SUMEDANG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ineu Purwadewi Sundari bersama Bayu Satya Prawira melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jumat (8/5).
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya di sektor pertanian, berjalan tepat sasaran sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan Jawa Barat XI.
Baca Juga: Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, DKP3 Majalengka Siapkan PPL untuk Dampingi Penggunaan Alsintan
Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang, Asep Ronny Hidayat bersama jajaran pengurus PAC dan ranting PDI Perjuangan dari dua kecamatan tersebut.
Dalam dialog bersama warga, sejumlah persoalan mencuat. Mulai dari bantuan sarana produksi (saprodi), alat mesin pertanian (alsintan), hingga distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai masih perlu pengawasan lebih lanjut.
Ineu menegaskan, fungsi pengawasan DPRD harus mampu memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat, terutama petani di tingkat bawah.
Baca Juga: Bupati Majalengka Serahkan 69 Unit Alsintan, Perkuat Ketahanan Pangan dan Percepat MT II
“Sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, kami harus memastikan kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat benar-benar menjawab kebutuhan di akar rumput. Aspirasi mengenai pupuk dan alsintan dari Ujungjaya dan Tomo ini akan menjadi catatan prioritas kami dalam pembahasan anggaran ke depan,” ujar Ineu.
Sementara itu, Bayu menyoroti pentingnya validasi data penerima bantuan agar program pemerintah tidak meleset dari sasaran. Ia juga mengapresiasi keterlibatan Kepala Desa Ujungjaya, Cucun Alfian dan Kepala Desa Sakurjaya, Eje Charlim dalam sinkronisasi program pembangunan di tingkat desa.
Baca Juga: PAW DPRD Surabaya, Anas Karno Siap Ditugaskan di Komisi Mana Pun
“Sinergi antara legislatif dan pemerintah desa sangat vital. Pengawasan lapangan ini bertujuan agar bantuan pertanian tepat sasaran dan tidak ada kendala administratif yang merugikan petani,” kata Bayu.
Melalui pengawasan tersebut, DPRD Jawa Barat berharap usulan dari desa dapat selaras dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga persoalan mendasar petani di Sumedang bisa segera ditangani melalui kebijakan yang lebih akurat.
Editor : Redaksi
