Desentralisasi Layanan, DPRD: Mall Pelayanan Publik Harus Ada di Lima Zona 

Reporter : Fithra R
Arif Fathoni

Surabaya,Tikta.id - Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mendorong, desentralisasi layanan masyarakat tidak fokus di suatu tempat. 

"Saya memang berharap ada desentralisasi layanan di kota Surabaya sehingga masyarakat itu dimudahkan ketika mengajukan permohonan apapun ke pemerintah kota. Baik izin usaha, yang lain- lain yang menyangkut dengan aktivitas ekonomi masyarakat," katanya, Kamis (25/4).

Baca juga: Yona Bagus Widyatmoko; Suplyer Program Makan Bergizi Gratis Harus Memiliki Sertifikasi Halal

Fathoni menekankan, Mall Pelayanan Publik (MPP) disebar di 5 zona kota Surabaya.  Tidak hanya tersentral di dua titik. Sedangkan kota Surabaya mempunyai 5 Zona

Baca juga: Sidak Command Center 112, Komisi A Berang Banyak Perangkat Rusak, Apar Kadaluarsa

"Jadi saya berharap MPP itu juga disebar di beberapa tempat, nah ini baru dua tempat. Paling tidak Surabaya ada 5 zona, minimal 5 titik itu ada MMP nya. Sehingga masyarakat ke depan semakin dimudahkan," ujar Fathoni 

Hal itu, sambung Fathoni untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan. Mulai izin usaha hingga terkait  aktivitas ekonomi warga kota Pahlawan.

Baca juga: DPRD Dorong Dinas Perpustakaan Optimalkan Dana CSR untuk Tambahan Buku di TBM

"Kalau kemudian masyarakat pekerja layanannya tersentral di satu tempat apalagi itu di tengah kota tentu itu akan merepotkan," tegas Fathoni

Editor : Redaksi

Politik
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru