MAJALENGKA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat, mendorong pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) secara merata hingga tingkat desa sebagai upaya memperkuat literasi digital dan menangkal berbagai dampak negatif perkembangan teknologi informasi.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam workshop bertema KIM Peduli Digital yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat di Politeknik Mardira Panyingkiran, Majalengka, Selasa (2/6).
Baca juga: Diskominfo Jabar Siapkan Evaluasi Kompetensi KIM untuk Perkuat Literasi Digital
Menurut Taufik, keberadaan KIM sangat penting di tengah derasnya arus informasi yang bergerak begitu cepat melalui berbagai platform digital.
KIM dinilai dapat menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus membantu menyaring informasi yang beredar di tengah publik.
"Kami berharap Komunitas Informasi Masyarakat ini bisa betul-betul terbentuk di seluruh Jawa Barat, mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga ke tingkat desa. KIM harus menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi garda terdepan dalam memberikan literasi digital," ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerataan pembentukan KIM menjadi kebutuhan mendesak karena masih tingginya masyarakat yang terpapar aktivitas ilegal berbasis digital, termasuk judi online dan pinjaman online.
Selain itu, penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial juga masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
Baca juga: Ineu dan Bayu Awasi Program Pertanian di Ujungjaya dan Tomo, Soroti Bantuan Pupuk hingga Alsintan
Menurutnya, kehadiran KIM di tingkat masyarakat bawah diharapkan mampu meningkatkan pemahaman warga terhadap informasi yang diterima sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.
"Jawa Barat ini termasuk yang tertinggi dalam penggunaan judi online dan pemanfaatan pinjaman online. Ditambah lagi dengan maraknya berita hoaks di media sosial. Melalui KIM, kita harapkan pemahaman masyarakat meningkat sehingga isu hoaks bisa langsung ditangkal di masyarakat bawah, dan hal-hal negatif lainnya bisa ditekan. Informasi yang terukur dan baik pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga," katanya.
Sebagai bentuk dukungan, DPRD Jawa Barat melalui Komisi I menyatakan siap mengawal penguatan regulasi dan penganggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca juga: Peran KIM dalam Literasi Digital di era Akselerasi Tranformasi
Dukungan tersebut diarahkan untuk pembentukan, pembinaan, hingga penyediaan sarana dan prasarana KIM di wilayah yang belum memiliki komunitas tersebut.
Taufik juga mendorong Diskominfo Jawa Barat menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta melakukan evaluasi kompetensi secara berkala guna memastikan KIM dapat menjalankan perannya secara optimal.
"KIM harus menjadi garda terdepan dalam memberikan literasi digital," tegasnya.
Editor : Redaksi