Bukan sekadar lari membawa api, aroma persaingan kian membara lantaran deretan ekor kambing siap dibawa pulang sebagai hadiah utama pemenang.

Tradisi dua dekade lebih ini kembali menyedot ribuan pasang mata yang tumpah ruah di pinggir Jalan Raya Gatot Subroto, Balutan, Comal. Puluhan tim dengan masing-masing pemuda terdiri dari 3 orang tampak siaga dengan nyala api di tangan, berpacu dalam gelap tanpa boleh membiarkan api kecil itu padam sedikit pun. Pasalnya, satu tiupan angin atau kecerobohan berarti tiket diskualifikasi seketika.

Kehadiran Rizal Bawazier di tengah-tengah warga bukan hanya sebagai tamu kehormatan, melainkan penyulut moral. Dengan mengarak obor secara simbolis bersama unsur Forkopimcam, politisi yang dikenal dekat dengan rakyat ini menegaskan bahwa kemerdekaan hari ini harus diisi dengan keringat kekompakan, ketahanan mental, dan energi kebersamaan.

"Api obor ini kecil, tapi jika dijaga bersama, ia mampu menerangi kegelapan yang paling pekat sekalipun. Begitu pula semangat kemerdekaan kita," teriak Rizal di sela-sela riuhnya sorak-sorai penonton yang memadati rute, membuat atmosfer malam itu semakin bergemuruh.

Suasana bertambah unik saat pengumuman hadiah utama dibeberkan. Panitia menyediakan hadiah berupa kambing jumbo yang langsung membuat para peserta berbinar-binar.

Sontak, rute lari estafet malam itu terasa seperti medan juang sungguhan: peluh bercampur jelaga arang obor, diterpa sorak warga, demi sebuah kehormatan kampung dan sang kambing di garis finish.

Hingga api terakhir padam menjelang tengah malam dan deretan pemenang mengangkat trofi kemenangan beserta hadiah hewannya, tawa riang warga menutup perhelatan. Estafet Obor Comal 2026 di bawah sulutan semangat Rizal Bawazier sukses membuktikan bahwa warisan tradisi lokal tidak akan pernah meredup selama jiwa merona merah-putih tetap dijaga menyala di dada masyarakatnya. 

Perempuan asal Kecamatan Temanggung, tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara korban merupakan bayi yang baru dilahirkan oleh tersangka.

Perkara tersebut ditangani berdasarkan laporan yang diterima SPKT Polrestabes Surabaya pada 6 Agustus 2026.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya Hadi Ismanto mengungkapkan, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (5/8).

“Peristiwa dugaan pembunuhan terhadap anak sendiri oleh ibu kandung tersebut terjadi di dalam kamar kos di Jalan Gubeng Kertajaya, Surabaya,” ujar Hadi, pada Sabtu, (22/8).

Hadi menjelaskan, peristiwa bermula ketika seorang perempuan berinisial I.A. (52) mendengar suara tangisan bayi yang berasal dari dalam kamar kos yang ditempati A.L.S.U.

Pelapor kemudian berupaya memeriksa kondisi di dalam kamar. Namun, saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci dari dalam.

Karena tidak dapat masuk, I.A. meminta bantuan seorang berinisial T.S.W. untuk membuka pintu kamar tersebut.

“Setelah pintu berhasil dibuka, pelapor masuk dan menemukan A.L.S.U. bersama seorang bayi yang baru lahir berada di lantai kamar tanpa alas,” jelas Hadi.

Mengetahui kondisi tersebut, pelapor kemudian membawa A.L.S.U. beserta bayinya ke RSUD Haji Surabaya untuk mendapatkan pertolongan medis.

Namun, setibanya di RSUD Haji Surabaya, bayi tersebut diketahui telah meninggal dunia.

Atas kejadian itu, pelapor kemudian melaporkannya ke SPKT Polrestabes Surabaya. Satreskrim Polrestabes Surabaya selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap rangkaian peristiwa tersebut.

Dalam proses penanganan perkara, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, yakni satu lembar seprai berwarna biru bernoda darah, satu karpet bulu berwarna merah yang digunakan sebagai alas saat melahirkan, serta satu kotak gunting bedah.

Berdasarkan hasil penyidikan, polisi kemudian menetapkan A.L.S.U. sebagai tersangka.

Penyidik menduga perkara tersebut berkaitan dengan tindak pidana seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain dan/atau kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 460 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan pemuda berinisial IRF (20 tahun).

Pelaku IRF ditangkap di sebuah rumah di kawasan Benteng Dalam pada Sabtu (15/8) sekitar pukul 23.30 WIB. Pengungkapan tersebut merupakan dari pengembangan penyelidikan Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Adik Agus Putrawan mengatakan, dari penangkapan tersebut petugas menemukan ratusan paket sabu siap untuk diedarkan.

“Petugas mengamankan tersangka IRF dan menemukan 672 plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan total kurang lebih 399,15 gram,” ujar Adik, Sabtu (22/8).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ratusan paket sabu tersebut merupakan milik seseorang bandar berinisial HSM yang saat ini masih dalam pencarian polisi atau berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Menurut Adik, barang tersebut dititipkan kepada IRF untuk membantu menjual sabu sejak bulan September 2025 hingga 15 Agustus 2026.

"Tersangka biasanya menjalankan aktivitas menjual sabu mulai pukul 07.00 WIB hingga 23.00 WIB. Dari penjualan itu, IRF memperoleh upah Rp150 ribu dari HSM," tandasnya.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka menawarkan sabu dalam beberapa paket. Polisi menemukan paket yang disebut sebagai “paket hemat” dengan kisaran harga Rp100 ribu. Selain itu, terdapat paket seperempat dengan harga sekitar Rp250 ribu dan paket setengah dengan harga sekitar Rp400 ribu.

Selain narkotika, petugas menyita uang tunai sebesar Rp3 juta dari hasil penjualan sabu yang belum disetorkan kepada HSM.

Selain mendapatkan upah, tersangka juga mengaku dapat mengonsumsi sabu tanpa harus membelinya.

Tersangka IRF dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.(*)

memiliki fungsi sebagai intelektual dalam masyarakat." Antonio Gramsci, Prison Notebooks

Ketika Akal Sehat Menjadi Alat Dominasi

Gramsci memandang bahasa sehari-hari atau "akal sehat" (common sense) sebagai medium utama kelas penguasa untuk melestarikan hegemoni mereka. Acapkali, apa yang dianggap sebagai kebenaran universal, kewajaran alamiah, atau kepatuhan mutlak dalam masyarakat sebenarnya bukanlah sesuatu yang netral. Ia adalah produk dari konstruksi ideologis yang sengaja dinormalisasikan untuk melanggengkan kekuasaan struktural.

Hegemoni ini menyusup secara halus ke dalam ruang-ruang kelas melalui narasi bahwa pendidikan hanyalah pabrik pencetak tenaga kerja yang siap tunduk pada logika pasar. Ketika masyarakat menerima pandangan ini tanpa perenungan kritis, pendidikan kehilangan jiwa humanisnya dan berubah menjadi instrumen yang melanggengkan status quo yang sunyi dari perlawanan moral.

Sistem pendidikan yang terjebak dalam standarisasi teknokratis kerap mereduksi manusia menjadi sekadar objek statistik dan komponen mekanistik dari mesin industri. Bahasa pengantar dan kebijakan kurikulum dipenuhi oleh jargon-jargon administratif: efisiensi operasional, target angka statistik, dan kompetisi global. Reduksi ini bukan sekadar masalah teknis manajemen sekolah, melainkan bentuk kolonisasi kultural yang merasuk ke dalam kesadaran terdalam individu.

