SURABAYA,Tikta.id - Pemerintah Provinsi menyetujui anggaran pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2024 di Jawa Timur sebesar Rp 845 Milliar.
Kepastian itu, setelah di tekennya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjadi salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jawa Timur.
Baca juga: POSNU Jatim Resmi Terakreditasi Sebagai Pemantau Pemilu di Jawa Timur
Penandatanganan NPHD dilaksanakan secara langsung Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) Choirul Anam dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, pada Kamis (7/12) malam.
Dalam kesempatan itu pula, penandatanganan NPHD juga dilakukan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Anam menyampaikan apresiasi mendalam kepada Gubernur Jawa Timur.
"Maturnuwun telah menyempatkan waktu di tengah kesibukan mengelola Jawa Timur, untuk menandatangani NPHD malam ini. Semoga menjadi amal jariyah untuk Ibu Gubernur," tutur Anam.
Ungkapan terimakasih juga disampaikan Anam kepada para pihak yang telah berkontribusi hingga hari ini. Pasalnya untuk mencapai kesepatakan di titik ini cukup melalui proses panjang.
Baca juga: KPU Jatim Yakin Tak Ada Gesekan di Kampanye Akbar
"Sejak tahun 2021 kami sudah mulai proses penyusunan. Awalnya kita ajukan untuk kemudian dijajaki oleh Tim Anggaran. Hingga kemudian di bulan Februari 2022 Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188 tentang pendanaan bersama untuk anggaran Pilgub Jatim," kata Anam.
Proses tersebut kata Anam berlanjut hingga Maret 2023, yang akhirnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati nilai anggaran sebesar Rp. 845 M," beber mantan Anggota KPU Kota Surabaya tersebut.
Anam melanjutkan, artinya penandatanganan NPHD malam ini menjadi bukti komitmen bersama untuk mengawal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) Tahun 2024.
Baca juga: KPU Jawa Timur Gelar Rapat Pleno Jumlah DPT Pilgub Jatim 2024
"Komitmen KPU Jatim menyelenggarakan Pilgub dengan sebaik mungkun. Kami akan senantiasa menggunakan anggaran seefektif, seefisien dan tentu akuntabel, baik dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah, BPK, Inspektorat, dan sebagainya." jelasnya.
Senada, Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits juga turut berkomitmen menggunakan anggaran dengan baik.
"Ke depan anggaran dari APBD Jatim akan kami gunakan untuk pembiayaan pengawasan Pilkada di Jatim sebaik mungkin," kata Warits.
Editor : Redaksi