Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan dan korupsi birokrasi meningkatkan kekhawatiran tentang isu pelayanan publik. Sebagai penanggung jawabnya, pemerintah hendaknya memberikan kontribusi yang signifikan kepada strategi-upaya pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kepercayaan publik (public trust) dapat dipengaruhi oleh komitmen dan kepatuhan terhadap keberlangsungan capaian pelayanan publik.
Baca Juga: Resensi Buku: Paradigma Baru Menuju Environmental Governance yang Berkelanjutan
Upaya mereformasi kemampuan institusi dalam ranah pelayanan publik bukan sekadar tuntutan administratif. Namun, ini sebuah keniscayaan guna menjawab jurang pemisah antara ekspektasi masyarakat dan realitas kinerja birokrasi.
Ketidakpuasan yang selama ini tersalurkan melalui berbagai kritik dan keluhan publik mencerminkan adanya kecenderungan stagnasi dalam sistem tata kelola yang lama.
Hal ini diperlukan transformasi fundamental yang menyentuh akar permasalahan. Transformasinya menuntut pergeseran paradigma secara menyeluruh.
Artinya, setiap aparatur negara tidak lagi memandang dirinya sebagai penguasa yang dilayani, melainkan sebagai fasilitator yang mengedepankan kepentingan warga negara.
Menanamkan mindset dan culture-set yang responsif, kompetitif, serta berkualitas merupakan langkah awal untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang dinamis.
Responsivitas mengandaikan kecepatan dan ketepatan dalam menangani kebutuhan publik, sementara daya saing mendorong institusi untuk terus melakukan inovasi secara berkelanjutan agar tidak tertinggal oleh dinamika tuntutan-zaman.
Kualitas pelayanan yang dihasilkan pada akhirnya akan menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan reformasi birokrasi, sekaligus menjadi instrumen untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah.
Kompleksitas isu pelayanan publik sering kali berakar pada perbedaan nilai, variasi perspektif, serta keragaman teori yang digunakan dalam membedah fenomena tersebut.
Perbedaan paradigma ini lumrah terjadi karena setiap pemangku kepentingan memiliki sudut pandang subjektif mengenai apa yang dianggap sebagai pelayanan ideal.
Oleh karena itu, pendekatan multiperspektif menjadi sangat krusial sebagai landasan kajian ilmiah maupun praktis.
Dengan mengadopsi berbagai lensa disiplin ilmu, para pengambil kebijakan dapat memetakan persoalan secara lebih holistik, sehingga solusi yang dirumuskan tidak hanya bersifat sektoral atau sementara, tetapi mampu menyentuh aspek struktural dan kultural secara simultan.
Baca Juga: Resensi Buku: Urgensi Revolusi Kepemimpinan Sektor Publik
Realitas ini menghadirkan tantangan besar untuk terus bersikap adaptif. Mereka dituntut untuk mampu menyelaraskan teori-teori pelayanan publik dengan praktik lapangan yang sering kali penuh dengan hambatan-patologi birokratis.
Sinergi antara pemikiran akademis yang mendalam dan kebijakan-manajemen pelayanan publik yang aplikatif akan menjadi kunci dalam menjawab tantangan riil di sektor publik.
Keberhasilan dalam menavigasi berbagai perspektif ini pada akhirnya akan menentukan sejauh mana institusi publik mampu berevolusi menjadi organisasi yang modern, inklusif, dan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.
Buku ini terdiri atas 15 Bab yang memuat tiga bagian utama. Bagian Pertama berisi pengantar yang menjelaskan konsep dasar dan pentingnya pelayanan publik.
Bagian Kedua membahas tinjauan teoretis pelayanan publik, termasuk pergeseran paradigma di dalamnya. Bagian Ketiga mengeksplorasi isu-isu strategis terkini dalam pelayanan publik.
Tentu saja buku ini merupakan referensi/bahan bacaan yang sungguh bermanfaat, terutama bagi pembaca yang kiranya concern dengan isu seputar pelayanan publik.
Baca Juga: Administrasi Publik Beretika: Kunci Kepercayaan dan Pelayanan Prima
Identitas Buku:
Judul: Public Service: Tinjauan Teoretis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik
Penulis: Mochamad Chazienul Ulum
Tahun: 2018
ISBN : 9786024326111
Penerbit: UB Press
Editor : Redaksi