Ketika pembelajaran hanya diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar, proses pendidikan kehilangan daya magisnya sebagai pengembaraan penemuan jati diri. Manusia tidak lagi dipandang sebagai subjek merdeka yang memiliki kehendak bebas, melainkan sekrup-sekrup kecil dalam mesin birokrasi raksasa. Akibatnya, muncullah kekeringan batiniah: individu mungkin memiliki gelar mentereng dan keahlian teknis tinggi, namun merasa hampa karena terasing dari makna kemanusiaannya yang holistik. Pergeseran ini secara perlahan mengubah ruang kelas yang semestinya menjadi ruang persemaian nalar kritis dan empati menjadi pabrik pencetak tenaga kerja yang pragmatis. Keterasingan atau alienasi ini nantinya merambat ke dalam relasi sosial.

Transformasi Kultural Melalui Pendidikan Kritis

Untuk melawan cengkeraman nalar mekanistik ini, perubahan struktural di permukaan saja tidaklah cukup. Oleh karena itu, revolusi atau reformasi politik dan sosial harus diawali atau dibarengi dengan perebutan hegemoni kultural melalui transformasi bahasa dan pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi harus direbut kembali dari cengkeraman pragmatisme materialistis untuk diubah menjadi ruang-ruang dialogis yang membebaskan daya kritis. Di ruang-ruang inilah bahasa sehari-hari dibersihkan dari bias eksploitasi, dan kesadaran kolektif dibangun kembali. Pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat hendaknya bersinergi untuk menolak kurikulum yang hanya berorientasi pada hasil material semata. Pendidikan dikembalikan pada khittah-nya: sebuah proses memanusiakan manusia secara total, yang menyatukan ketajaman intelektual dengan kepekaan moral.

Dari rahim pendidikan yang transformatif inilah akan lahir para "intelektual organik"; individu-individu yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki akar moral yang kuat untuk membela kepentingan publik. Generasi masa depan yang diidamkan memandang ilmu pengetahuan dan teknologi bukan sebagai alat untuk mendominasi sesama atau memperlebar jurang kesenjangan, melainkan sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial. 

Transformasi pendidikan semacam ini menuntut perombakan terhadap cara pandang institusi pengajaran, dari sekadar pabrik pencetak tenaga kerja yang steril nilai menjadi ruang persemaian kesadaran kritis. Kurikulum tidak boleh lagi terjebak dalam pragmatisme sempit yang hanya mengukur keberhasilan peserta didik melalui deretan angka transkrip akademik atau seberapa cepat mereka terserap di pasar industri. Lebih dari itu, sistem pendidikan hendaknya mampu merawat nalar kritis yang berpihak pada kaum tertindas, serta menumbuhkan sensitivitas sosial yang mendalam terhadap realitas di luar tembok sekolah atau kampus. Di sinilah pentingnya integrasi antara sains, humaniora, dan etika, sehingga setiap penemuan ilmiah selalu diiringi oleh pertanyaan mendasar tentang kemaslahatan umat manusia.

Menghadapi era yang sarat dengan turbulensi informasi, polarisasi digital, dan krisis multidimensional, kehadiran intelektual organik menjadi sangat krusial. Mereka bukanlah menara gading yang terasing dari problem riil masyarakat, melainkan jembatan aktif yang membumikan kompleksitas teori akademik ke dalam aksi-aksi emansipatoris di grassroots. Dengan integritas yang tidak mudah dibeli oleh pragmatisme kekuasaan atau bujuk rayu oligarki, mereka berdiri di garda depan untuk membela kebenaran dan keadilan. Mereka memahami bahwa kecerdasan tanpa nurani adalah bentuk kehancuran yang tertunda, sementara kepedulian tanpa basis keilmuan yang matang hanya akan melahirkan sentimentalisme.

Alhasil, peradaban masa depan yang didambakan bukanlah sebuah utopia yang jauh dari jangkauan, melainkan buah manis dari konsistensi merawat kesadaran kolektif hari ini. Ketika kecerdasan kognitif berdampingan secara harmonis dengan eksistensi nurani, ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi pedang bermata dua yang mengancam eksistensi bumi, melainkan cahaya penuntun yang menghangatkan kehidupan kolektif. Generasi mandiri dengan prinsip ini akan mewariskan dunia yang tidak hanya lebih maju secara teknologi, namun juga jauh lebih bermartabat, adil, dan membebaskan bagi setiap insan.

Oleh: Mochamad Chazienul Ulum, Dosen Administrasi Publik Universitas Brawijaya

‎Kegiatan tersebut, menghadirkan tiga narasumber, yakni anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PSI Yuga Pratisabda Widyawasta, Ketua PWI Jawa Timur Lutfi Hakim, serta akademisi FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya Abd Aziz.

‎Diskusi tersebut, menjadi rangkaian penutup kegiatan yang digelar Pokja Judes dalam memperingati HUT ke-81 RI. Sebelumnya, Pokja Judes telah menggelar sejumlah perlombaan, di antaranya lomba fotografi dan tenis meja (ping pong).

‎Dalam diskusi kali ini, politisi muda asal PSI Yuga Pratisabda Widyawasta menyoroti pentingnya memaknai semangat kemerdekaan yang tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial.

‎“Kita harus memaknai dan menghargai seluruh perjuangan pahlawan yang telah memerdekakan negara ini. Mereka tidak hanya berkorban secara fisik, tetapi juga materi, rohani, bahkan meninggalkan keluarga demi kemerdekaan,” katanya.

‎Karena itu, lanjut dia, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan kemerdekaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui fungsi legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kota Surabaya.

‎“DPRD mempunyai peran sebagai legislasi dan pengawas di Kota Surabaya, supaya masyarakat menjadi masyarakat yang makmur. Produk kami adalah peraturan-peraturan daerah yang mengatur tata cara kehidupan masyarakat,” paparnya.

‎Sementara dari sisi media, Ketua PWI Jawa Timur Lutfi Hakim menyoroti pentingnya ketahanan fiskal sekaligus pengembangan potensi ekonomi Surabaya. Ia mengingatkan bahwa tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum otomatis menunjukkan optimalnya tingkat kemandirian fiskal.

‎“Kita boleh bangga bahwa PAD Surabaya ini tinggi. Tetapi rasio PAD terhadap total pendapatan masih sekitar 62 sampai 64 persen. Kabupaten Badung di Bali mencapai sekitar 92 persen. Artinya, ketahanan fiskalnya jauh lebih mandiri,” ucapnya.

‎Menurut Lutfi, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi DPRD dan Pemkot Surabaya, terlebih dengan adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD).

‎Dari perspektif akademisi, Abd Aziz menempatkan media sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Ia menyebut pers memiliki fungsi sebagai penyampai informasi sekaligus menjalankan kontrol sosial.

‎“Media dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Fungsi media adalah penyampaian informasi dan kontrol sosial,” katanya.

‎Menurut Aziz, kerja DPRD yang tidak diketahui masyarakat berpotensi menimbulkan persepsi bahwa lembaga legislatif tidak bekerja.

‎Karena itu, publikasi menjadi penting agar masyarakat mengetahui berbagai aktivitas DPRD, mulai dari proses legislasi, rapat, hearing, fungsi pengawasan, hingga kegiatan DPRD di tengah masyarakat.

‎Namun, Aziz mengingatkan agar media tidak hanya menjadi corong pemerintah maupun DPRD. Pers tetap harus mempertahankan daya kritisnya dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

‎“Walaupun sebagai penyampai informasi, media jangan melepaskan fungsi kontrol sosial. Kebijakan pemerintah yang tidak transparan perlu dikritik. Kebijakan yang tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat juga perlu disampaikan kritik,” tandasnya.

MAJALENGKA – Pembangunan Jembatan Merah Putih di Desa Putridalem, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, dimulai pada Kamis (20/8/2026). Jembatan itu akan menghubungkan jalur pertanian Desa Putridalem dengan Desa Pangkalan Pari.

Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama yang dihadiri Bupati Majalengka Eman Suherman, Kapolres Majalengka Muhammad Aldy Sulaiman, Kepala Dinas DKP3 Kabupaten Majalengka, Camat dan unsur Forkopimcam Jatitujuh, perwakilan Yayasan Rillah Keluarga Muslim serta tokoh masyarakat.

