KDM Tutup Galian C Pasir dan Batu Ilegal di Kebon Karet dan Dogol

Reporter : M. Farhan
KDM tutup Galian C Pasir

MAJALENGKA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) bersama Tokoh Masyarakat Desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka menutup lokasi galian C Pasir dan batu ilegal, Senin (16/11). 

Lokasinya berada di ruas Jalan Lingkar selatan Desa Teja Kecamatan Rajagaluh serta beberapa lokasi berada di Blok Dogol Desa Indrakila, Kecamatan Sindang, karena diketahui lokasi galian pasir dan batu tersebut tidak berizin. 

Baca juga: Piala Eman Suherman-Yoshua Sirait Bergulir, Juara Pertama Berhadiah Rp50 Juta

Galian Pasir dan Batu yang luasnya 46 Hektar di bekas lahan kebon karet itu diduga sudah ber­operasi bertahun-tahun dan diduga sudah banyak makan korban jiwa namun seolah di tutup-tupi oleh para pengusaha galian.

Bahkan, pasir dan batu diangkut ratusan Damtruk/engkel setiap harinya menuju lokasi pembangunan pabrik di sejumlah tepat di Majalengka, Cirebon dan Indramayu, Damtruk pengangkut pasir dan batu itu hampir setiap saat melintas di jalur jalan Rajagaluh - Garawastu dan jalan raya Majalengka- Limunding - Sindangwangi.

Sebagian pasir dan batu kerap berjatuhan di jalan ra­ya me­ngotori jalan serta debu ber­terbangan karena truk pengangkut pasir dan batu itu tidak ditutup terpal. 

Matan Kepala Desa Pajajar Jubed membenarkan ada­nya penutupan lokasi galian C tanpa izin yang telah beroperasi pilihan tahun di dogol dan di samping Desa Teja bekas Kebon Karet di lahan hutan TNGC Ciremai sebagai hutan serapan air tersebut.

“Kami mendampingi Gubernur melakukan sidak ke galian C ilegal tanpa izin di wilayah samping jalan lingkar Desa Teja dan Blok Dogol Desa Indrakila Kecamatan Sindang, Ini dilakukan atas keprihatinan yang mendalam melihat alam Majalengka yang semakin rusak akibat tangan-tangan pengusaha yang hanya mengejar keuntungan semata tanpa memperhatikan kelestarian alam Majalengka,” tutur Jubed.

Selain itu, masyarakat juga merasa terganggu dengan adanya galian C yang angkut­annya mengotori lingkungan dan membuat jalan jadi hancur. Terlebih ketika musim kemarau cuaca panas disertai debu beterbangan dari atas truk yang tidak mengindahkan lingkungan dan memperhatikan kondisi masyarakat.

Baca juga: Kunjungi Majalengka Wamenkes Soroti Penemuan Kasus TBC, Skrining Diperluas Lewat Program CKG

Kemudian rombongannya langsung memasang pita pembatas di lokasi galian me­nandakan adanya larang­an operasi tambang, yang dilakukan di lokasi dan pintu masuk penggalian. 

Gubernur Dedi atau KDM yang datang ke lokasi galian langsung menghubungi pihak pengelola galian dan meminta menghentikan operasi penambangan dan truk yang tengah mengantre untuk diisi Tanah dan Batu.

KDM juga menghubungi penanggung jawab galian tersebut dan memintanya menghentikan operasi. Jika pengusaha akan melanjut­kan galian harus menempuh izin terlebih dulu, layak atau ti­dak­nya ada penambangan di wilayah tersebut. 

“Jalan kabupaten rusak aki­bat angkutan dengan beban berat melebihi kapasitas, lingkungan apalagi di rusak, yang untung pengusaha sementara pemerintah me­nanggung kerusakannya,” katanya. 

Baca juga: Gentengisasi Nasional, Majalengka Siapkan 2,4 Juta Genteng untuk Dikirim ke Berbagai Daerah

Dia menegaskan, dan melarang para pengusaha untuk beraktifitas di Kebon Karet, karena mengganggu dan merusak lingkungan, menganggu keamanan berlalu lintas karena setiap saat damtruk keluar masuk jalan raya.

“Apalagi jika tanah, pasir dan batu ini sekarang diangkut ke luar kabupaten, jalan kita rusak, lingkungan kita rusak, kabupaten lain yang justru untung dan bapak-bapak sebagai masyarakat yang rugi, nantinya," ujarnya. 

Dia meminta semua damtruk yang belum masuk ke area lokasi galian C untuk kembali dan yang sudah masuk segera keluar. Dan semua para penggali batu dan pasir di­minta untuk meng­hentiakan aktivitasnya.

“Tidak peduli lahan galian milik siapa apalagi tanah ini milik negara, tidak peduli pab­rik atau bangunan milik siapa yang dikirim batu pasirnya dari lokasi ini, yang jelas ini merusak lingkungan dan dikeluhkan oleh masyarakat, dan kalau masih ada saja penambang yang nakal nanti akan berurusan dengan hukum," tegas KDM.

Editor : Redaksi

Politik
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru