SURABAYA – PC PMII Surabaya, mendesak Pemkot klarifikasi terkait sumber pendanaan acara silaturahmi dan tasyakuran, di halaman Balai Kota Surabaya pada Sabtu (1/3) malam.
Menurut Wakil Ketua II PC PMII Surabaya, Moh Unez Azizi,, acara tersebut berpotensi melanggar kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditegaskan, dalam Surat Edaran Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengenai penghematan anggaran dan pemangkasan belanja nonprioritas.
Baca juga: Ketua Umum PC PMII Surabaya Ungkap Strategi Kaderisasi dan Perluas Peran dalam Kebijakan Kota
"Kami mendesak Pemkot Surabaya untuk memberikan penjelasan terbuka terkait sumber dana acara ini. Jika menggunakan APBD, maka harus ada transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, alokasi dana harus benar-benar difokuskan pada kepentingan publik, bukan sekadar seremonial," ujar Moh Unez Azizi, Minggu (2/3)
Unez menambahkan, PC PMII kota Surabaya akan terus mengawal, kebijakan anggaran daerah, agar tetap berpihak kepada masyarakat, dan digunakan secara efektif untuk kesejahteraan bersama.
"PC PMII Surabaya berkomitmen, untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran daerah, tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami akan terus mengawasi, agar anggaran publik tidak disalahgunakan, untuk kepentingan yang kurang substansial, melainkan benar-benar, dialokasikan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya, pada saat dikonfirmasi oleh pawarta tikta.id Minggu (2/3).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkot Surabaya terkait sumber pendanaan acara tersebut. PC PMII Surabaya berharap Pemkot, segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Berikut pernyataan sikap dari PC PMII Surabaya :
1. Konsistensi dalam Efisiensi Anggaran
Baca juga: Pelantikan PC PMII Kota Surabaya, Gus Shofi: Momentum Kebangkitan dan Rebranding PMII
- Jika efisiensi anggaran benar-benar menjadi prioritas, maka seluruh bentuk belanja seremonial yang tidak esensial harus diminimalisir atau bahkan dihilangkan.
- Pemkot Surabaya harus menunjukkan komitmen yang nyata dalam menjalankan kebijakan penghematan anggaran secara konsisten.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan APBD
- Pemkot Surabaya perlu menjelaskan kepada publik apakah acara tasyakuran ini dibiayai oleh APBD atau tidak.
Baca juga: Tuntut Kepastian HGB di Perairan Surabaya - Sidoarjo, PMII Surabaya akan Gelar Audensi
- Jika benar menggunakan APBD, maka harus ada justifikasi yang jelas mengenai urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat luas.
3. Prioritas pada Peningkatan Kesejahteraan Publik
- Dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan efisiensi, anggaran daerah harus lebih difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- Penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial yang bersifat simbolis harus dievaluasi agar tidak bertentangan dengan semangat penghematan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Editor : Redaksi