran," kata Zuhrotul, Rabu (10/6).

‎Ia menjelaskan, selama ini masih terdapat warga kurang mampu yang belum mendapatkan intervensi sosial dari pemerintah karena persoalan validitas data. Salah satunya berkaitan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pengelompokan desil penerima bantuan.

‎"Jadi sementara ini kan banyak ya, ada warga yang tidak mampu tapi tidak mendapatkan intervensi sosial dari pemerintah. Nah, itu terkait datanya yang kemarin DTSEN itu tidak masuk di desilnya. Ya, yang mendapatkan bantuan itu kan desil 1 sampai desil 5," katanya.

‎Legislator asal PAN itu menyampaikan, penentuan desil juga mempertimbangkan kepemilikan aset seperti rumah maupun kendaraan. Namun dalam sejumlah kasus, data aset yang tercatat tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya.

‎"Misalnya seseorang pernah memiliki kendaraan atau rumah yang sudah dijual, tetapi belum ada perubahan data kepemilikan. Akibatnya aset tersebut masih tercatat atas nama yang bersangkutan dan memengaruhi penilaian kondisi ekonominya," jelasnya.

‎Menurutnya, ketidaksesuaian data subjektif semacam itu dapat menyebabkan warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak terakomodasi dalam program perlindungan sosial.

‎Karena itu, ia berharap kehadiran Perlinsos Digital dapat menjadi solusi untuk memperbarui dan memvalidasi data masyarakat secara lebih akurat.

‎"Dengan adanya Perlinsos Digital, diharapkan warga dapat menyampaikan data subjektif yang sebenar-benarnya. Sehingga penyaluran bantuan sosial bisa lebih akurat, tepat sasaran, dan transparan," tegasnya.

‎Saat ditanya mengenai efektivitas program tersebut agar benar-benar tepat sasaran, Zuhrotul menilai Pemkot Surabaya harus menerapkan strategi jemput bola melalui sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

‎"Ya, harus dilakukan sosialisasi secara intensif. Pemerintah tidak bisa hanya menunggu masyarakat datang, tetapi juga harus aktif jemput bola agar warga memahami pentingnya memperbarui data mereka," pungkasnya.