SURABAYA - DPRD kota Surabaya menggelar rapat paripurna, untuk mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi atas nota keuangan dan R-APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026, pada Senin (13/10).
Rapat yang digelar di Ruang Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Surabaya itu dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, jajaran kepala OPD, pimpinan BUMD, serta 38 anggota dewan.
Baca Juga: Fraksi Gerindra Minta Pemkot Sinkronkan Program dengan Aspirasi Masyarakat
Tujuh fraksi menyampaikan pandangan umumnya, yaitu Fraksi PDI Perjuangan–PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PSI, serta Fraksi Partai Demokrat–PPP–NasDem.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Yona Bagus Widyatmoko, dalam pandangan umumnya menyampaikan apresiasi terhadap pembentukan gugus tugas pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menegaskan pentingnya kesungguhan dan transparansi dalam pelaksanaannya.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah kota membentuk gugus tugas pengawasan MBG. Meski demikian, kami menekankan pentingnya kesungguhan dan transparansi dalam pelaksanaannya. Sejauh mana langkah nyata telah dilakukan agar keputusan tersebut benar-benar berjalan efektif?” ujar Cak Yebe sapaan akrabnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan langkah pemerintah kota dalam mendukung sejumlah program prioritas nasional.
“Bagaimana langkah kebijakan yang direncanakan untuk mendukung program prioritas nasional, seperti percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, makan bergizi gratis, pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta swasembada pangan?” tanyanya.
Terkait pinjaman daerah, Fraksi Gerindra mengingatkan, agar Pemkot Surabaya berhati-hati dan melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya.
“Kami meminta agar pemerintah kota menerapkan asas kehati-hatian, kecermatan, serta melibatkan semua pihak. Pinjaman daerah harus produktif, bukan konsumtif,” tegasnya.
Baca Juga: Gerindra Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis untuk 6.159 Siswa di Surabaya
Cak Yebe juga menyoroti perlunya optimalisasi aset daerah dan kolaborasi yang selektif dengan sektor swasta.
“Upaya optimalisasi aset dan peningkatan pendapatan tidak hanya untuk memperkuat fiskal kota, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Kolaborasi dengan sektor swasta harus tetap menempatkan kepentingan rakyat kecil sebagai prioritas utama,” katanya.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mendesak untuk percepatan pembahasan Raperda Ketenagakerjaan dan Raperda Pemberdayaan Perempuan.
“Kami minta kedua raperda tersebut segera dibahas dan disahkan, agar semakin memperkuat keberpihakan terhadap warga ber-KTP Surabaya dan meningkatkan perlindungan serta peran perempuan,” ujarnya.
Baca Juga: Hari Ibu, Ketua Fraksi Gerindra Surabaya: Perkuat Perlindungan Perempuan hingga Tingkat RT/RW
Menutup pandangannya, Cak Yebe menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pelaksanaannya harus sesuai jadwal yang ditetapkan.
“Penyusunan APBD harus berpihak pada rakyat. Pokok-pokok pikiran hasil reses harus segera direalisasikan, dan pembahasan APBD hendaknya dilakukan tepat waktu agar hasilnya optimal bagi masyarakat Surabaya,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pengurangan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus atau mengurangi program-program kerakyatan yang telah berjalan.
“Kita harus punya skala prioritas yang berpihak pada rakyat. Pemotongan transfer daerah memang membuat kita harus lebih selektif, tetapi jangan sampai program kerakyatan dihilangkan. Semua program harus tetap memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegas Eri.
Editor : Redaksi
