PROBOLINGGO – Ancaman meningkatnya prevalensi stunting kembali mencuat dalam Fasilitasi Teknis Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja yang digelar di Kabupaten Probolinggo, Minggu (13/7). Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat nasional dan daerah serta perwakilan dari 10 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, menyampaikan tren stunting di Kabupaten Probolinggo sempat menurun, namun kembali naik secara signifikan pada tahun berikutnya.
Baca juga: Kepala BKKBN Jatim Soroti Pola Asuh Salah sebagai Penyebab Stunting
“Tahun 2022 ada penurunan. Tapi tahun berikutnya naik lagi, mencapai 35 persen. Ini alarm keras bagi kita semua,” tegas Maria.
Maria menekankan perlunya klasterisasi penyebab stunting agar intervensi dapat lebih tepat sasaran.
“Kita harus tahu penyebabnya apakah karena kemiskinan, penyakit bawaan, pola asuh, sanitasi atau akses air bersih. Jika datanya lengkap, kita bisa tepat dalam memberikan intervensi,” jelasnya.
Sekretaris BKKBN RI, Budi Setiyono, juga menyoroti peran pengasuhan dalam era digital sebagai faktor penting dalam tumbuh kembang anak.
Baca juga: DPR RI dan BKKBN Tegaskan Komitmen Cegah Stunting di Kota Madiun
“Kita harus kelola interaksi anak dengan gadget. Tidak perlu membatasi secara saklek, tetapi harus dikelola, agar anak tidak ketergantungan dan mengalami gangguan perkembangan sosial atau kognitif,” jelas Budi.
Ia menambahkan bahwa data Keluarga Risiko Stunting (KRS) harus dimanfaatkan dengan optimal.
“Data KRS sudah tersedia per alamat di desa dan kelurahan. Ini yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” tambahnya.
Baca juga: BKKBN Jatim Peringati Harganas ke-32, Tekankan Pencegahan Stunting
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan tanggung jawab bersama yang harus digerakkan dari berbagai lini.
"Percepatan penurunan stunting harus menjadi tanggung jawab kolektif, terutama melibatkan OPD dan organisasi perempuan," tutupnya.
Editor : Redaksi