MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten Majalengka menyiapkan pendampingan bagi Siti Baedah alias Jubaedah, pekerja migran asal Desa Ligung, Kecamatan Ligung, yang kembali dari Yordania bersama lima anaknya pada Minggu, (27/9).
Pendampingan itu dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka.
Baca Juga: LP2B Majalengka Turun Jadi 80,86 Persen, Pemkab Klaim Buka Ruang Investasi
Pemerintah daerah bersama sejumlah instansi terkait membahas kebutuhan keluarga tersebut setelah kembali ke tanah air. Jubaedah menjadi pekerja migran di Yordania sejak 2003.
Selama bekerja di negara tersebut, dia menikah dengan warga Mesir dan memiliki lima anak, yakni dua perempuan berusia 8 dan 2 tahun serta tiga laki-laki berusia 14, 9 dan 5 tahun.
Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan pemerintah berkewajiban memastikan warga yang kembali dari luar negeri tetap mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang layak.
“Ketika mereka sudah kembali ke tanah air, tugas kita adalah memastikan mereka tidak berjalan sendiri. Pemerintah hadir untuk mendampingi, melindungi dan memastikan hak-haknya terpenuhi,” kata Eman, Selasa (29/9).
Baca Juga: Eman Minta Direktur Baru Perumdam Majalengka Hapus Faksi, Fokus Benahi Internal
Pemkab Majalengka menyiapkan pendampingan untuk pemenuhan dokumen kependudukan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah Desa dan Kecamatan Ligung akan membantu penerbitan surat keterangan domisili. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu pemenuhan NIK dan dokumen administrasi kependudukan lainnya, sedangkan Dinas Sosial melakukan asesmen serta pemutakhiran data untuk memastikan keluarga tersebut dapat memperoleh bantuan sosial sesuai ketentuan.
Dinas Pendidikan juga menyiapkan akses pendidikan bagi lima anak Jubaedah.
Baca Juga: JPO Alun-Alun Majalengka, Eman Sebut Ikon Baru Kota
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Muhamad Umar Ma'ruf mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan satuan pendidikan dan pihak terkait.
"Agar anak-anak tersebut dapat melanjutkan pendidikan sesuai kondisi dan dokumen yang dimiliki," tutupnya.
Editor : Redaksi
