SURABAYA,Tikta.id - Reses DPRD Surabaya Tahun Sidang Kelima Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2024, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno menyapa warga Tenggilis Lama.
Pada kesempatan itu, Farida warga Tenggilis Lama berharap anaknya mendapatkan bantuan pendidikan karena menyandang tuna rungu.
Baca Juga: Sidak Parkir Liar Walikota Eri, Komisi B: Urai Benang Kusut Merosotnya PAD di Sektor Pajak
Ia menuturkan, saat ini anaknya menjadi siswa kelas inklusi di SDN Sidosermo.
"Saya mendengar kabar kalau nanti masuk SMP negeri ada pembatasan kelas inklusi. Kalau nantinya anak saya tidak diterima di sekolah negeri, kemudian masuk SLB, tentunya biayanya mahal. Padahal suami saya hanya kuli bangunan, yang tidak tentu penghasilannya. Bahkan sudah 2 minggu ini tidak bekerja," terangnya.
Lebih lanjut Farida mengatakan, masuk di Sekolah Luar Biasa (SLB), untuk biaya uang gedung saja antara Rp 4 juta sampai Rp 5 juta. Kemudian biaya SPP bulanan antara Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu.
"Kondisi ini juga dikhawatirkan para orang tua yang punya anak disabilitas. Karena pembelajaran anak disabilitas itu tidak seperti anak pada umumnya. Butuh biaya ekstra," imbuhnya.
Karenanya Farida dan para orang tua anak penyandang disabilitas berharap adanya bantuan pendidikan, misalnya beasiswa.
Baca Juga: Penuhi Kuota 30 Ribu Sertifikat Halal UMKM, Anas Dorong Pemkot Lakukan Langkah Strategis
Penerimaan siswa anak berkebutuhan khusus (ABK) atau disabilitas di SD dan SMP Negeri di Kota Surabaya akan dilakukan melalui sistem zonasi jalur afirmasi, yakni 15 persen dari kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Sistem zonasi untuk mempermudah wali murid dalam penentuan jarak sekolah. Kebijakan penerimaan ABK di seluruh SD-SMP Negeri akan dijalankan pada tahun ajaran 2024. Sementara itu SLB Negeri khusus warga Surabaya baru diwacanakan pembangunannya.
Harapan Farida dan para orang tua anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus, akan beasiswa menjadi catatan penting Anas Karno.
Baca Juga: Komisi B Minta Kuota Sertifikasi Halal UMKM Bidang Mamin Ditambah
"Melalui fungsi kedewanan kita akan mendorong dan melakukan komunikasi yang intensif dengan pihak terkait Pemkot Surabaya, supaya harapan tersebut segera terealisasi," jelasnya.
Legislator Fraksi PDIP tersebut menambahkan, seluruh anak Surabaya berhak mendapat pendidikan, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.
"Melalui pendidikan yang cukup, Insyaallah nantinya mereka akan hidup layak ditengah masyarakat," pungkasnya.
Editor : Redaksi
