SURABAYA - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengadakan debat umum pada tanggal 24 hingga 30 September 2024, dengan tema utama “Tidak meninggalkan siapa pun: bekerja sama untuk perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan martabat manusia untuk generasi sekarang dan yang akan datang”. Ironisnya, 23,5 juta penduduk Taiwan terus ditinggalkan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ketidakadilan ini adalah hasil dari distorsi dan salah tafsir Resolusi Majelis Umum PBB 2758 oleh China, yang berusaha menyesatkan masyarakat internasional untuk menerima resolusi tersebut sebagai setara dengan prinsip satu China dan secara keliru mengklaim bahwa China mewakili Taiwan, dalam upaya untuk menghapuskan fakta obyektif bahwa Taiwan adalah sebuah negara yang berdaulat secara yuridis, dan melenyapkan hak Taiwan yang sah untuk berpartisipasi dalam sistem PBB.
Baca juga: Bersama Taiwan Ciptakan Desa Global Lebih Aman Mendukung Partisipasi Interpol
Tugas yang paling mendesak bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini adalah berhenti tunduk pada tekanan dari RRC dan berhenti mendistorsi Resolusi 2758, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1971.
Jika tidak ditentang atau tidak dikoreksi, kekeliruan Beijing tidak hanya akan mengubah status quo di Selat Taiwan, tetapi juga akan membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik dan mengancam tatanan internasional yang berbasis peraturan.
Dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin dunia telah menggunakan sejumlah forum bilateral dan multilateral, termasuk Grup Tujuh (G7), Uni Eropa (UE), Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), untuk menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Deklarasi Bersama Korea Selatan dan Selandia Baru juga mendukung perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun mengakui perlunya mengurangi ketegangan di kawasan ini, telah gagal mengambil tindakan nyata untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh RRC atau memasukkan Taiwan ke dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Komunitas internasional kini telah mengembangkan pendekatan baru untuk terlibat dengan Taiwan, dengan manfaat global yang sangat besar, dan konsep lama bahwa pilihan dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa haruslah antara RRC dan Taiwan telah menjadi dikotomi yang salah. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi PBB untuk melakukan perubahan dan memeriksa kembali kebijakan yang tidak adil dalam mengucilkan Taiwan.
Pemikiran ekspansionis RRC tidak hanya berhenti di Taiwan. “Hukum Kepolisian Laut” yang baru-baru ini diumumkan merupakan bagian dari taktik zona abu-abu untuk memperkuat klaim teritorial palsu China dan memperluas pengaruhnya.
Dengan menetapkan aturan untuk menaiki dan memeriksa kapal serta mengizinkan personelnya memasuki perairan yang disengketakan, Beijing berupaya mengendalikan perairan internasional dan menantang norma-norma global serta klaim kedaulatan.
Baca juga: Celebrate 113 Double Tenth National Day, Isaac: Presiden Lai Bawa Taiwan ke Arah Pembangunan Baru
Untuk memastikan perdamaian global dan stabilitas ekonomi, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional tidak hanya harus menegaskan kembali kekhawatiran mereka tentang perilaku pemaksaan Beijing, tetapi juga bekerja sama untuk mencegah tindakan ilegal dan tidak bermoral.
Tekad demokratis harus ditunjukkan sekarang sebelum terlambat. Sebagai forum terpenting untuk kerja sama internasional, sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengatasi tantangan keamanan regional dan mendukung stabilitas ekonomi global.
Sidang Umum PBB ke-79 dan KTT Masa Depan PBB yang akan datang memberikan kesempatan yang sangat baik untuk membahas masalah keamanan yang sangat penting saat ini sembari mendorong tujuan pembangunan global yang berkelanjutan dan membangun masyarakat yang lebih tangguh untuk generasi sekarang dan yang akan datang.
Di masa lalu, Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa tunduk pada China dan secara keliru menggunakan Resolusi Majelis Umum PBB 2758 secara tidak tepat mencabut hak warga dan media Taiwan untuk memasuki PBB.
Baca juga: Wujudkan Perdamaian Dunia, Polri Kirim Satgas FPU ke Afrika Tengah
Selama beberapa dekade, Taiwan telah terbukti menjadi mitra yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan bagi mereka yang telah bekerja sama dengan Taiwan.
Baru-baru ini, Taiwan juga telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Merangkul partisipasi Taiwan yang berarti dalam sistem PBB tidak diragukan lagi akan menjadi pilihan terbaik PBB untuk mengurangi potensi krisis regional, menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan memacu kemakmuran global.
Ke depannya, Taiwan akan terus memainkan perannya. Bekerja sama dengan negara-negara yang berpikiran sama untuk mempertahankan rantai pasokan global yang sehat dan tangguh - terutama dalam industri semikonduktor - Taiwan bertekad untuk membantu memajukan dunia lebih jauh lagi di masa mendatang.
Untuk dunia yang lebih aman dan lebih baik, sistem PBB perlu mengikutsertakan Taiwan.
*) Oleh: Isaac C Chiu Director General Taipei Economic and Trade Office di Surabaya
Editor : Redaksi