Fasis Laporkan Komisi B DPRD Surabaya ke BK, Josua: Surat Kami Dipimpong Tanpa Kejelasan

Josua, ketua harian Fasis
Josua, ketua harian Fasis

SURABAYA - Ketua Harian Forum Analisis Surat Ijo Surabaya (Fasis), Josua, resmi melaporkan Komisi B DPRD Surabaya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya. Laporan tersebut dilayangkan karena Komisi B dianggap tidak menindaklanjuti permintaan Fasis untuk menggelar rapat dengar pendapat terkait permasalahan surat ijo.

Menurut Josua, pihaknya sudah melayangkan surat ke Komisi B sejak Agustus 2024. Namun, hingga saat ini, tidak ada tindak lanjut meski dirinya telah beberapa kali berkomunikasi langsung dengan Ketua Komisi B, Mohammad Faridz Afif.

Baca Juga: Dorong Pemulihan Ekonomi, DPRD Surabaya Minta OJK Hapus Kolekbilitas Kredit di Bawah Rp 5 Juta

"Surat kami sejak bulan Agustus tidak pernah ditindaklanjuti. Sudah beberapa kali saya ke sini dan bertemu Pak Afif. Katanya diminta tunggu, tapi sampai sekarang hearing tidak pernah diadakan," ujar Josua kepada wartawan, Jumat (20/12).

Josua mengungkapkan, setelah berkali-kali mendesak Komisi B, permasalahan tersebut malah dilempar ke Komisi C. Namun, saat dikonfirmasi ke Sekretaris Komisi C, Aning Rahmawati, ia justru menyebut bahwa isu surat ijo merupakan tanggung jawab Komisi B.

"Suratnya malah dipimpong ke Komisi C. Tapi ketika saya tanya Bu Aning, dia bilang itu tupoksi Komisi B. Jadi ini dilempar-lempar terus tanpa ada kejelasan," tegas Josua.

Baca Juga: Komisi B Tegaskan Rapat Dengar Pendapat Tidak Digelar Karena Fasis Kalah di Pengadilan

Josua menilai tindakan ini tidak profesional dan menunjukkan lemahnya koordinasi antar komisi di DPRD Surabaya.

"Kami bingung dengan sikap seperti ini. Padahal masalah surat ijo ini butuh perhatian serius karena menyangkut kepentingan warga Surabaya," imbuhnya.

Baca Juga: Komisi B Tegaskan Rapat Dengar Pendapat Tidak Digelar Karena Fasis Kalah di Pengadilan

Atas dasar ketidakjelasan tersebut, Fasis memutuskan untuk membawa masalah ini ke BK DPRD Surabaya agar ada evaluasi terhadap kinerja Komisi B.

"Kami harap BK bisa memberikan perhatian dan mengambil langkah tegas. Jangan sampai masalah ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian," pungkasnya.

Editor : Redaksi