SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Surabaya Siti Mariyam menggelar penjaringan aspirasi masyarakat (reses) masa sidang ke 2 tahun anggaran 2026 di Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, beberapa waktu lalu.
Dalam kegiatan ini, ratusan masyarakat hadir dan bersama warga kelompok PKK serta warga kelompok pengajian dari seluruh Kelurahan Kedurus.
Baca Juga: Turun ke Warkop hingga Balai RW, Sukadar Tampung Keluhan Warga Soal Infrastruktur dan Data Sosial
Siti Mariyam mengatakan, saat reses banyak warga masyarakat menyampaikan aspirasinya. Dari reses ini, ia mengatakan kita bisa tahu apa yang menjadi keluhan dari warga untuk bisa diteruskan ke Pemkot Surabaya.
“Kita melakukan reses kedewanan dengan bertemu langsung bersama warga masyarakat, terutama di wilayah Kedurus-Kecamatan Karangpilang. Dari reses ini kita bisa tahu apa yang menjadi keluhan dari warga untuk kita teruskan dan sampaikan ke Pemkot Surabaya,” ujarnya politisi perempuan asal PDI-Perjuangan.
Ia menjelaskan, saat reses banyak warga menyampaikan mulai dari persoalan meminta bantuan seragam untuk pengajian, renovasi Balai RW dan PAUD. Juga BPJS yang terblokir hingga masalah pendidikan dan sosial lainnya.
"Termasuk BPJS yang terblokir hingga masalah pendidikan dan sosial lainnya. Warga berharap agar tahun ini bisa segera terwujud," katanya.
Terkait soal fisik bangunan Balai RW dan PAUD, menurut laporan salah satu seorang warga, sebenarnya sudah diajukan melalui Musrenbangkel berkali-kali agar segera dilakukan renovasi. Namun hingga kini masih belum terealisasi, sehingga menjadi atensi warga.
“Ini menjadi atensi warga. Soal bangunan Balai RW dan PAUD sudah diajukan berkali-kali untuk direnovasi, namun hingga kini masih belum terealisasi tapi hanya disurvei-survei saja. Oleh karena itu, saya minta Pak Lurah juga mendampingi aspirasi warga dalam skala prioritas,” jelas Siti Mariyam.
Baca Juga: Warga Kalijudan Wadul Soal Genangan dan Keamanan, Eri Irawan Siap Kawal CCTV 2026
Selain itu, kata politisi senior PDIP Kota Surabaya ini mengatakan, ada warga yang kurang mampu mengeluhkan terkait haknya soal BPJS PBI yang terblokir dan bantuan sosial. Sehingga kehilangan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia di Kota Surabaya yang belum tercatat di dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Siti Mariyam memberikan penjelasan serta mengedukasi para warga, bahwa saat ini tercatat masih ada sekitar 181.867 Kartu Keluarga (KK) atau sekitar 506.678 jiwa yang berstatus tidak ditemukan oleh petugas surveyor di lapangan.
Lebih jauh Siti Mariyam menjelaskan, bahwa sebenarnya pendataan ini telah berlangsung sejak Oktober 2025 tahun kemarin. Namun masih terdapat sekitar 17 persen warga yang belum terdata karena berbagai faktor.
"Makanya, kami mengharapkan warga yang belum sempat ditemui petugas agar segera untuk proaktif melakukan konfirmasi keberadaan mereka secara mandiri melalui website surabaya.go.id sebelum 31 Maret 2026. Ini penting agar pemerintah memiliki data akurat untuk perencanaan pembangunan dan ketepatan penyaluran bantuan sosial," ungkap Siti Mariyam dalam penjelasannya.
Baca Juga: Reses Abdul Ghoni Serap Aspirasi Warga, Soroti Pergeseran Desil dan Hilangnya Akses Bansos
Siti Mariyam menegaskan, bahwa konfirmasi secara mandiri ini bukan sekedar urusan administratif, tetapi juga agar warga mendapatkan intervensi yang tepat dari pemerintah, dan kehadiran negara secara sosial dapat dirasakan oleh masyarakat dengan tepat sasaran.
“Jadi, reses anggota dewan ini sangat penting untuk menyerap kepentingan dan pengaduan warga. Sebagai wakil masyarakat wajib hadir untuk memperjuangkan dan mengawal kepentingan masyarakat," terangnya.
Siti Maryam juga menghimbau dan berpesan kepada warga untuk selalu menjaga kebersihan. Terutama di saat musim penghujan ini, agar tak ada warga yang terkena DB dan selalu membuang sampah pada tempatnya.
“Kami minta agar warga selalu menjaga kebersihan di lingkungannya. Sedangkan dari pengajuan dan aspirasi warga ini selalu kita tampung agar dapat kita teruskan ke dinas-dinas terkait di Pemkot Surabaya. Termasuk kendala warga soal pendidikan, agar kehadiran negara terkait pendidikan juga dapat dirasakan langsung oleh warga dan tuntas dengan konkrit,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