Kapolres Majalengka Muhammad Aldy Sulaiman mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, masyarakat dan pihak swasta.

“Pembangunan Jembatan Merah Putih ini dampaknya sangat positif dan luas bagi masyarakat. Ini adalah wujud nyata dari kekuatan sinergitas serta kolaborasi antara Polri, Pemerintah Daerah, TNI, seluruh elemen masyarakat, serta dukungan dari Yayasan Rillah Keluarga Muslim. Target penyelesaiannya dalam waktu dekat agar segera bisa dimanfaatkan oleh warga,” ujar Aldy.

Menurut dia, jembatan tersebut diharapkan segera dapat digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari, terutama mobilitas petani.

Bupati Majalengka Eman Suherman mengapresiasi pembangunan jembatan tersebut. Menurut dia, akses yang lebih baik akan memudahkan mobilitas warga sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Atas nama masyarakat, khususnya Desa Putridalem, Kecamatan Jatitujuh, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Kapolres beserta jajaran. Pembangunan ini menjawab kebutuhan masyarakat akan kelancaran lalu lintas dan keamanan lingkungan, yang pada akhirnya membawa manfaat besar bagi semua,” kata Eman.

Kuwu Desa Putridalem Endah Hendrawati mengatakan jembatan tersebut selama ini menjadi kebutuhan warga karena jalur itu digunakan untuk mengangkut hasil pertanian.

“Kami atas nama Pemerintah Desa dan warga Putridalem mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jembatan ini menghubungkan jalur pertanian antara Desa Putridalem dan Pangkalan Pari. Hadirnya Jembatan Merah Putih ini sangat membantu para petani dalam mengangkut hasil panen secara lebih cepat dan efisien, sehingga langsung berdampak pada peningkatan ekonomi warga kami,” ujar Endah.

Jembatan Merah Putih diharapkan memperlancar konektivitas kedua desa sekaligus memudahkan distribusi hasil pertanian. Pembangunan tersebut juga ditujukan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat setempat.

Pameran internasional berbasis Business-to-Business (B2B) tersebut menjadi ruang pertemuan bagi pemerintah, pelaku industri, akademisi, sektor pertahanan, organisasi kemanusiaan, hingga mitra internasional untuk memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan menghadapi bencana.

EDRR Indonesia 2026 resmi dibuka pada 12 Agustus 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Pembukaan turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Suharyanto, serta perwakilan TNI, Polri, Kementerian Perdagangan China, KADIN Indonesia-China Committee, dan pihak penyelenggara.

Mengusung semangat kolaborasi lintas sektor, EDRR Indonesia 2026 menghadirkan lebih dari 80 perusahaan dari dalam dan luar negeri. Beragam teknologi dan solusi terbaru ditampilkan, mulai dari teknologi penyelamatan, sistem komunikasi darurat, kendaraan medis, peralatan evakuasi hingga teknologi berbasis kecerdasan buatan.

Antusiasme pengunjung juga terlihat dari jumlah trade visitor yang mencapai 7.578 orang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari praktisi industri, lembaga pemerintahan, akademisi, sektor pertahanan, hingga organisasi kemanusiaan nasional dan internasional.

Project Director Seven Event, Sri Vista Limbong, mengatakan EDRR Indonesia 2026 tidak sekadar menjadi ajang memperkenalkan produk dan teknologi, tetapi juga ruang untuk mempertemukan berbagai pihak dalam membangun kerja sama nyata.

“EDRR Indonesia 2026 tidak hanya menjadi wadah untuk memamerkan inovasi dan teknologi terkini, tetapi juga hadir sebagai ruang kolaborasi lintas sektor yang inklusif,” ujar Vista, Kamis (20/8).

Menurutnya, rangkaian konferensi, seminar, dan workshop yang digelar selama tiga hari menjadi kesempatan bagi pemerintah, industri, akademisi, dan mitra internasional untuk bertukar pengetahuan, menyelaraskan standar keselamatan, serta memperkuat ketahanan bencana di Indonesia.

Selama pameran berlangsung, terdapat 10 program strategis yang membahas berbagai isu kebencanaan. Di antaranya S&D Global Safety and Development Conference, Seminar Kesiapsiagaan Keselamatan Kerja (iSafety), Forum Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD), G60 Medical Industry Cooperation, Forum Pemadam Kebakaran Cerdas dan Keselamatan Industri, Forum Sinergi Darurat Maritim dan Kepulauan, Forum World Humanitarian Day, penandatanganan kerja sama bilateral (MoU), serta pelatihan dan simulasi manajemen bencana melalui CPR Workshop.

Salah satu capaian penting lainnya adalah program Business Matching yang berhasil memfasilitasi 140 pertemuan bisnis. Program tersebut membuka peluang kerja sama antara penyedia teknologi, produsen peralatan keselamatan, instansi pemerintah, dan pelaku industri.

Teknologi yang dipamerkan pun semakin beragam. Pengunjung dapat melihat inovasi berupa robot penyelamat berbasis kecerdasan buatan, sistem pemetaan bencana tiga dimensi, kendaraan medis darurat, sistem komunikasi satelit dan komunikasi darurat, hingga perlengkapan perlindungan diri dan evakuasi.

Sejumlah perusahaan dan produsen yang berpartisipasi antara lain PT Ambulance Pintar Indonesia, Delima Mandiri, Fuso, Wuling, Farizon, PT Pundarika Atma Semesta, Deep Robotics, Unitree, Genisom AI, Roboticplus.AI, Hytera Communications, PT Dahua Vision Technology Indonesia, Gotion Hi-Tech, VdS Schadenverhuetung GmbH, Lamilab Inc, dan Aetosky PTE LTD.

EDRR Indonesia 2026 diselenggarakan oleh PT Amara Tujuh Perjuangan bekerja sama dengan Council for the Promotion of Shanghai International Trade, Shanghai International Exhibition (Group) Co., Ltd., dan Comexposium.

Penyelenggaraan pameran juga mendapat dukungan dari berbagai kementerian, lembaga pemerintah, institusi keamanan, perguruan tinggi, serta organisasi kemanusiaan nasional dan internasional.

Dukungan tersebut antara lain datang dari Kemenko PMK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Polri, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, BNPB, Basarnas, BMKG, BRIN, BPBD Provinsi DKI Jakarta, Universitas Pertahanan RI, Universitas Budi Luhur, LSPR Institute, MER-C Indonesia, UN-OCHA, World Humanitarian Day, Adaptasi Bencana Indonesia (YABI), National Logistics Community (NLC), serta KAMSELINDO.

Kolaborasi lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang semakin cepat, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan berakhirnya EDRR Indonesia 2026, penyelenggara berharap berbagai pertemuan, pertukaran pengetahuan, serta peluang kerja sama yang terbangun selama pameran dapat berlanjut menjadi kolaborasi konkret untuk memperkuat kapasitas Indonesia dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.

Kedua tersangka berinisial MZK (26), warga Sombo, Simokerto, Surabaya, dan ABA (36), warga Krajan, Kecamatan Ampelgading, Malang.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi yang diterima anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mengenai seorang pengedar yang berada di Surabaya.

Informasi itu ditindaklanjuti pada Senin, 3 Agustus 2026, sekitar pukul 09.00 WIB. Petugas mendatangi sebuah kamar kos di Jalan Dupak Bangunrejo, Surabaya, dan mengamankan MZK.

Polisi menggeledah kamar tersebut, tetapi tidak menemukan narkotika. Petugas kemudian mencurigai MZK menyimpan sabu di tempat lain.

“Dari lokasi awal penangkapan kami tidak temukan barang bukti, namun anggota curiga jika sabu disimpan di rumah pelaku MZK,” kata Kasatresnarkoba Polrestabes Surabaya AKBP Dodi Pratama mewakili Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistyawan, Kamis (20/8).

