TIKTA.id, Surabaya - Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo mengimbau agar pembangunan infrastruktur di kota Pahlawan sesuai prosedur yang telah ditentukan.
Selain itu, Agoeng juga meminta pengawas pembangunan infrastruktur dilakukan oleh kalangan ASN, utamanya yang sudah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi.
Baca juga: Pembangunan Infrastruktur di Jatim Jadi Sorotan Tiga Paslon Cagub dan Cawagub
"Harusnya sesuai jalur yang ditentukan, jangan seenkanya, kita bisa membatalkan itu, tak jamin Komisi bisa batalkan. Jadi yang di lapangan dan perencanaan jangan kerja seenaknya," kata Agoeng, Minggu (2/6).
Agoeng menegaskan, bila Pemkot tetap memakai jasa konsultan pengawas, khawatir cuma sekedar mencantumkan nama, akan tetapi kerjanya nihil.
Jika hal itu terjadi, papar Agoeng sewaktu-waktu Komisi C bisa membatalkan kontrak yang sudah di teken.
Baca juga: Reses di Bulak, Cak Ghoni Disambati Infrastruktur hingga Kenakalan Remaja
"Ujung-ujungnya itu hanya kamuflase, hanya nama, tapi orangnya tidak ada, atau satu konsultan pengawas bisa mengawasi beberapa proyek kan ya sama saja, buang buang duit," tegas Agoeng.
Oleh sebab itu, Agoeng mendesak Pemkot menggunakan ASN atau tenaga outsourcing dalam melakukan pengawasan infrastruktur.
Pasalnya urai Agoeng, Komisi C saat sidak ke lapangan tidak menemukan konsultan pengawas.
Baca juga: Proyek Infrastruktur, Komisi C: Pengawas Harus Aktif Turun ke Lapangan
Lebih parah lagi, ungkap legislator Partai Golkar tersebut, perencanaan pembangunan infrastruktur disinyalir dikerjakan asal-asalan.
"Yang tahu ada ikatan kontrak itu teman-teman dinas, tapi Komisi C sering mengawasi ke lapangan cari mana pengawasnya, namun enggak ada, kadang perencanaannya juga seenaknya," tukas Agoeng.
Editor : Redaksi