SURABAYA - Wakil Menteri Dalam Negeri negeri Republik Indonesia (Wamendagri RI) Bima Arya memberikan tanggapan terkait wacana yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah agar dipilih oleh DPRD, lantaran penyelenggaraan Pilkada dinilai menghabiskan biaya yang cukup tinggi.
Menurut Bima Arya, sebelum wacana itu benar terjadi, maka terlebih dahulu harus didalami apa yang menjadi akar persoalan penyelenggaraan Pilkada menelan biaya tinggi, selain juga harus dirumuskan dahulu desain besar otonomi daerah Indonesia mengingat itu akan berdampak pula pada sistem Pilkada kedepannya.
Baca juga: Bersama Komunitas Motor Polres Jember Serukan Persatuan dan Kesatuan
"Ini karena adanya persoalan politik biaya tinggi, mau nyaleg tinggi, mau Pilkada tinggi. Sekarang harus didalami dulu akar persoalan biaya tinggi itu apa yang menyebabkan, jangan sampai kemudian akarnya tidak terpecahkan tapi kemudian sistemnya berubah," kata Bima Arya.
"Ini juga harus dirumuskan dulu desain besar otonomi daerah Indonesia seperti apa, apakah titik tumbuhnya di provinsi, kota atau kabupaten. Itu berdampak juga pada sistem Pilkada ke depan seperti apa," tambahnya.
Lebih lanjut, Wamendagri Bima Arya menyebut meskipun nantinya wacana kepala daerah dipilih DPRD benar-benar terealisasi, maka semua sistem itu pasti ada plus minusnya. Karena itu, saat ini pihaknya tengah membuka ruang bagi semua lapisan untuk dapat memberikan masukan terkait sistem Pilkada yang diwacanakan oleh Presiden Prabowo Subianto itu.
Baca juga: Diskusi dengan Nelayan, Luluk Siap Sulap Kampung Nelayan jadi Desa Wisata
"Sekarang kita membuka ruang untuk warga, teman-teman peneliti atau kampus untuk memberi masukan sistem Pilkada ini seperti apa dengan berbagai catatan. Semua ada plus minusnya. Langsung bisa jadi mahal, rumit, berbiaya tinggi," ungkapnya.
"Bahkan banyak juga hibah dana negara yang kemudian harusnya bisa dialokasikan untuk kemiskinan tapi tertunda untuk pemilu, itu negatifnya. Tapi positifnya rakyat memiliki hak memilih secara langsung. Kalau dikembalikan ke DPRD juga mungkin bisa lebih praktis tetapi bagaimana kita mencegah politik uang terjadi di DPRD," lanjut Bima.
Dengan demikian, maka kembali Wamendagri Bima Arya mengajak semua untuk memberikan masukan terkait wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hal ini lantaran Presiden sendiri telah memerintahkan agar wacana tersebut dikaji secara serius, dan nantinya awal tahun 2025 akan mulai dilakukan pembahasan dengan DPR RI.
Baca juga: Polres Bangkalan Perketat Penjagaan Kantor KPU dan Bawaslu
"Semua sistem pasti ada positif negatifnya. Sekarang kita mengajak semua untuk memberi masukan dan kita kaji bersama-sama. Presiden memerintahkan ini untuk betul-betul dikaji secara serius dan awal tahun mulai pembahasan dengan DPR Komisi 2," pungkasnya.
Sementara itu, hingga saat ini Wamendagri Bima Arya mengaku telah mendapatkan cukup banyak masukan dari berbagai pihak yang menolak wacana kepala daerah dipilih DPRD, lantaran mereka ingin tetap memilih kepala daerah secara langsung.
Editor : Redaksi