Petugas kemudian melakukan penyelidikan lanjutan dan menggeledah lokasi kedua di Sombo, Surabaya. Di tempat itu polisi menemukan 100 bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat keseluruhan 250,16 gram.

Polisi lalu mengembangkan penyidikan untuk mengetahui asal sabu tersebut. Petugas bergerak ke lokasi ketiga di Desa Kendalrejo, Talun, Kabupaten Blitar.

Di lokasi tersebut polisi menangkap ABA. Petugas juga menyita satu telepon seluler iPhone 15 yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dan menerima transfer uang melalui aplikasi mobile banking.

Berdasarkan keterangan MZK, sabu yang ditemukan di Sombo merupakan milik ABA. Barang tersebut kemudian diedarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan.

“Tersangka ABA ini mengirim sabu dengan cara diranjau di suatu tempat kemudian diambil oleh MZK, dan pengakuan sudah empat kali,” ujar Dodi.

Sabu yang diperoleh dari sistem ranjau tersebut dibawa MZK ke Rumah Susun Sombo. Barang kemudian ditimbang dan dibagi ke dalam paket-paket kecil sebelum diedarkan kepada pembeli.

MZK membayar sabu kepada ABA setelah seluruh barang terjual. Harga yang disepakati sebesar Rp550 ribu untuk setiap gram sabu.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, subsider Pasal 609 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Meski berada di tengah perkembangan teknologi yang membuat gadget semakin dekat dengan kehidupan anak-anak, para siswa justru terlihat menikmati aktivitas membaca secara langsung.

Beragam koleksi disediakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang. Mulai dari buku pengetahuan, sejarah, hingga komik dan cerita, menjadi pilihan para siswa.

Bukan sekadar melihat-lihat, sejumlah pelajar tampak serius membaca isi buku yang mereka pilih. Kegiatan ini berlangsung di sela-sela jam pelajaran dan mendapat sambutan antusias dari para siswa.

Salah seorang siswa kelas tujuh, Anisa, mengaku senang membaca, terutama buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam.

Ia mengatakan, penggunaan telepon genggam memang dapat membantu proses belajar. Namun, membaca melalui buku menurutnya lebih nyaman karena materi lebih mudah dipahami dan diingat.

"Selain menambah pengetahuan, membaca buku di luar kelas juga memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi saya, saya juga berharap layanan perpustakaan keliling dapat lebih hadir kembali, sehingga saya dan teman-teman siswa lainya dapat memiliki kesempatan kembali untuk membaca berbagai buku, " ungkapnya.

Sementara itu, Camat Ujungjaya Gun Gun Nugraha, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari program Gebyar Sumedang Membumi, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait, serta dilaksanakan dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke 81 dan sebagai rangkaian Milangkala Kecamatan ujung yang ke 40.

Menurutnya, antusiasme para siswa menunjukkan bahwa minat membaca masih dapat tumbuh ketika mereka diberikan akses dan suasana membaca yang menarik.

Gun Gun menyebut, kondisi tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah kecamatan untuk berkoordinasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang dalam menghadirkan fasilitas perpustakaan yang lebih representatif dan sesuai dengan karakter generasi Z.

"Di tengah kebiasaan generasi muda yang semakin akrab dengan gadget, kehadiran perpustakaan keliling menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kembali buku sebagai sumber pengetahuan, kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas sesaat, tetapi menjadi langkah untuk menumbuhkan budaya literasi dan meningkatkan minat baca pelajar di Kabupaten Sumedang," ungkapnya.

Di Nunuk, lahan budidaya mencapai sekitar satu hektare. Adapun di Kancana luasnya sekitar sembilan hektare. Pemerintah daerah berharap perluasan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada bawang putih nasional.

Kepala DKP3 Kabupaten Majalengka Gatot Sulaeman mengatakan pemerintah tidak hanya mengembangkan demplot, tetapi juga mendampingi petani yang telah menanam bawang putih.

“Untuk demplot dari Kementan, di Nunuk seluas 0,5 hektare dan di Kancana juga 0,5 hektare. Jadi total demplot Kementan mencapai satu hektare,” kata Gatot.

Menurut dia, demplot diperlukan untuk menguji teknologi dan varietas yang paling sesuai dengan kondisi lahan Majalengka. Hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan budidaya oleh petani.

Pengembangan bawang putih di Majalengka sebelumnya telah melalui sejumlah uji coba. Salah satunya di Cikaracak, Kecamatan Argapura, yang dinilai belum sesuai dengan kondisi setempat.

Pemerintah kemudian mencoba mengembangkan bawang putih di Nunuk Baru dengan varietas lokal serta menggandeng Universitas Majalengka untuk menguji varietas Starmill 99.

Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan pencarian varietas yang sesuai masih terus dilakukan. Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan produktivitas, tetapi juga kebutuhan pasar.

“Karakteristik Starmill 99 ini umbinya relatif kecil-kecil, sehingga kurang bisa diterima oleh pasar. Tetapi kami tidak berhenti,” ujar Eman.

Petani bawang putih Desa Nunuk, Cecep, mengatakan dukungan pemerintah dibutuhkan terutama dalam penyediaan bibit, teknologi budidaya, pendampingan dan pemasaran.

“Kami sebagai petani tentu sangat mendukung. Selama ini kami ingin mencoba dan mengembangkan bawang putih, tetapi memang ada tantangan dari bibit, cara perawatan sampai pemasaran,” katanya.

Menurut Cecep, kepastian pasar menjadi salah satu faktor penting bagi petani untuk memperluas tanaman bawang putih.

“Harapan kami hasilnya bagus dan ada pasar yang jelas. Kalau hasilnya bagus dan harganya menguntungkan, petani pasti lebih semangat untuk menanam bawang putih,” ujarnya.

Kapolres Majalengka Muhammad Aldy Sulaiman mengatakan Polri siap mendukung pengembangan komoditas tersebut. Dukungan dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, penyuluh, kelompok tani dan masyarakat.

“Ketahanan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Karena itu, Polri siap mendukung program pemerintah, termasuk pengembangan bawang putih di Majalengka,” katanya.

Ia berharap penanaman tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan dilanjutkan dengan perawatan dan pendampingan hingga menghasilkan produksi.

“Yang paling penting adalah bagaimana setelah ditanam ini bisa dirawat, tumbuh dengan baik dan menghasilkan,” ujar Aldy.

Pemerintah Kabupaten Majalengka berharap pengembangan bawang putih tersebut dapat menghasilkan pola budidaya yang sesuai dengan karakteristik lahan sekaligus memenuhi kebutuhan pasar. Dengan begitu, bawang putih tidak hanya menjadi komoditas uji coba, tetapi dapat berkembang menjadi salah satu penopang ketahanan pangan daerah.

Penanaman bawang putih secara serentak digelar di Desa Nunuk, Rabu (19/8). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari gerakan pengembangan bawang putih di 17 provinsi untuk mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional.

Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan pengembangan bawang putih bukan hal baru bagi pemerintah daerah. Sejumlah uji coba telah dilakukan untuk menemukan varietas dan lokasi yang sesuai dengan kondisi agroklimat Majalengka.

“Untuk komoditas bawang putih di Majalengka, sebelumnya pernah kita lakukan uji coba tanam atau demplot di Cikaracak, Kecamatan Argapura. Namun ternyata kurang cocok,” ujar Eman.

Pemkab kemudian mengembangkan budidaya bawang putih di kawasan Nunuk Baru menggunakan jenis lokal. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan Universitas Majalengka untuk menguji varietas Starmill 99.

Namun, varietas tersebut menghadapi persoalan di sisi pasar karena ukuran umbinya relatif kecil.

“Karakteristik Starmill 99 ini umbinya relatif kecil-kecil, sehingga kurang bisa diterima oleh pasar. Tetapi kami tidak berhenti. Terus dilakukan uji coba dan pengembangan lebih lanjut agar kita mendapatkan varietas yang sesuai, baik dari sisi produktivitas maupun kebutuhan pasar,” katanya.

