MAJALENGKA — Proses perbaikan jalan rusak di Kabupaten Majalengka pada tahun anggaran 2026 dipastikan harus melewati tantangan berat.
Pemerintah daerah dihadapkan pada penurunan kemampuan fiskal yang drastis serta rumitnya prosedur pelelangan berbasis digital yang memperlambat eksekusi di lapangan.
Baca Juga: Jalan Rusak Dikepung Protes Warga, Bupati Eman Sukses Amankan Dana Segar Rp100 Miliar dari Luar APBD
Bupati Majalengka Eman Suherman mengungkapkan, struktur APBD 2026 merupakan tahun pertama implementasi perencanaan murni di bawah kepemimpinannya.
Namun, ruang gerak pemerintah sangat terbatas akibat penurunan pendapatan daerah.
Sebagai perbandingan, saat Bupati Eman menjabat sebagai Kepala Dinas PU hingga Sekretaris Daerah (Sekda) pada periode terdahulu, APBD Majalengka mampu menembus angka Rp3,5 triliun dengan alokasi khusus infrastruktur mencapai Rp350 miliar hingga Rp400 miliar.
"Namun sejak tahun 2025 dan masuk ke tahun 2026 ini, kemampuan anggaran menurun hingga menyisakan Rp2,9 triliun, dengan alokasi infrastruktur saat ini hanya sebesar Rp74 miIiar," jelas Bupati di Pendopo Gedung Negara, Rabu (17/6).
Baca Juga: 779 Warga Majalengka Mundur dari Penerima Bansos, Pemkab Fokus Perbaiki Data Kemiskinan
Selain terpangkasnya anggaran hingga menyisakan kurang dari seperempat dari porsi ideal masa lalu, hambatan lain muncul dari regulasi pengadaan barang dan jasa.
Mekanisme prosedur pelelangan melalui sistem e-katalog (Micom) kerap menjadi kendala dalam percepatan pembangunan.
Aturan ketat yang membatasi paket lelang, ditambah tingginya risiko kegagalan tender akibat penyedia jasa yang tidak memenuhi syarat, membuat realisasi perbaikan di lapangan berjalan lambat, meski di sisi lain desakan masyarakat sangat tinggi.
Baca Juga: Bukan Hanya Piagam, Bupati Majalengka Sebut Pramuka Garuda Jadi Modal Cetak Pemimpin Masa Depan
Menyikapi kondisi dilematis ini, Bupati mengimbau warga Majalengka untuk tetap bersabar dan memahami situasi yang ada. Pemerintah daerah menegaskan tidak tinggal diam dan terus berupaya mencari celah pendanaan lain di luar APBD.
Saat ini, dari total 248 titik kegiatan infrastruktur terjadwal, baru sekitar 100 paket pekerjaan yang berhasil mulai dieksekusi secara bertahap sesuai timeline dan regulasi yang berlaku.
Editor : Redaksi
