MAJALENGKA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat berkomitmen memperkuat kapasitas Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) melalui peningkatan kompetensi dan evaluasi berkala guna menghadapi tantangan disinformasi di ruang digital.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Jawa Barat, Nidar Nadrotan Naim, dalam kegiatan workshop KIM Peduli Digital yang digelar di Politeknik Mardira Panyingkiran, Majalengka, Selasa (2/6).
Baca juga: DPRD Jabar Dorong Pembentukan KIM hingga Desa untuk Tangkal Hoaks dan Judi Online
Nidar menyambut baik dukungan DPRD Jawa Barat terhadap penguatan peran KIM, terutama dalam aspek regulasi dan penganggaran. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci untuk meningkatkan literasi digital masyarakat di tengah semakin luasnya ruang informasi digital.
"Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD Jabar, khususnya dalam hal penguatan regulasi dan penganggaran. Kami sepakat bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mengedukasi masyarakat di ruang digital yang sangat luas ini," ujarnya.
Ia mengatakan Diskominfo Jawa Barat akan mempercepat pembentukan KIM di berbagai daerah melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia KIM juga menjadi perhatian utama agar komunitas tersebut mampu menjalankan fungsi edukasi secara efektif.
Baca juga: Wakapolri Tekankan Transformasi Digital dan Penguatan SDM pada Rakernis Humas Polri 2026
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menyiapkan instrumen evaluasi berupa penilaian kompetensi secara berkala. Evaluasi tersebut ditujukan untuk memastikan anggota KIM memiliki kemampuan verifikasi informasi yang memadai dan mampu mengidentifikasi berbagai bentuk hoaks yang beredar di masyarakat.
Diskominfo juga akan menindaklanjuti usulan penyusunan SOP serta sistem penghargaan bagi KIM yang aktif melakukan edukasi kepada masyarakat.
Baca juga: Peran KIM dalam Literasi Digital di era Akselerasi Tranformasi
Menurut Nidar, keberadaan KIM tidak cukup hanya dibentuk secara administratif, tetapi harus dibekali kemampuan dan keterampilan yang mendukung peran mereka sebagai pengelola informasi di tingkat akar rumput.
"Sesuai masukan dari Pak Wakil Ketua DPRD, kami akan menyiapkan instrumen evaluasi berupa penilaian kompetensi KIM secara berkala. Hal ini penting agar KIM tidak hanya sekadar dibentuk, tetapi memiliki kecakapan (skill) untuk menjadi benteng pertahanan informasi, mengkounter hoaks di akar rumput secara mandiri, sekaligus meluruskan sentimen-sentimen negatif yang merugikan masyarakat," pungkasnya.
Editor : Redaksi