SURABAYA : Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Forum Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) PPPK Surabaya terkait keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru, pada Kamis (30/7).
RDP tersebut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya, perwakilan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, serta jajaran pengurus Forum GPAI PPPK Surabaya untuk membahas penyebab keterlambatan sekaligus mencari solusi agar persoalan serupa tidak terulang.
Baca juga: Forkopimda Gelar Night Ride, Gaungkan Semangat Jogo Suroboyo
Perwakilan Forum GPAI PPPK Surabaya, I. I. Purnomo, guru Pendidikan Agama Islam di SDN Tanah Kali Kedinding 2 Kenjeran, menyampaikan bahwa GPAI telah berupaya melakukan klarifikasi kepada Kemenag, sebelum akhirnya persoalan tersebut dibahas di Komisi D DPRD Surabaya.
"Ya. Alhamdulillah pada intinya kan mengenai keterlambatan tunjangan profesi guru. Alhamdulillah kita sudah berupaya tabayun ke Kemenag sehingga di ACC. Wis kadung masuk surat di Komisi D dan akhirnya semua dipanggil," ujarnya.
Saat ditanya mengenai sejak kapan keterlambatan pencairan terjadi, ia menjelaskan bahwa pembayaran yang semestinya diterima lebih awal mengalami kemunduran hingga beberapa bulan.
"Kan kita menerima awal itu Januari sampai Februari dan paling terlambat Maret, April, Mei, Juni," katanya.
Terkait solusi yang diupayakan DPRD Surabaya, Purnomo menyebut pembahasan masih terus dikawal oleh Komisi D.
"Masih diupayakan kita selalu kawal untuk Ketua Komisi D untuk menyelesaikan permasalahan ini," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kota Surabaya, M. Muslim, menegaskan bahwa persoalan keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru telah diselesaikan.
"Ya alhamdulillah tanggal 24 kemarin sudah cair semua, jadi tidak ada masalah. Maka forum ini tadi mendiskusikan agar kedepan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini," jelasnya.
Baca juga: Diduga Rugikan Puluhan Warga, Kasus Arisan Meow Dibahas Komisi B DPRD Surabaya
Ia menambahkan, seluruh pihak akan berupaya mempercepat proses penyaluran dana dari pemerintah pusat agar tidak lagi mengalami keterlambatan.
"Sehingga semuanya akan apa namanya berusaha semaksimal mungkin agar dana yang dari pusat itu segera bisa cair dan diserahkan kepada para guru karena kemungkinan agama daerah itu kan anggarannya dari pusat ada yang 2 bulan ada yang 3 bulan semua sudah selesai," imbuhnya.
M. Muslim juga mengungkapkan bahwa Kemenag menerima tambahan anggaran sekitar Rp14 miliar yang seluruhnya diprioritaskan untuk pembayaran tunjangan profesi guru agama.
"Dana yang dicairkan kita kemarin dapat dana tambahan kurang lebih 14 M dan itu sudah diprioritaskan semua dicairkan ke tunjangan profesi guru agama," ungkapnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Niam, menyoroti perbedaan pos anggaran dalam pembayaran tunjangan profesi guru. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
Baca juga: Komisi B DPRD Surabaya Dukung Kompetisi SWK, Enny: Harus Berdampak pada Branding
Karena itu, ia mendorong seluruh pihak untuk mencari solusi yang tepat tanpa menyalahi aturan pengelolaan anggaran.
"Maka dari itu kita dorong agar bisa kita mencari solusi kalau semisal pos anggaran itu berbeda khawatir nanti temuan BPK lagi, terus kita melawan hukum lagi. Ini menjadi masalah juga nantinya," ucapnya.
Politisi muda PDI Perjuangan tersebut berharap persoalan keterlambatan tunjangan profesi guru tidak kembali terjadi pada masa mendatang sehingga para guru dapat menjalankan tugasnya dengan tenang.
"Maka dari itu saya berharap solusi-solusi yang terbaik mudah-mudahan ini permasalahan itu tidak terjadi berulang kembali. Kita berharap ini sudah selesai sampai bulan Juni tidak ada masalah. Saya berharap bukan siswanya saja yang sehat, tapi gurunya pun juga harus sehat," pungkasnya.
Editor : Redaksi