Sejumlah Fakta Antara Capaian Dividen dan Ketiadaan Niat Jahat Direksi KBS

SURABAYA - Penanganan perkara dugaan penyimpangan anggaran di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) periode 2025–2026 terus bergulir di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Dalam perkara ini, Penyidik Pidana Khusus Kejati Jawa Timur memeriksa anggota Bawas, jajaran Direksi dan Kepala Departemen Keuangan Kebun Binatang Surabaya (KBS), pada Kamis (19/11).

Menyikapi pemeriksaan tersebut, Masbuhin selaku Managing Partners yang telah mendampingi keempat kliennya secara maraton sejak Maret 2026 hingga saat ini, angkat bicara memberikan penjelasan holistik. 

Baca Juga: Yuga Dorong Satwa Hasil Pertukaran Komodo Dikembangbiakkan di KBS ‎

"Masyarakat Surabaya perlu melihat rekam jejak pengabdian para klien kami secara jernih. Meski baru mengemban amanah jabatan dalam waktu yang relatif singkat pada periode 2025 hingga 2026, anggota Bawas dan kedua direksi ini mampu membawa perubahan nyata dengan menyetorkan dividen bernilai miliaran rupiah ke Pemerintah Kota Surabaya sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), angka tepatnya adalah Rp. 5.048,479.469," kata Masbuhin.

Menurutnya, capaian setoran dividen bernilai fantastis tersebut menjadi catatan tersendiri bagi tata kelola BUMD di Jawa Timur. Pasalnya, kontribusi keuntungan langsung ke kas daerah yang fantastis itu belum pernah terwujud sepanjang lebih dari satu dekade sebelumnya, yakni sejak periode 2013 hingga 2024.

"Keberhasilan mencetak dividen miliaran rupiah dalam waktu singkat itu menjadi bukti konkret bahwa orientasi utama klien kami adalah menyehatkan perusahaan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjamin kesejahteraan ribuan satwa di KBS," terangnya.

Sementara itu, mengurai konstruksi perkara pengeluaran dana yang tengah didalami penyidik, Masbuhin menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan kejahatan yang dilandasi keserakahan maupun niat jahat (mens rea) untuk memperkaya diri sendiri. Keputusan mencairkan kas perusahaan terjadi dalam tekanan situasi krisis dan kekeliruan prosedur administratif demi menyelamatkan stabilitas operasional kebun binatang saat menghadapi persoalan hukum.

"Fakta materiil yang harus kami tegaskan secara terang benderang adalah tidak ada satu rupiah pun dari dana tersebut yang diduga mengalir ke kantong pribadi maupun dinikmati oleh anggota Bawas, kedua direksi, maupun Kabag Keuangan," tegasnya.

Ia menjelaskan, seluruh rangkaian kejadian berawal dari kepanikan dan keinginan menjaga marwah institusi agar operasional konservasi satwa tidak terganggu. Ketiadaan keuntungan pribadi pada keempat kliennya menjadi indikator krusial bahwa perkara ini berakar pada dinamika tata kelola dan pengambilan keputusan di situasi darurat.

Ketika awak media menyinggung dugaan keterlibatan pihak oknum pengacara lain yang disebut-sebut menerima aliran dana dan dinilai publik semestinya turut dimintai pertanggungjawaban hukum, Masbuhin tidak ingin saling menyalahkan maupun menghakimi sesama profesi hukum.

"Sebagai sesama penegak hukum, kami menjunjung tinggi etika profesi (officium nobile) dan asas praduga tak bersalah. Bukan kapasitas maupun urusan kami untuk menunjuk hidung, mengomentari, apalagi menghakimi pihak lain atau rekan sejawat," tandasnya.

Baca Juga: Yuga Soroti Seleksi Direksi Perumda KBS, Minta Hasilkan Figur Terbaik ‎

Masbuhin menuturkan, akan selalu kooperatif dan menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh para penyidik secara professional, demikian pula pihak lain yang sekarang telah mengirimkan Dumas (Pengaduan Masyarakat) ke Polda Jatim.

"Kita lihat saja nanti, apakah kasus ini akan kami lebarkan kepada delik baru diluar Tipikor, yaitu Penipuan dan penggelapan uang KBS dan lain-lain yang diduga untuk pengacara yang perolehan dan peruntukannya diduga melanggar hukum tersebut, karena ada dugaan janji menutup perkara, ada dugaan permintaan uang, ada dugaan pencatutan nama Korp Adhiyaksa di Perak dan Di Kejati sehingga kami yakin seyakin-yakinnya kalau semua itu kebohongan," paparnya.

"Silahkan konfirmasi kepada Perak dan lainnya sendiri pasti akan dikatakan sebagai bualan saja, karena memang faktanya mereka semua profesional dan bertintegritas begitu," imbuhnya.

Ia menegaskan, murni berfokus mengawal hak-hak konstitusional keempat kliennya.

"Tugas kami semata-mata memastikan fakta yang dialami anggota Bawas, dua direksi, dan Kabag Keuangan terungkap secara jujur dan objektif. Mengenai siapa saja pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan maupun pertanggungjawaban hukum dalam konstruksi perkara ini, kami percayakan sepenuhnya kepada kecermatan dan kewenangan penyidik Kejati Jatim," katanya.

Baca Juga: Pansus Raperda KBS Soroti Masa Jabatan Direksi dan Kewenangan Penetapan Tarif

Lebih lanjut, Masbuhin memastikan bahwa sejak proses hukum bergulir pada Maret 2026 hingga dipanggil sebagai saksi, keempat kliennya bersikap sangat kooperatif. Seluruh dokumen pembukuan, bukti transaksi, hingga keterangan kronologis telah diserahkan secara terbuka tanpa ada satu pun fakta yang ditutupi.

Atas jalannya proses penyidikan tersebut, Masbuhin menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada jajaran penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim.

"Kami menyaksikan langsung bagaimana penyidik Kejati Jatim bekerja dengan sangat humanis, objektif, profesional, dan akuntabel. Penyidik tidak sekadar melihat permukaan berkas administrasi, tetapi menggali secara mendalam fakta materiil, motif, serta aliran dana secara adil dengan tetap menghormati hak-hak klien kami," pungkasnya.

Masbuhin berharap sinergi keterbukaan kliennya dan profesionalisme Korps Adhyaksa Jawa Timur dapat menghadirkan keadilan yang hakiki di persidangan kelak, sekaligus menjaga iklim pengelolaan Kebun Binatang Surabaya tetap kondusif demi kebanggaan masyarakat Jawa Timur.

Editor : Redaksi