SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Enny Minarsih, memaparkan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dalam reses di 12 titik Daerah Pemilihan (Dapil) 1 yang meliputi Kecamatan Genteng, Tegalsari, Gubeng, Tambaksari, Krembangan, dan Bubutan.
Enny menjelaskan, meskipun Komisi B memiliki tugas utama dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset daerah, BUMD, sektor pajak dan retribusi, berbagai persoalan di luar ruang lingkup komisinya tetap menjadi perhatian dan ditampung dalam kegiatan reses.
Baca juga: Diskon Parkir Rp733 HJKS Surabaya Dinilai Jadi Kado Istimewa untuk Warga
Salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga adalah terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, sejumlah warga mengaku kesulitan mengakses berbagai program bantuan pemerintah akibat data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Enny mencontohkan temuan di RW 2 Ngagel Wasana. Secara umum kawasan tersebut terlihat memiliki akses jalan yang baik dan rumah-rumah yang relatif besar. Namun, di dalam kawasan tersebut masih terdapat warga dengan kondisi ekonomi yang membutuhkan bantuan.
"Permasalahannya, satu wilayah RW disamaratakan sehingga banyak warga yang sebenarnya membutuhkan justru masuk kategori desil yang lebih tinggi. Akibatnya mereka kesulitan mengakses berbagai bantuan pemerintah," katanya Politisi asal PKS itu, pada Kamis (4/6).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Enny meminta pengurus RW mendata secara kolektif warga yang terdampak agar proses pembaruan data dapat segera dilakukan.
Ia juga mengungkapkan adanya keluhan dari seorang warga RW 8 yang hadir dalam kegiatan reses. Warga tersebut mengaku tidak pernah menerima bantuan sosial meskipun tercatat dalam kategori desil 2.
Baca juga: PKK Mojo Desak Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok, Enny Minarsih Siap Kawal
"Ini menjadi temuan di lapangan. Ada warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkan, sementara ada yang tingkat kesejahteraannya lebih tinggi malah menerima," ujarnya.
Selain persoalan DTSEN, warga juga mengeluhkan persyaratan kepemilikan Kartu Gamis dalam mengakses sejumlah program pemerintah, termasuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker).
Menurut Enny, masih banyak warga yang berada di kelompok ekonomi rentan namun tidak memiliki Kartu Gamis sehingga tidak dapat mengikuti program-program tersebut.
Keluhan itu, lanjutnya, salah satunya disampaikan warga RW 6 Kelurahan Mojo. Mereka berharap pelatihan kerja dapat diberikan berdasarkan minat, bakat, dan kesungguhan peserta, bukan semata-mata berdasarkan kepemilikan Kartu Gamis.
Baca juga: Optimisme Enny Minarsih untuk Muswil VI PKS Jatim: Kokoh Bersama Majukan Jawa Timur
Menanggapi hal tersebut, Enny menawarkan pelatihan berbasis wilayah yang dapat dilaksanakan langsung di lingkup RWnya.
"Saya tawarkan kalau ada minimal 20 peserta, misalnya pelatihan potong rambut untuk para remaja, maka bisa kita fasilitasi langsung di wilayah mereka," pungkasnya.
Dengan demikian, Enny berharap Pemerintah Kota Surabaya bersama Dinas terkait dapat terus melakukan pembaruan dan validasi data secara berkala agar bantuan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat benar-benar tepat sasaran.
Editor : Redaksi