SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael, memaparkan hasil reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 yang meliputi Kecamatan Asemrowo, Benowo, Pakal, Sambikerep, Sukomanunggal, Tandes, dan Lakarsantri.
Dalam kegiatan reses tersebut, Josiah menerima berbagai keluhan warga, mulai dari persoalan infrastruktur dasar hingga ketidaktepatan data penerima bantuan sosial (bansos).
Baca Juga: Buchori Imron Minta DLH Cegah Truk Sampah Bermasalah Beroperasi, Hindari Kebocoran Air Lindi
Menurut Josiah, mayoritas aspirasi yang disampaikan masyarakat masih berkaitan dengan minimnya pembangunan infrastruktur di kawasan Surabaya Barat, khususnya di wilayah Sambikerep, Benowo, dan sekitarnya.
"Keluhan masyarakat kurang lebih masih sama. Mereka berharap Pemerintah Kota Surabaya bisa lebih hadir untuk melakukan pembenahan, terutama terkait infrastruktur dasar," katanya.
Ia menjelaskan, kebutuhan yang paling banyak disampaikan warga meliputi pembangunan paving jalan lingkungan, perbaikan saluran drainase, serta pembangunan gorong-gorong di sejumlah titik yang dinilai masih kurang memadai.
Menurutnya, kondisi beberapa kawasan di Surabaya Barat masih menyerupai wilayah pedesaan dengan akses jalan yang terbatas dan banyak lahan kosong. Kondisi tersebut dinilai kontras dengan perkembangan kawasan perumahan elite yang tumbuh pesat di wilayah yang sama.
"Di Surabaya Barat terlihat cukup jomplang. Di satu sisi ada perumahan mewah, tetapi di sisi lain masih banyak perkampungan yang membutuhkan perhatian infrastruktur. Ini yang perlu menjadi fokus pemerataan pembangunan," tuturnya.
Baca Juga: Faris Abidin Soroti Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Proyek Pembangunan di Surabaya
Selain persoalan infrastruktur, legislator asal PSI itu mengungkapkan, bahwa banyak warga juga mengeluhkan sistem desil yang digunakan pemerintah sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.
"Di hampir setiap titik reses, warga mengeluhkan masalah desil. Banyak yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi masuk desil 6 atau lebih tinggi, sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok desil 1 sampai 5," ujarnya.
Josiah menilai masih terdapat kelemahan dalam proses pendataan karena sebagian warga dinilai hanya dilihat dari kondisi fisik tempat tinggal tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini yang mereka alami.
Ia mencontohkan adanya warga yang tinggal di rumah yang tampak layak, namun tidak memiliki penghasilan tetap dan hidup dalam keterbatasan setelah kehilangan sumber nafkah keluarga.
Baca Juga: Cegah Jukir Liar, DPRD Surabaya Dukung Transparansi Data Petugas Parkir
"Kami menemukan banyak kasus warga yang saya sebut hidup di 'sangkar emas'. Rumahnya terlihat bagus sehingga dianggap mampu, padahal kondisi ekonominya sangat sulit. Mereka kesulitan mendapatkan bantuan karena penilaian lebih banyak berdasarkan kondisi aset yang terlihat," jelasnya.
Dengan begitu, ia mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan desil agar lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
"Perlu ada perbaikan data dan skema pendampingan atau pemberdayaan bagi warga yang kondisinya seperti ini. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh bantuan," pungkasnya.
Editor : Redaksi
