"Semua manusia adalah intelektual, tetapi tidak semua manusia
memiliki fungsi sebagai intelektual dalam masyarakat." Antonio Gramsci, Prison Notebooks
Baca juga: Menulis Sebagai Testimoni dan Restorasi Peradaban
Ketika Akal Sehat Menjadi Alat Dominasi
Gramsci memandang bahasa sehari-hari atau "akal sehat" (common sense) sebagai medium utama kelas penguasa untuk melestarikan hegemoni mereka. Acapkali, apa yang dianggap sebagai kebenaran universal, kewajaran alamiah, atau kepatuhan mutlak dalam masyarakat sebenarnya bukanlah sesuatu yang netral. Ia adalah produk dari konstruksi ideologis yang sengaja dinormalisasikan untuk melanggengkan kekuasaan struktural.
Hegemoni ini menyusup secara halus ke dalam ruang-ruang kelas melalui narasi bahwa pendidikan hanyalah pabrik pencetak tenaga kerja yang siap tunduk pada logika pasar. Ketika masyarakat menerima pandangan ini tanpa perenungan kritis, pendidikan kehilangan jiwa humanisnya dan berubah menjadi instrumen yang melanggengkan status quo yang sunyi dari perlawanan moral.
Sistem pendidikan yang terjebak dalam standarisasi teknokratis kerap mereduksi manusia menjadi sekadar objek statistik dan komponen mekanistik dari mesin industri. Bahasa pengantar dan kebijakan kurikulum dipenuhi oleh jargon-jargon administratif: efisiensi operasional, target angka statistik, dan kompetisi global. Reduksi ini bukan sekadar masalah teknis manajemen sekolah, melainkan bentuk kolonisasi kultural yang merasuk ke dalam kesadaran terdalam individu.
Ketika pembelajaran hanya diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar, proses pendidikan kehilangan daya magisnya sebagai pengembaraan penemuan jati diri. Manusia tidak lagi dipandang sebagai subjek merdeka yang memiliki kehendak bebas, melainkan sekrup-sekrup kecil dalam mesin birokrasi raksasa. Akibatnya, muncullah kekeringan batiniah: individu mungkin memiliki gelar mentereng dan keahlian teknis tinggi, namun merasa hampa karena terasing dari makna kemanusiaannya yang holistik. Pergeseran ini secara perlahan mengubah ruang kelas yang semestinya menjadi ruang persemaian nalar kritis dan empati menjadi pabrik pencetak tenaga kerja yang pragmatis. Keterasingan atau alienasi ini nantinya merambat ke dalam relasi sosial.
Transformasi Kultural Melalui Pendidikan Kritis
Baca juga: Meretas Kebisingan
Untuk melawan cengkeraman nalar mekanistik ini, perubahan struktural di permukaan saja tidaklah cukup. Oleh karena itu, revolusi atau reformasi politik dan sosial harus diawali atau dibarengi dengan perebutan hegemoni kultural melalui transformasi bahasa dan pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi harus direbut kembali dari cengkeraman pragmatisme materialistis untuk diubah menjadi ruang-ruang dialogis yang membebaskan daya kritis. Di ruang-ruang inilah bahasa sehari-hari dibersihkan dari bias eksploitasi, dan kesadaran kolektif dibangun kembali. Pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat hendaknya bersinergi untuk menolak kurikulum yang hanya berorientasi pada hasil material semata. Pendidikan dikembalikan pada khittah-nya: sebuah proses memanusiakan manusia secara total, yang menyatukan ketajaman intelektual dengan kepekaan moral.
Dari rahim pendidikan yang transformatif inilah akan lahir para "intelektual organik"; individu-individu yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki akar moral yang kuat untuk membela kepentingan publik. Generasi masa depan yang diidamkan memandang ilmu pengetahuan dan teknologi bukan sebagai alat untuk mendominasi sesama atau memperlebar jurang kesenjangan, melainkan sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial.
Transformasi pendidikan semacam ini menuntut perombakan terhadap cara pandang institusi pengajaran, dari sekadar pabrik pencetak tenaga kerja yang steril nilai menjadi ruang persemaian kesadaran kritis. Kurikulum tidak boleh lagi terjebak dalam pragmatisme sempit yang hanya mengukur keberhasilan peserta didik melalui deretan angka transkrip akademik atau seberapa cepat mereka terserap di pasar industri. Lebih dari itu, sistem pendidikan hendaknya mampu merawat nalar kritis yang berpihak pada kaum tertindas, serta menumbuhkan sensitivitas sosial yang mendalam terhadap realitas di luar tembok sekolah atau kampus. Di sinilah pentingnya integrasi antara sains, humaniora, dan etika, sehingga setiap penemuan ilmiah selalu diiringi oleh pertanyaan mendasar tentang kemaslahatan umat manusia.
Menghadapi era yang sarat dengan turbulensi informasi, polarisasi digital, dan krisis multidimensional, kehadiran intelektual organik menjadi sangat krusial. Mereka bukanlah menara gading yang terasing dari problem riil masyarakat, melainkan jembatan aktif yang membumikan kompleksitas teori akademik ke dalam aksi-aksi emansipatoris di grassroots. Dengan integritas yang tidak mudah dibeli oleh pragmatisme kekuasaan atau bujuk rayu oligarki, mereka berdiri di garda depan untuk membela kebenaran dan keadilan. Mereka memahami bahwa kecerdasan tanpa nurani adalah bentuk kehancuran yang tertunda, sementara kepedulian tanpa basis keilmuan yang matang hanya akan melahirkan sentimentalisme.
Baca juga: Otak, Algoritma, dan Adiksi Digital: Mengapa Kita Sulit Melepaskan Media Sosial?
Alhasil, peradaban masa depan yang didambakan bukanlah sebuah utopia yang jauh dari jangkauan, melainkan buah manis dari konsistensi merawat kesadaran kolektif hari ini. Ketika kecerdasan kognitif berdampingan secara harmonis dengan eksistensi nurani, ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi pedang bermata dua yang mengancam eksistensi bumi, melainkan cahaya penuntun yang menghangatkan kehidupan kolektif. Generasi mandiri dengan prinsip ini akan mewariskan dunia yang tidak hanya lebih maju secara teknologi, namun juga jauh lebih bermartabat, adil, dan membebaskan bagi setiap insan.
Oleh: Mochamad Chazienul Ulum, Dosen Administrasi Publik Universitas Brawijaya
Editor : Redaksi