Pada 2026, dukungan Kementan diwujudkan melalui dua demplot dengan luas masing-masing 0,5 hektare. Total luas demplot mencapai satu hektare.

Kepala DKP3 Kabupaten Majalengka Gatot Sulaeman mengatakan selain demplot, petani juga mengembangkan bawang putih di lahan yang lebih luas.

Di Desa Nunuk, budidaya bawang putih mencapai sekitar satu hektare. Sementara di Desa Kancana luasnya mencapai sembilan hektare.

“Artinya, selain demplot untuk pengujian dan pengembangan teknologi maupun varietas, kita juga sudah memiliki areal budidaya yang dikembangkan petani. Ini menjadi modal penting untuk melihat potensi bawang putih di Majalengka,” ujar Gatot.

Pengembangan tersebut akan didampingi untuk memperbaiki produktivitas, kualitas hasil panen, kesesuaian varietas hingga pemasaran.

Bupati Eman berharap dukungan lintas sektor dapat memperkuat pengembangan bawang putih di Majalengka.

“Kami berharap dengan dukungan dari Polri, pengembangan bawang putih di Majalengka dapat semakin baik, sehingga ke depan bisa ikut mewujudkan swasembada bawang putih nasional,” katanya.

Pameran otomotif tersebut akan berlangsung selama lima hari, mulai 26 hingga 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Tahun ini, GIIAS Surabaya hadir dengan area pameran yang lebih luas dan jumlah merek terbanyak sepanjang penyelenggaraannya.

Selama satu dekade terakhir, Surabaya menjadi salah satu kota penting dalam rangkaian GIIAS. Kehadiran pameran ini sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat Jawa Timur untuk melihat lebih dekat perkembangan teknologi dan inovasi terbaru di industri otomotif.

Eddy Sumedi, Sekretaris I Gaikindo , mengatakan Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam industri otomotif nasional. Berdasarkan data penjualan kendaraan hingga April 2026, Jawa Timur berada di posisi ketiga nasional dengan penjualan mencapai 25.228 unit, atau berkontribusi sekitar 9,1 persen terhadap penjualan nasional.

“Jawa Timur memiliki peran yang sangat penting bagi penjualan kendaraan nasional. Hal ini terlihat dari data penjualan mobil hingga April 2026, di mana Jawa Timur konsisten berada di posisi ketiga nasional,” ujarnya, Rabu (19/8).

Potensi tersebut juga terlihat dari besarnya populasi kendaraan di Jawa Timur. Berdasarkan data BPS yang diperbarui pada 23 Februari 2026, jumlah mobil penumpang di Jawa Timur mencapai sekitar 5,58 juta unit, tertinggi di Indonesia.

“Angka ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Jawa Timur memiliki daya beli, minat, serta kebutuhan yang sangat tinggi terhadap kendaraan roda empat. Hadirnya GIIAS Surabaya 2026 menjadi jawaban langsung untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sangat besar tersebut,” tambahnya.

GIIAS Surabaya 2026 tahun ini tampil lebih luas dengan penambahan satu hall baru. Total terdapat 37 merek kendaraan bermotor yang akan meramaikan pameran, mulai dari kendaraan penumpang, kendaraan komersial hingga sepeda motor.

Untuk kategori kendaraan penumpang, terdapat 26 merek yang berpartisipasi, yakni BAIC, BYD Group, Changan, Chery, Citroen, Daihatsu, GAC AION, Geely, GWM, Honda, Hyundai, iCAR, Jaecoo, JEEP, JETOUR, KIA, Leap Motor, Lepas, Mazda, Mitsubishi Motors, Polytron, Suzuki, Toyota, Vinfast, Wuling, dan X-PENG.

Sementara untuk kendaraan komersial hadir Foton. Adapun kategori roda dua diramaikan 10 merek, yaitu Aprilia, Kuprum, Moto Guzzi, Piaggio, Polytron, QJ Motor, Royal Enfield, Scomadi, Triumph, dan Vespa.

Yang menarik, sebanyak 14 merek baru maupun merek yang kembali hadir turut meramaikan GIIAS Surabaya 2026. Mereka antara lain Changan, Foton, Hyundai, iCAR, Jeep, Jetour, KIA, Leap Motor, Lepas, Polytron, QJ Motor, Triumph, dan Xpeng.

Selain kendaraan, pameran juga akan menghadirkan 25 merek dari industri pendukung otomotif.

Beragam merek tersebut akan membawa sejumlah model kendaraan terbaru yang sebelumnya diperkenalkan dalam GIIAS 2026 di BSD Tangerang. Masyarakat Jawa Timur pun memiliki kesempatan untuk melihat langsung sekaligus merasakan teknologi otomotif terbaru.

Bagi masyarakat yang ingin berkunjung, tiket presale 2 dapat dibeli pada 19–21 Agustus 2026 melalui aplikasi Auto360.

Harga tiket presale dipatok Rp15.000 untuk weekdays dan Rp20.000 untuk weekend.

Selanjutnya, tiket reguler dapat dibeli melalui Auto360 mulai 22–30 Agustus 2026, dengan harga Rp25.000 untuk weekdays dan Rp40.000 untuk weekend.

Pengunjung juga dapat membeli tiket langsung di lokasi pameran dengan harga Rp35.000 untuk weekdays dan Rp50.000 untuk weekend.

GIIAS Surabaya 2026 turut didukung Astra Credit Companies dan Toyota Astra Finance sebagai Platinum Financial Partner, serta EV Ecosystem Powered by PLN Mobile. Pameran juga didukung Superchallenge, KAHF, Kopi Kenangan, dan Berkah Event.

Setelah Surabaya, rangkaian GIIAS The Series 2026 akan berlanjut ke Bandung pada 9–13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom.

Selanjutnya, GIIAS Semarang digelar pada 30 September–4 Oktober 2026 di Muladi Dome, Semarang. Rangkaian tahun ini kemudian ditutup melalui GIIAS Makassar pada 28 Oktober–1 November 2026 di Summarecon Mutiara Makassar.

Tak berhenti di 2026, GIIAS juga memperluas jangkauannya dengan menghadirkan kota baru pada awal 2027. GIIAS Bali dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Januari 2027 di The Meru Sanur, Bali.

Dengan semakin luasnya jangkauan pameran, GIIAS tidak hanya menjadi ajang melihat kendaraan baru, tetapi juga membuka ruang interaksi masyarakat dengan perkembangan teknologi otomotif yang terus bergerak maju.

Kegiatan dipusatkan di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Rabu (19/8), pada lahan seluas 1,5 hektare yang dikelola Kelompok Tani Subur Satu.

Kabid Humas Polda Jatim Jules Abraham Abast mengatakan, penanaman bawang putih secara serentak juga dilaksanakan di Kabupaten Magetan, Trenggalek, dan Pasuruan dengan total lahan yang siap ditanami mencapai 2,5 hektare.

“Penanaman ini melibatkan delapan kelompok tani dengan menggunakan sekitar 2.000 kilogram bibit bantuan dari Kementerian Pertanian,” kata Abast.

Menurutnya keterlibatan Polda Jatim dan jajaran merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat produksi komoditas pertanian, khususnya bawang putih.

“Penanaman bawang putih serentak ini merupakan bentuk nyata dukungan Polda Jawa Timur terhadap program swasembada pangan. Kami bersama seluruh pihak terkait berupaya agar program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi para petani maupun masyarakat,” ujarnya.

Polda Jatim dan jajaran juga turut mendukung kesiapan lahan, bibit, sarana pendukung serta pendampingan kepada kelompok tani dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam penanaman tersebut terdapat empat varietas bawang putih yang digunakan, yakni Tawangmangu Baru, Lumbu Kuning, Lumbu Hijau, dan Geol Temanggung Agrihorti.

“Pemilihan varietas disesuaikan dengan kondisi wilayah agar tanaman dapat tumbuh secara optimal,” jelas Abast.

