SURABAYA – Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya mengapresiasi kinerja Pemkot dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2025, namun mengingatkan adanya sejumlah isu strategis, mulai dari pinjaman daerah hingga kesiapan menghadapi banjir.
Juru bicara Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo, menjelaskan bahwa meskipun kekuatan belanja APBD turun Rp33,98 miliar, tambahan pembiayaan justru mendorong total belanja naik Rp7,39 miliar menjadi Rp12,35 triliun.
Baca Juga: Dugaan Permintaan THR Mencuat, DPRD Surabaya Minta Integritas LPMK Dijaga
“Kondisi ini menunjukkan perputaran ekonomi yang lebih baik dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti atas pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar, PKS meminta agar proyek infrastruktur yang dibiayai benar-benar siap dan selesai tepat waktu.
“Seluruh tahapan harus sesuai prosedur dan berdasarkan studi kelayakan,” tegasnya saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna, Kamis (14/8).
PKS juga meminta, laporan rinci terkait dampak program padat karya terhadap penurunan tingkat pengangguran yang masih berada di angka 4,91% dan pengentasan kemiskinan yang menyentuh 116.620 jiwa.
Baca Juga: Legislator PAN Minta Hearing Lanjutan Soal Polemik Normalisasi Sungai Kalianak
Isu lain yang turut disoroti meliputi realisasi perbaikan rumah tidak layak huni, penambahan rumah susun, dan pembangunan rumah susun milik.
Dari sektor kesehatan, anggaran Rp2,5 triliun diharapkan dapat memperkuat layanan Puskesmas, meningkatkan fasilitas rumah sakit, serta mengoptimalkan upaya pencegahan penyakit.
Sementara di bidang pendidikan, anggaran Rp2,57 triliun diharapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru, serta memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
Baca Juga: Reses di Kedurus, Siti Mariyam Serap Aspirasi Warga soal Balai RW, PAUD hingga BPJS Terblokir
Menjelang musim hujan, PKS menegaskan pentingnya kesiapan menghadapi banjir, termasuk banjir rob di wilayah utara dan timur Surabaya.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana realisasi pembangunan sudetan, rumah pompa, dan infrastruktur pengendali banjir lainnya,” ujarnya.
Editor : Redaksi
