SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mewacanakan Diklat kebangsaan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD). Diklat akan dilaksanakan usai proses lelang jabatan. Hal ini untuk memperkuat semangat kebangsaan dan nasionalisme di lingkungan birokrasi.
Eri menyebut, Pemkot sebelumnya telah menggelar Diklat kebangsaan pada 2023. Namun, pada tahun 2024 terhenti karena adanya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak.
Baca Juga: Ketua Fraksi PKS Surabaya: Pengajuan Utang Pemkot Harus Sesuai Prosedur
"Kami akan melanjutkan Diklat ini setelah lelang jabatan selesai. Prosesnya dimulai pada awal Februari 2025 dengan berbagai tahapan, termasuk pelantikan pejabat baru," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Senin (14/1).
Eri menuturkan, proses lelang jabatan akan dimulai pada Februari 2025. Dalam tahap ini, mulai Kepala Dinas, Kepala Seksi (Kasi) kecamatan hingga staf, diminta membuat proposal visi misi sebagai bagian dari program kinerja.
"Jika seorang Kasi kecamatan ingin menjadi Kepala Bidang (Kabid), mereka wajib menyusun dua proposal, pertama sebagai Kasi, dan kedua sebagai calon Kabid. Jika tidak terpilih, mereka tetap kembali ke jabatan sebelumnya. Namun, jika ada staf dengan proposal lebih baik, posisinya bisa digantikan," jelas Wali Kota Eri.
Setelah lelang jabatan selesai, Pemkot Surabaya akan menggelar Diklat kebangsaan secara bergantian.
Baca Juga: Banjir jadi Prioritas Pemkot Surabaya di 2025, Nunggu Anggaran Tambahan Disetujui
Eri mengatakan, formatnya dirancang serupa dengan program tahun 2023. Dimana para peserta diwajibkan menjalani pelatihan mandiri, termasuk memasak dan mencuci sendiri tanpa bantuan pihak lain.
"Kita masih berdiskusi dengan Akademi Angkatan Laut (AAL). Jadi saya mintanya seperti dulu (2023), kita pernah melakukan ini (Diklat Kepala PD)," ungkapnya.
Eri juga memastikan, pelantikan pejabat baru hasil lelang jabatan akan dilakukan sekitar pertengahan Februari 2025.
Baca Juga: Cegah Wabah HMPV, DPRD Surabaya Minta Pemkot Perketat Pengawasan Kesehatan
Setelah pelantikan, Diklat kebangsaan segera digelar untuk memastikan para pejabat memiliki pemahaman dan semangat nasionalisme yang kuat.
"Jadi pelaksanaannya nanti menunggu setelah pelantikan Kepala PD yang baru. Rencana pelantikan pertengahan Februari 2025," pungkasnya.
Editor : Redaksi