Secara keseluruhan, potensi pengembangan bawang putih di wilayah Polda Jawa Timur tersebar di tujuh wilayah Polres dengan total luas lahan mencapai 284,76 hektare, melibatkan 76 Gapoktan dan 586 petani.

Polda Jatim bersama jajaran melalui Satgas Percepatan Swasembada Bawang Putih Polda Jatim terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, kelompok tani, dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung keberlanjutan program tersebut.

Selain kesiapan lahan dan bibit, sarana pertanian turut menjadi perhatian. Di Desa Sumbersuko, telah disiapkan sistem irigasi menggunakan pompa air dan sprinkler untuk mendukung pertumbuhan tanaman.

“Sinergi dengan kelompok tani menjadi kunci. Kami ingin kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga turut mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tutur Abast.

Dari kegiatan tersebut, hasil panen nantinya diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi para petani sekaligus turut memperkuat ketersediaan bawang putih di Jawa Timur.

Kegiatan penanaman bawang putih serentak juga dirangkai dengan kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Polda Jatim juga menyalurkan bantuan sosial kepada 200 warga setempat serta menyerahkan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani.

Selain itu, Polda Jatim menggelar bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis serta pembagian vitamin kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara Polri, pemerintah, petani, dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi warga. (*)

‎Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin oleh Regional Chief Executive Officer (RCEO) BRI Region 12 Surabaya, Reza Syahrizal Setiaputra sebagai Inspektur Upacara, dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen Regional Office (RO) dan Regional Audit Office (RAO).

‎Peserta upacara terdiri atas seluruh pekerja BRI Region 12 Surabaya, serta peserta dari Branch Office Surabaya Kota dan Waru. Peserta dari Branch Office (BO) terdiri atas Branch Manager beserta perwakilan 15 pekerja dari setiap Branch Office, yang mewakili berbagai fungsi dan jabatan, meliputi perwakilan Pincapem, Manajer, Kepala Unit, Relationship Manager (RM), Mantri, Supervisor (SPV), Field Lender (FL), serta perwakilan jabatan pelaksana lainnya.

‎Keterlibatan pekerja dari berbagai unit kerja tersebut menjadi bagian dari semangat kebersamaan Insan BRILian dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperkuat kolaborasi antarunit di lingkungan BRI Region 12 Surabaya.

‎Dalam amanatnya, Reza Syahrizal Setiaputra menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum untuk kembali memaknai arti kemerdekaan sekaligus merefleksikan kontribusi setiap Insan BRILian bagi masyarakat dan bangsa. "Peringatan tahun ini mengusung semangat "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", yang menjadi pengingat bahwa kemerdekaan perlu diwujudkan melalui manfaat nyata bagi seluruh masyarakat," tegasnya.

‎Dalam amanat tersebut, Reza juga menyampaikan kepedulian keluarga besar BRI terhadap korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk Insan BRILian yang terdampak. Semangat kemerdekaan, menurut amanat tersebut, juga tercermin melalui kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi musibah.

‎Lebih lanjut, Reza menekankan bahwa setelah 81 tahun Indonesia merdeka, tugas generasi saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan memastikan masyarakat memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan merasakan manfaat pembangunan. BRI turut mengambil peran melalui pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, dan perluasan akses keuangan.

‎Disampaikannya, bahwa hingga triwulan II-2026, BRI telah menyalurkan pembiayaan UMKM sebesar Rp 1.235 triliun, atau 75,2% dari total portofolio kredit BRI. Sepanjang 2026, penyaluran KUR mencapai Rp 103,8 triliun, dengan 42,68% di antaranya mengalir ke sektor pertanian sebagai bagian dari dukungan terhadap kemandirian pangan.

‎Dalam memperluas akses keuangan, hingga Juni 2026, BRI telah memiliki 1,13 juta BRILink Agen dengan lebih dari tujuh ribu jaringan kantor BRI. Sementara itu, layanan BRImo telah diakses oleh 49,7 juta pengguna. BRI juga terus mendorong UMKM untuk naik kelas melalui pemberdayaan lebih dari 43 ribu Klaster Usaha dan lebih dari 5 ribu Desa BRILiaN.

‎Kontribusi BRI juga mencakup dukungan terhadap kebutuhan hunian masyarakat serta berbagai program pemerintah. Hingga Juni 2026, BRI turut memberikan dukungan kepada 1,4 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Pahlawan Devisa.

‎Menutup amanatnya, Reza mengajak seluruh Insan BRILian untuk terus berkarya dengan integritas dan menjadikan setiap langkah serta kontribusi sebagai bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Semangat tersebut diwujudkan dengan memperkuat BRI sebagai "Satu Bank untuk Semua", yang hadir melayani masyarakat dari desa hingga kota dan menggerakkan ekonomi rakyat menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

‎Pelaksanaan upacara turut melibatkan Insan BRILian dari berbagai unit kerja sebagai petugas upacara, diantaranya Dany Eka Prayuda (BO Surabaya Tanjung Perak - Komandan Upacara), Adi Prasetyo (BO Surabaya Kapas Krampung - Pengibar Bendera), Didik Purwanto (BO Surabaya Kertajaya - Pengibar Bendera), Gerin Ditha Esthiana (BO Surabaya Diponegoro - Pengibar Bendera), Falah Andhika Dwi Irawan (Region 12 Surabaya OSE Department - Pembaca Pembukaan UUD 1945), Dedi Saputra (BO Surabaya HR Muhammad - Pembaca Naskah Proklamasi), Mahendradatta Yadi Wisnu W (BO Surabaya Kapas Krampung - Pembaca Pancasila), Sofyan As Tsauri (Region 12 Surabaya LGAN Department - Ajudan Inspektur Upacara), Rofita Aries Tursina (Region 12 Surabaya Ritel Credit Operational Department - Pembaca Doa), Mardiah Mutiara Puspitasari Selian (Region 12 Surabaya Small Business Department - MC Upacara), Ika Susantu Yuni Astuti (Region 12 Surabaya HCBP Department - MC Opening).

‎Melalui momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, BRI Region 12 Surabaya terus memperkuat semangat kebersamaan dan kontribusi seluruh Insan BRILian untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Semangat tersebut menjadi bagian dari komitmen BRI dalam menggerakkan ekonomi rakyat serta mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

Bupati Majalengka Eman Suherman melepas skuad tersebut di Pendopo Bupati Majalengka, Rabu (19/8/2026). Para pemain merupakan hasil seleksi dari berbagai kecamatan yang kemudian menjalani latihan dan pembinaan selama Mei hingga Juli.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka Uju Gustawan mengatakan Piala Soeratin menjadi ajang untuk mengukur sejauh mana pembinaan pemain muda telah berjalan.

"Kami dari Dispora tentu sangat mendukung perjuangan Persima U-17. Anak-anak ini merupakan aset olahraga Majalengka yang harus terus dibina dan diberikan ruang untuk berkompetisi," ujar Uju.

Menurut Uju, target menembus empat besar tidak semestinya menjadi beban bagi pemain. Target tersebut, kata dia, harus menjadi motivasi untuk tampil disiplin dan percaya diri.

"Yang paling penting mereka bermain disiplin, kompak, menjunjung tinggi sportivitas dan percaya dengan kemampuan sendiri. Kalau semua itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, Insyaallah hasil terbaik akan mengikuti," katanya.

Ketua Persima Majalengka Didin Rolani mengatakan proses seleksi dilakukan untuk mendapatkan pemain yang dinilai mampu membentuk tim yang solid. Ia berharap kompetisi tersebut tidak berhenti pada pencapaian prestasi, tetapi menjadi bagian dari proses regenerasi sepak bola Majalengka.

"Target kami bisa terealisasi di 4 besar untuk tahun 2026 ini, melampaui pencapaian peringkat 8 besar pada tahun 2025 lalu. Mohon doanya dari seluruh warga Majalengka," ujar Didin.

