SURABAYA – Penghapusan anggaran pengadaan CCTV oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat sorotan dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko dari Fraksi Gerindra. Ia menilai, di tengah meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), seharusnya Pemkot memperkuat langkah-langkah pencegahan, salah satunya dengan pengadaan kamera pengawas (CCTV).
“Pemkot mengajak masyarakat memerangi curanmor, tapi kenapa dalam pokok-pokok pikiran (pokir) tidak ada anggaran untuk CCTV? Bahkan, CCTV juga tidak masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Padahal, CCTV terbukti sebagai salah satu instrumen keamanan yang cukup efektif untuk memantau wilayah yang tidak bisa dijangkau langsung oleh petugas maupun warga,” ujar Yona, Minggu (13/4).
Baca juga: Kabinet Surabaya Berkah, DPRD Ingatkan Pentingnya Sinergi dan Kompetensi
Yona menegaskan bahwa meningkatnya kasus curanmor dan penculikan anak akhir-akhir ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pemkot Surabaya. Ia menyebutkan, jika instrumen keamanan berbasis partisipasi warga seperti portal dan pos kamling kembali diaktifkan, serta didukung dengan kelengkapan CCTV, maka keamanan lingkungan di kampung-kampung dapat terjaga lebih optimal.
“Apalagi sekarang sedang marak-maraknya curanmor dan penculikan anak. Jika instrumen warga seperti portal dan pos kamling diaktifkan, lalu CCTV juga lengkap, maka keamanan kampung-kampung di Surabaya, insyaAllah, bisa terjaga,” tegasnya.
Baca juga: Ganggu Ketertiban, Aktivitas WRSE di Makam Kembang Kuning Tuai Sorotan DPRD Surabaya
Yona juga mengungkapkan bahwa dirinya secara pribadi telah membantu pengadaan CCTV di sejumlah wilayah Surabaya Barat. Menurutnya, hasilnya cukup efektif dalam menekan angka kriminalitas, bahkan untuk kasus-kasus kecil sekalipun.
“Saya membantu CCTV warga di beberapa wilayah di Surabaya Barat. Terbukti cukup efektif, bahkan dapat mengidentifikasi maling sandal di masjid,” tuturnya.
Baca juga: DPRD Surabaya: Pengawasan Miras Butuh Langkah Nyata, Bukan Cuma Ajakan
Ia pun berharap Pemkot Surabaya mengevaluasi ulang kebijakan penghapusan anggaran CCTV. Menurutnya, jika ingin menciptakan ketahanan wilayah yang kuat terhadap tindak kejahatan jalanan, maka sinergi antara partisipasi warga dan teknologi pengawasan tidak bisa dikesampingkan.
“Kalau kita ingin keamanan Surabaya terjaga, maka pendekatannya harus menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Sinergi warga, aparat, dan teknologi harus diperkuat, bukan dikurangi,” pungkasnya.
Editor : Redaksi