SURABAYA - Peringati HUT ke-81 Republik Indonesia (RI), Kelompok Kerja (Pokja) Jurnalis Dewan Surabaya (Judes) menggelar diskusi santai bertema “Menjaga Semangat Kemerdekaan: Sinergi Media dan DPRD Mengawal Masa Depan Surabaya”, Kamis (20/8).
Kegiatan tersebut, menghadirkan tiga narasumber, yakni anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PSI Yuga Pratisabda Widyawasta, Ketua PWI Jawa Timur Lutfi Hakim, serta akademisi FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya Abd Aziz.
Baca juga: Wujudkan Pemasyarakatan Maju, Lapas Cipinang Gelar Diskusi SMART PAS
Diskusi tersebut, menjadi rangkaian penutup kegiatan yang digelar Pokja Judes dalam memperingati HUT ke-81 RI. Sebelumnya, Pokja Judes telah menggelar sejumlah perlombaan, di antaranya lomba fotografi dan tenis meja (ping pong).
Dalam diskusi kali ini, politisi muda asal PSI Yuga Pratisabda Widyawasta menyoroti pentingnya memaknai semangat kemerdekaan yang tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial.
“Kita harus memaknai dan menghargai seluruh perjuangan pahlawan yang telah memerdekakan negara ini. Mereka tidak hanya berkorban secara fisik, tetapi juga materi, rohani, bahkan meninggalkan keluarga demi kemerdekaan,” katanya.
Karena itu, lanjut dia, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan kemerdekaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui fungsi legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kota Surabaya.
“DPRD mempunyai peran sebagai legislasi dan pengawas di Kota Surabaya, supaya masyarakat menjadi masyarakat yang makmur. Produk kami adalah peraturan-peraturan daerah yang mengatur tata cara kehidupan masyarakat,” paparnya.
Sementara dari sisi media, Ketua PWI Jawa Timur Lutfi Hakim menyoroti pentingnya ketahanan fiskal sekaligus pengembangan potensi ekonomi Surabaya. Ia mengingatkan bahwa tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum otomatis menunjukkan optimalnya tingkat kemandirian fiskal.
Baca juga: Kemerdekaan Pers Jadi Sorotan, Penghapusan Konten Jurnalistik Harus Lewat Mekanisme UU Pers
“Kita boleh bangga bahwa PAD Surabaya ini tinggi. Tetapi rasio PAD terhadap total pendapatan masih sekitar 62 sampai 64 persen. Kabupaten Badung di Bali mencapai sekitar 92 persen. Artinya, ketahanan fiskalnya jauh lebih mandiri,” ucapnya.
Menurut Lutfi, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi DPRD dan Pemkot Surabaya, terlebih dengan adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
Dari perspektif akademisi, Abd Aziz menempatkan media sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Ia menyebut pers memiliki fungsi sebagai penyampai informasi sekaligus menjalankan kontrol sosial.
“Media dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Fungsi media adalah penyampaian informasi dan kontrol sosial,” katanya.
Baca juga: Diskusi Kader dan Alumni, PMII Indonesia Raya Unipra Perkuat Konsolidasi Organisasi
Menurut Aziz, kerja DPRD yang tidak diketahui masyarakat berpotensi menimbulkan persepsi bahwa lembaga legislatif tidak bekerja.
Karena itu, publikasi menjadi penting agar masyarakat mengetahui berbagai aktivitas DPRD, mulai dari proses legislasi, rapat, hearing, fungsi pengawasan, hingga kegiatan DPRD di tengah masyarakat.
Namun, Aziz mengingatkan agar media tidak hanya menjadi corong pemerintah maupun DPRD. Pers tetap harus mempertahankan daya kritisnya dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
“Walaupun sebagai penyampai informasi, media jangan melepaskan fungsi kontrol sosial. Kebijakan pemerintah yang tidak transparan perlu dikritik. Kebijakan yang tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat juga perlu disampaikan kritik,” tandasnya.
Editor : Redaksi