SURABAYA - Anggota Komisi D DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah menerima keluhan warga terkait status desil yang tidak sesuai dengan kondisi riil.
Keluhan tersebut, disampaikan warga dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat (reses) di Jalan Tambak Asri, Kelurahan Moro Krembangan, pada Jum'at (2/10) malam.
Baca Juga: Anggaran PMT Posyandu Dinilai Minim, DPRD Surabaya Perjuangkan Evaluasi di Banggar
Ketua RW 09 Johan Tri Cahyono menyampaikan terdapat salah satu warga lanjut usia (lansia) tunggal yang status desilnya masuk kategori mampu.
lalu Ia membandingkan dengan anak seorang eks menteri keuangan yang tercatat desil 7 sedangkan lansia tersebut masuk desil 9.
"Warga saya lansia tunggal itu masuk desil 9, yang harusnya masuk desil 1 sampai desil 4, sedangkan anaknya Pak menteri keuangan aja yang dulu desil 7," keluhnya.
Padahal lanjut Johan kondisi lansia tersebut, sangat memperihatinkan, untuk itu Johan meminta pada pemerintah untuk melakukan verifikasi dan pendataan ulang agar bantuan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran.
Baca Juga: Reses di Ngagel, Cahyo Siswo Utomo Soroti SHS dan Akses Sertifikasi Kerja
"Jadi saya mohon baik ke pemerintah kota atau pemerintah pusat, tolong kalau mau melakukan verifikasi pendataan itu yang benar-benar," pintanya.
Menanggapi hal itu, Zuhrotul menyampaikan bahwa, data desil bukan satu-satunya dasar dalam penentuan bantuan sosial di Surabaya.
Menurutnya, kondisi faktual masyarakat juga dapat disampaikan melalui proses musyawarah di tingkat kelurahan.
Baca Juga: Terima Aspirasi Warga Lontar, Cak Yebe Minta Usulan Musrenbang Dikawal Bersama Anggota Dewan
“Bantuan sosial yang ada di Surabaya tidak hanya melihat desil. Desil itu hanya pemeringkatan. Tapi nek pemeringkatan ini enggak pas, yo akhirnya bantuan sosialnya enggak pas,” sebut Politisi perempuan asal PAN itu.
Dengan demikian Zurohtul, meminta proses verifikasi data perlu melibatkan unsur masyarakat di tingkat lingkungan, seperti RT, Kader Surabaya Hebat (KSH), PKK, karang taruna, serta tokoh masyarakat.
"Keterlibatan tersebut penting agar data yang digunakan dapat lebih menggambarkan kondisi warga di lapangan," pungkasnya.
Editor : Redaksi
