MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka mencatat pencapaian terbesar dalam sejarah pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Sepanjang 2026, 4.500 unit rumah berhasil dibangun melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta.
Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan program Rutilahu tahun ini merupakan yang terbesar sejak Kabupaten Majalengka berdiri.
Baca Juga: Kasus HIV dan Malaria di Majalengka Menurun, Penemuan TB Meningkat Berkat Surveilans Aktif
"Ini menjadi sejarah baru bagi Majalengka. Jumlah rumah yang berhasil dibangun tahun ini sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Alhamdulillah, ini merupakan hasil kolaborasi semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat," kata Eman Suherman, Jum'at (31/7)
Pemkab Majalengka mengalokasikan sekitar Rp34,5 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk bantuan keuangan desa yang difokuskan untuk pembangunan rumah tidak layak huni.
Melalui skema tersebut, setiap desa memperoleh alokasi pembangunan lima unit rumah dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit. Dari total 343 desa di Kabupaten Majalengka, program tersebut menghasilkan sekitar 1.715 unit rumah layak huni.
Pembangunan Rutilahu semakin masif berkat dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang memberikan bantuan 2.150 unit rumah.
Selain itu, kontribusi juga datang dari berbagai pihak, di antaranya Boy Thohir sebanyak 250 unit rumah, Bank BJB melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Baznas, serta sejumlah mitra lainnya.
"Kalau ditotal, kurang lebih mencapai 4.500 rumah yang berhasil dibangun pada tahun ini. Ini merupakan capaian besar dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Eman.
Baca Juga: Susun Roadmap 2026–2030, Bupati Eman: Penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria Tak Boleh Setengah Hati
Menurut dia, program tersebut memberikan dampak nyata terhadap penurunan backlog Rutilahu di Majalengka. Dari sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar 11.000 unit, kini tersisa sekitar 6.000 hingga 7.000 unit yang masih membutuhkan penanganan.
Setelah memprioritaskan penyediaan rumah layak huni pada 2026, Pemerintah Kabupaten Majalengka kini mulai menyiapkan arah pembangunan berikutnya.
Pada tahun anggaran mendatang, bantuan keuangan desa direncanakan dialihkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar desa, terutama jalan lingkungan dan gang permukiman.
"Kalau tahun ini difokuskan untuk Rutilahu, maka tahun depan bantuan keuangan desa akan kita arahkan untuk pembangunan infrastruktur desa, khususnya jalan lingkungan dan gang," katanya.
Baca Juga: Bupati Majalengka Tegaskan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan, Pendidikan Karakter Jadi Prioritas
Dalam skema yang disiapkan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menangani pembangunan jalan desa, Pemerintah Kabupaten Majalengka tetap berfokus pada jalan kabupaten, sedangkan bantuan keuangan desa dari APBD akan digunakan untuk membangun jalan lingkungan.
Setiap desa direncanakan memperoleh alokasi sekitar Rp100 juta untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut.
Bupati Eman optimistis pembagian peran antarpemerintah tersebut akan mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.
"Dengan konsep pembangunan yang saling mendukung ini, kami optimistis persoalan infrastruktur dasar di desa dapat diselesaikan secara bertahap sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.
Editor : Redaksi
