SURABAYA - Sekretaris Fraksi PSI DPRD Surabaya Yuga Pratisabda Widyawasta menerima sejumlah aduan dari masyarakat, terkait imbauan Wali Kota Surabaya mengenai penarikan iuran dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke 81 harus bersifat Sukarela dan tidak menetapkan nominal tertentu.
Menurut Yuga sapaan akrabnya, munculnya aduan tersebut, berkaitan dengan adanya kekhawatiran masyarakat bahwa imbauan tersebut justru membuat sejumlah kegiatan perayaan kemerdekaan di tingkat kampung tidak dapat terlaksana secara maksimal.
Baca Juga: Sengketa Tanah Darmo Hill, PSI Datangi BPN Jatim Cari Titik Terang
"Jadi, teman-teman kami menerima banyak aduan dari masyarakat ya, terkait masalah iuran Agustusan yang biasanya mereka kumpulkan ke warga, sekarang karena ada himbauan dari wali kota untuk tidak melakukan itu, akhirnya kegiatan-kegiatan di kampung tidak bisa dilakukan," ujar anggota Komisi B DPRD Surabaya, pada Jumat (14/8).
Lebih lanjut, ia menilai langkah Wali Kota Surabaya tersebut pada dasarnya merupakan kebijakan yang baik. Namun, menurutnya, imbauan tersebut justru menimbulkan kendala di lapangan, terutama bagi pengurus RT, RW dalam memeriahkan kemerdekaan.
Baca Juga: Alihkan Dana Karangan Bunga, PSI Surabaya Bagikan 100 Gembok Cakram
"Ini sebetulnya bagus himbauan wali kota, tetapi permasalahannya di lapangan ini akhirnya membikin ketua RT, ketua RW, yang sebetulnya ingin memeriahkan, ingin memperkenalkan iki loh onok momen kemerdekaan kepada anak-anak kecil ini akhirnya jadi enggak bisa," imbuhnya.
Karena itu, Yuga meminta Pemerintah Kota Surabaya mencari solusi agar semangat gotong royong masyarakat tetap dapat berjalan tanpa membebani warga.
Baca Juga: Bus Trans Semanggi Ugal-ugalan, Anggota DPRD Surabaya Angkat Bicara
"Nah, ini yang harus dipikirkan oleh teman-teman pemerintah kota. Toh, saya yakin ketua RT, RW tidak mencari keuntungan di situ, tetapi gimana cara memperkenalkan kemerdekaan ini pada generasi penerus," pungkasnya.
Editor : Redaksi