Didin mengatakan pemain yang berkembang melalui Piala Soeratin diharapkan dapat memperkuat Persima pada jenjang senior. Sebagian lainnya berpeluang melanjutkan karier ke kompetisi yang lebih tinggi.

Bupati Eman juga meminta para pemain memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menjaga disiplin dan kekompakan. Ia mengingatkan mereka bahwa setiap pertandingan membawa nama Persima sekaligus Kabupaten Majalengka.

Pelepasan itu turut dihadiri Ketua KONI Majalengka, pengurus Askab PSSI, jajaran pelatih, serta orang tua pemain.

Persima U-17 memulai perjuangan di babak penyisihan dengan menghadapi Cimahi pada Rabu (19/8) pukul 15.00 WIB. Dua pertandingan berikutnya dijadwalkan pada Jumat (21/8) dan Minggu (23/8).

AF ditangkap di rumahnya pada Rabu (12/8) malam. Polisi menemukan satu klip plastik besar berisi sabu yang disimpan tersangka.

Kasatresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Adik Agus Putrawan mengatakan, AF bukan pemain baru dalam bisnis barang haram tersebut.

Tersangka diketahui merupakan pengangguran dan menjadikan peredaran sabu sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Motifnya faktor ekonomi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, tersangka juga bisa mengonsumsi sabu secara cuma-cuma,” kata Adik, Rabu (19/8).

Dari hasil pemeriksaan, sabu tersebut diperoleh AF dari seorang pria berinisial MS yang kini masuk daftar pencarian orang. Transaksi dilakukan secara langsung di kawasan Jalan Kencur, Socah, Kabupaten Bangkalan, pada Senin sore (10/8).

AF membeli sekitar 90 gram sabu dengan harga Rp430 ribu per gram. Nilai seluruh transaksi mencapai Rp38,7 juta. Dalam transaksi itu, AF baru menyerahkan uang muka Rp15 juta. Sisanya akan dibayarkan setelah seluruh sabu berhasil terjual.

Jika seluruh barang berhasil diedarkan, AF diperkirakan memperoleh omzet sekitar Rp54 juta. Dari selisih tersebut, keuntungan yang bisa dikantongi mencapai sekitar Rp15,3 juta.

Polisi menyebut sasaran pembeli AF cukup fleksibel. Pembeli bisa berasal dari orang yang sudah dikenalnya maupun jaringan pemesanan yang menggunakan sistem ranjau.

Sistem tersebut memungkinkan barang diserahkan di lokasi tertentu tanpa harus mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung.

“Pembelinya siapa pun yang dikenal maupun melalui rangkaian pemesanan yang sekarang dikenal dengan sistem ranjau,” ujar Adik.

AF mengaku telah menjalankan bisnis sabu tersebut sekitar tiga bulan. Ironisnya, tersangka ternyata merupakan residivis kasus narkotika.

Pada 2021, dia pernah terjerat perkara narkotika dan divonis enam tahun enam bulan penjara. Ia menjalani hukuman di Lapas Pamekasan selama sekitar tiga tahun delapan bulan sebelum kembali beraktivitas di luar lapas.

Kini, sepak terjang AF kembali terhenti. Polisi menyita sabu 89,81 gram, dompet merah hitam, timbangan digital tanpa merek warna hitam, satu bendel klip plastik sedang, serok sabu berbahan plastik warna hijau, alat pres, serta satu unit telepon seluler.

AF harus kembali berhadapan dengan hukum. Polisi juga masih memburu MS, pemasok sabu yang disebut menjadi sumber barang haram tersebut. (*)

‎Dalam pembahasan tersebut, Pansus menghadirkan perwakilan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, BPJS Ketenagakerjaan, serta Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemerintah Kota Surabaya.

‎Ketua Pansus Raperda Jamsostek DPRD Surabaya, Abdul Malik, mengatakan pembahasan kali ini difokuskan pada optimalisasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Surabaya. Pansus juga telah melakukan penelaahan terhadap sejumlah pasal dalam Raperda tersebut.

‎"Kami membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Pasal per pasal sudah kita teliti, kemudian masukan demi masukan juga sudah disampaikan oleh seluruh pimpinan dan anggota Pansus," ujar Malik, pada Rabu (19/8).

‎Menurutnya, salah satu poin penting yang menjadi perhatian Pansus adalah meningkatkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Surabaya. Saat ini, tingkat kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan masih berada di kisaran 42 persen dari sekitar 1,6 juta pekerja.

‎"Yang kami tekankan adalah agar UCJ di Kota Surabaya ini semakin meningkat. Yang mulanya masih sekitar 42 persen dari 1,6 juta. Artinya, masih sangat banyak pekerja yang belum didaftarkan untuk diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya politisi muda asal PDI-Perjuangan itu.

‎Selain meningkatkan cakupan kepesertaan, Pansus juga membahas perlindungan terhadap pekerja rentan dan pekerja di sektor konstruksi.

‎Malik menegaskan, pekerja konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan, khususnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

‎"Kami juga membahas tentang pekerja rentan. Ini menjadi catatan. Kemudian untuk pekerja konstruksi, kami berharap kepada para penyedia yang ada di Kota Surabaya, terutama yang mengerjakan pekerjaan menggunakan APBD, benar-benar memastikan para pekerjanya diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

‎Ia menambahkan, ketentuan tersebut nantinya tidak hanya berlaku bagi proyek pemerintah saja, melainkan pekerja yang bekerja pada perusahaan swasta, juga perlu mendapatkan perhatian dalam hal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

‎"Artinya, bukan hanya pekerja konstruksi yang berkenaan dengan APBD saja. CV-CV swasta yang fokus mengerjakan pembangunan rumah juga harus benar-benar diperhatikan," tegasnya.

‎Sementara itu, terkait perlindungan bagi pekerja migran dan peserta magang, Malik menyebut Pansus masih melakukan pendalaman. 

‎"Kalau anak magang ini mungkin kita perlu pendalaman kembali dan harus menyesuaikan dengan undang-undang di atasnya. Siapa yang memiliki kewajiban untuk mengikutsertakan pekerja magang, itu yang masih kami kaji," ungkapnya.

‎Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kota Surabaya, Tranggono Wahyu Wibowo, menilai pembahasan Raperda tersebut menjadi langkah positif karena dapat memperjelas perlindungan pekerja melalui aturan di tingkat daerah.

‎Menurutnya, ketentuan dalam Perda nantinya diharapkan dapat mengatur lebih detail perlindungan terhadap pekerja, termasuk pekerja di sektor konstruksi.

‎"Bagus sekali. Artinya, dari turunan undang-undang di atasnya kemudian di Perda ini dicoba dimasukkan lagi dan diintensifkan. Tidak hanya yang tercatat di undang-undang, tetapi lebih detail lagi terhadap pekerja-pekerja, contohnya jasa konstruksi," pungkasnya.

Pelepasan berlangsung di Pendopo Bupati Majalengka, Rabu (19/8). Hadir dalam kegiatan itu jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga, Ketua Persima Majalengka Didin Rolani, Ketua KONI Majalengka, pengurus Askab PSSI, pelatih, serta orang tua pemain.

"Kalau kemarin kita masuk 8 besar, target hari ini kita ingin masuk 4 besar. Bahkan kalau bisa masuk 2 besar dan menjadi juara, itu luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita tidak malas memperjuangkannya," kata Eman.

Para pemain Persima U-17 merupakan hasil seleksi dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Majalengka. Mereka menjalani pembinaan dan persiapan sejak Mei hingga Juli 2026 sebelum masuk dalam skuad utama.

Eman mengatakan pencapaian dalam kompetisi tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis. Menurut dia, disiplin, kerja keras, kekompakan, perencanaan, dan mental bertanding turut menentukan hasil.

Ia juga meminta pemain menjaga nama baik Majalengka selama mengikuti kompetisi.

"Jaga kekompakan, jaga nama baik Majalengka dan bertandinglah dengan penuh semangat. Kalian berangkat membawa nama Persima dan Kabupaten Majalengka," ujarnya.

