PEMALANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan. Forum tersebut menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi, masukan, dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kebencanaan di Kabupaten Pemalang.
Forum Konsultasi Publik dihadiri sejumlah kepala dinas serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca juga: Jaga Kesehatan di Tengah Abu Vulkanik, BPBD Pemalang Imbau Warga Gunakan Masker Saat di Luar Ruangan
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari kewajiban setiap Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OPP) dalam membuka ruang partisipasi masyarakat. Melalui forum ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga berkesempatan menyampaikan pandangan dan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Kepala BPBD Kabupaten Pemalang, Agus Ikmalludin, mengatakan Forum Konsultasi Publik menjadi momentum untuk membangun komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat.
Baca juga: Cuaca Ekstrem Terjang Pemalang Selatan, Robohkan Pohon Besar dan Bangunan
"Forum ini bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi ruang untuk mendengarkan langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana,” ujar Agus pada Selasa (8/9).
Menurut dia, pelayanan kebencanaan membutuhkan koordinasi yang kuat karena penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Keterlibatan berbagai OPD, dunia usaha, relawan, komunitas, serta masyarakat diperlukan dalam menghadapi bencana.
"Kecepatan informasi, kesiapsiagaan, respons terhadap kejadian bencana, hingga pemulihan pascabencana membutuhkan kerja bersama. Karena itu, sinergi antar lembaga dan partisipasi masyarakat harus terus diperkuat,” tambahnya.
Baca juga: Menembus Tandus, Armada BPBD Pemalang Jadi Penyelamat Krisis Air Bersih Warga
Forum tersebut juga diharapkan menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dapat menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan pelayanan BPBD. Dengan komunikasi dan keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat, kualitas pelayanan publik diharapkan semakin responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik BPBD Kabupaten Pemalang sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik melalui keterbukaan terhadap kritik, saran, dan aspirasi masyarakat.
Editor : Redaksi