SURABAYA - Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam merealisasikan program Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses anggota dewan.
Desakan itu disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra saat menyampaikan pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna pembahasan Raperda APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026, di Gedung DPRD Surabaya, Senin (13/10).
Baca juga: Fraksi Gerindra Tekankan Transparansi dan Kehati-hatian dalam Pembahasan R-APBD Surabaya 2026
“Kami meminta agar pokir-pokir yang diserap oleh anggota DPRD saat reses segera direalisasikan,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra.
Fraksi Gerindra menilai, sejumlah aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui kegiatan reses belum menunjukkan tindak lanjut nyata di lapangan.
Politisi yang akrab disapa Cak Yebe ini menegaskan, Pokir merupakan instrumen penting bagi Pemkot untuk memastikan arah pembangunan sesuai kebutuhan warga.
Baca juga: Gerindra Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis untuk 6.159 Siswa di Surabaya
“Pokir bukan sekadar daftar keinginan anggota dewan, tetapi hasil langsung dari dialog dengan masyarakat. Jika tidak direalisasikan, artinya suara warga diabaikan,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota Surabaya bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca juga: Hari Ibu, Ketua Fraksi Gerindra Surabaya: Perkuat Perlindungan Perempuan hingga Tingkat RT/RW
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya koordinasi yang lebih konkret antara legislatif dan eksekutif agar proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan berjalan sinkron.
“Fraksi Gerindra berharap Pemkot Surabaya dapat menindaklanjuti masukan tersebut dengan langkah nyata di lapangan,” pungkasnya.
Editor : Redaksi