Ketua Persima Majalengka Didin Rolani mengatakan tim telah menjalani persiapan secara serius. Sebanyak 25 pemain dipilih melalui proses seleksi dari berbagai wilayah di Majalengka.

"Target kami bisa terealisasi di 4 besar untuk tahun 2026 ini, melampaui pencapaian peringkat 8 besar pada tahun 2025 lalu. Mohon doanya dari seluruh warga Majalengka," kata Didin.

Didin mengatakan Piala Soeratin menjadi bagian penting dalam pembinaan pemain usia muda. Kompetisi tersebut diharapkan menjadi ruang bagi pemain untuk berkembang sebelum memperkuat Persima di level senior atau melanjutkan karier ke kompetisi yang lebih tinggi.

Kepala Dispora Kabupaten Majalengka Uju Gustawan mengatakan keikutsertaan Persima U-17 menjadi momentum untuk mengukur hasil pembinaan sepak bola usia muda.

"Anak-anak ini merupakan aset olahraga Majalengka yang harus terus dibina dan diberikan ruang untuk berkompetisi," katanya.

Persima U-17 dijadwalkan menghadapi Cimahi pada pertandingan perdana, Rabu (19/8), pukul 15.00 WIB. Laga kedua berlangsung Jumat (21/8), sedangkan pertandingan terakhir babak penyisihan digelar Minggu (23/8).

‎Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD Surabaya sekaligus mantan anggota Pansus Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Hunian Layak, Yona Bagus Widyatmoko.‎

‎Menurut Cak Yebe, sapaan akrab Yona Bagus, pemenuhan tempat tinggal bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan juga menjadi instrumen untuk melindungi martabat dan hak asasi warga miskin perkotaan.‎

‎"Momen Hari Kemanusiaan Sedunia ini terasa sangat personal dan sarat makna,” ujarnya, pada Rabu (19/8).‎

‎Namun, di balik hal tersebut, Cak Yebe juga menyoroti dinamika perdebatan yang berlangsung cukup alot selama proses perumusan Perda di Pansus.

‎"Di Pansus, perdebatan paling alot bukan sekadar soal spesifikasi teknis bangunan, melainkan menjaga martabat kemanusiaan warga Surabaya," ungkapnya.‎

‎Menurutnya, hunian yang tidak layak dapat menjadi pintu masuk berbagai persoalan sosial, mulai dari stunting, putus sekolah, sanitasi buruk, hingga lingkaran kemiskinan antargenerasi.‎

‎Karena itu, melalui payung hukum tersebut, Cak Yebe berharap arah kebijakan perlindungan sosial yang dijalankan Pemerintah Kota Surabaya semakin diperkuat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bukan sekadar menggusur tanpa memberikan solusi.‎

‎Dalam substansi Perda Nomor 4 Tahun 2026 beserta aturan pelaksananya, Pansus DPRD Surabaya memasukkan sejumlah poin penting yang mengikat secara hukum.‎

‎Pertama, standar kelayakan yang manusiawi, meliputi luas ruang minimum per kapita, pencahayaan alami, sirkulasi udara, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak sebagai mandat wajib.‎

‎Kedua, kepastian hukum dalam penataan kawasan kumuh dengan mengedepankan pendekatan rehabilitasi dan konsolidasi tanah, dibandingkan skema relokasi paksa yang berpotensi memutus mata pencaharian warga.‎

‎Ketiga, aksesibilitas inklusif, di mana Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) maupun program bedah rumah diwajibkan ramah terhadap lansia serta penyandang disabilitas.

‎Keempat, integrasi sosial dan ekonomi, yakni kawasan hunian layak harus terhubung dengan akses transportasi publik, fasilitas kesehatan, serta sentra ekonomi mikro dan UMKM warga setempat.

‎Selain itu, instrumen Perwali teknis juga mengatur alokasi mandatory spending APBD untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kewajiban hunian berimbang melalui skema CSR pengembang, serta mekanisme verifikasi data secara terbuka agar bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang berada di kantong-kantong kemiskinan ekstrem.‎

‎Ia mengingatkan, regulasi terbaik di atas kertas tidak akan memiliki arti apabila implementasinya mandek di tingkat birokrasi. Menurutnya, keberhasilan aturan tersebut justru akan diuji dari rasa aman yang benar-benar dirasakan masyarakat kecil.‎

‎"Kemenangan regulasi di ruang sidang Pansus baru terbukti sah ketika seorang ibu di perkampungan padat Surabaya tidak lagi cemas atap rumahnya bocor atau roboh saat hujan badai melanda," tegasnya.‎

‎Ia menambahkan, tugas jajaran eksekutif dan dinas terkait saat ini adalah mengeksekusi Perwali tersebut secara profesional, transparan, serta bebas dari pungutan liar (pungli).

‎Di sisi lain, legislatif bersama masyarakat sipil akan terus memperketat fungsi pengawasan agar amanat kemanusiaan dalam Perda Hunian Layak benar-benar dapat dirasakan oleh warga miskin perkotaan.‎

‎Dengan demikian, Perda tersebut tidak berhenti sebagai regulasi, tetapi mampu menjadi instrumen nyata dalam menjamin hak masyarakat Surabaya untuk memperoleh tempat tinggal yang aman, sehat, layak, dan bermartabat.

‎Hal tersebut disampaikan Ketua DPD PAN Surabaya Ghofar Ismail dalam konferensi pers bersama media, Selasa (18/8).

‎Ghofar sapaan akrabnya menyebut, salah satu kegiatan yang telah dilakukan yakni pembagian sebanyak 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

‎Kegiatan tersebut, dilaksanakan bersama pengurus harian DPD PAN, pengurus cabang, pengurus ranting, serta relawan yang ada di Kota Surabaya.

‎"Kemarin kita sudah mengadakan kegiatan bagi-bagi sembako sekitar 1.000 paket. Alhamdulillah sudah diserahkan kepada pihak penerima, nggih, terutama kepada warga Kota Surabaya," ujar Ghofar.

‎Selain pembagian sembako, Ghofar mengatakan DPD PAN Surabaya juga telah melaksanakan instruksi dari DPP PAN terkait pemasangan bendera PAN dan bendera Merah Putih.

‎"DPD PAN Surabaya diinstruksikan oleh DPP PAN untuk memasang bendera Partai Amanat Nasional dan bendera merah putih yang ada di kantor DPD PAN Kota Surabaya dan juga di sekitar jalan-jalan yang ada di Kota Surabaya," sebutnya anggota DPRD Surabaya itu.

‎Tak hanya soal kegiatan sosial dan peringatan HUT PAN, Ghofar juga mengungkapkan bahwa PAN saat ini merupakan partai yang terbuka bagi seluruh masyarakat Surabaya.

‎"PAN sekarang ini partai terbuka, Partai nasionalis religius. Semua warga masyarakat berhak membantu memenangkan PAN yang ada di Kota Surabaya. Syukur-syukur mau mencalonkan di Partai PAN," katanya.

‎Karena itu, Ghofar optimistis PAN Surabaya dapat meraih satu fraksi pada Pemilu mendatang. "Insyaallah PAN tetap semangat, kompak, solid untuk mencapai target satu fraksi di tahun 2029," tegasnya.

‎Dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, Ghofar berharap peringatan HUT PAN ke-28 dapat memberikan keberkahan, baik bagi partai maupun masyarakat Kota Surabaya.

‎"Mudah-mudahan, kegiatan Harlah PAN di tahun 2026 ini bisa bersama dengan masyarakat membawa keberkahan dan juga Partai PAN juga bisa disenangi oleh warga Kota Surabaya," pungkasnya.

‎Sebagai informasi, puncak peringatan HUT PAN ke-28 akan dilaksanakan pada 23 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB. Dalam kegiatan tersebut, DPD PAN Surabaya akan mengundang warga sekitar serta memberikan santunan kepada anak yatim.