SURABAYA – Anggota DPRD Kota Surabaya Komisi D, Abdul Ghoni MN, menegaskan pentingnya perlindungan sosial yang berkelanjutan dalam kegiatan reses yang digelar pada Jum'at (13/2).
Dalam dialog terbuka bersama warga, pergeseran kategori desil yang berdampak pada hilangnya akses bantuan sosial (bansos) menjadi aspirasi utama yang mencuat.
Baca Juga: Turun ke Warkop hingga Balai RW, Sukadar Tampung Keluhan Warga Soal Infrastruktur dan Data Sosial
Ghoni menyampaikan, perubahan kategori desil yang tidak diiringi mekanisme verifikasi dan validasi data secara transparan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Sejumlah warga yang sebelumnya menerima bantuan sosial kini kehilangan haknya, meski kondisi ekonomi mereka dinilai belum mengalami perubahan signifikan.
“Reses ini menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan langsung keluhan dan fakta di lapangan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat rentan semakin terpuruk hanya karena persoalan administratif,” tegas Ghoni.
Baca Juga: Warga Kalijudan Wadul Soal Genangan dan Keamanan, Eri Irawan Siap Kawal CCTV 2026
Sebagai anggota Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan sosial, Ghoni mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan dan pemutakhiran desil.
Ia juga meminta agar proses klarifikasi dan perbaikan data warga terdampak dapat dipercepat.
Menurutnya, solusi tidak boleh berhenti pada pemulihan bantuan sosial semata. Ghoni menekankan perlunya skema pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas sebagai langkah jangka panjang, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan bagi pelaku UMKM, serta pendampingan usaha bagi keluarga terdampak pergeseran desil.
Baca Juga: Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Yona Bagus Sosialisasikan DTSEN Saat Reses
“Perlindungan sosial harus berkelanjutan. Selain memastikan bansos tepat sasaran, kita juga harus menghadirkan program pemberdayaan agar warga bisa mandiri dan tidak terus bergantung pada bantuan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, warga juga berharap adanya keterbukaan data serta sosialisasi yang lebih masif terkait perubahan kategori desil, guna mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Editor : Redaksi
