SURABAYA - Perjuangan para pedagang kaki lima (PKL) untuk mempertahankan aktivitas usaha di wilayah Indrapura, Surabaya, menjadi perhatian anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono.
Hal itu disampaikan Buleks sapaan akrabnya, saat menggelar penjaringan aspirasi masyarakat (reses) di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Indrapura. Kegiatan tersebut diikuti ratusan PKL yang terdampak penertiban maupun kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Baca Juga: Buleks Dorong Aturan Pengelolaan Air oleh Pengembang di Surabaya
Dalam kesempatan itu, Buleks mendengarkan langsung berbagai keluhan dan aspirasi para pedagang, terutama terkait keberlangsungan usaha mereka yang menjadi sumber penghasilan sehari-hari.
“Pedagang yang ada di Indrapura ini adalah orang-orang yang sudah benar-benar meningkatkan perekonomian. Harapannya, jangan sampai mereka digusur,” ujarnya, pada Senin (5/10).
Menurut dia, penataan terhadap PKL tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Namun, penataan tersebut diharapkan dilakukan secara persuasif dengan melibatkan perangkat wilayah, seperti lurah dan camat.
Baca Juga: Warga Jepara Dibekali Mitigasi Kebakaran, Komisi B DPRD Surabaya Gandeng Damkar
“Kalau memang harus ditertibkan, bolehlah ditertibkan dan dirapikan. Tetapi juga harus diberikan edukasi. Jadi, mereka tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan berjualan,” katanya.
Selain persoalan penataan PKL, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menerima keluhan para pelaku UMKM terkait permodalan dan keberlanjutan usaha.
Baca Juga: Air PDAM Keruh hingga Berbau, DPRD Surabaya Soroti Pencemaran Kali Brantas
Ia menyebut, pelaku UMKM yang berjualan di jalan maupun mereka yang tengah berupaya mengembangkan usaha atau “naik kelas” membutuhkan perhatian dan pendampingan agar tetap mampu menjalankan roda perekonomian.
“Kalau UMKM bisa berjalan, berarti ada banyak keterlibatan masyarakat. Mereka adalah pelaku UMKM, baik yang berjualan di jalan maupun yang ingin naik kelas,” pungkasnya.
Editor : Redaksi
