SURABAYA,Tikta.id - APBD kota Surabaya Tahun 2024, ditetapkan oleh DPRD dan Walikota Eri Cahyadi tepat pada Hari Pahlawan 10 November 2023. Penetapan APBD dilaksanakan saat sidang Paripurna di ruang utama lantai III DPRD Surabaya.
Sayang nya, APBD kota Surabaya Tahun 2024 ditetapakan menjadi Rp 10,9 Triliun. Padahal tahun 2023, APBD Surabaya disetujui sebesar Rp 11,3 T.
Terhadap turunnya APBD Surabaya Tahun 2024, anggota banggar DPRD Surabaya Mochammad Machmud menegaskan, semangat penetapan APBD Surabaya tahun ini tidak sejalan atau menggambarkan spirit para pahlawan.
"Semangat APBD itu sendiri tidak seperti semangatnya para pahlawan. Dimana APBD menurun, tidak meningkat." kata Machmud, Kamis (9/11).
"Padahal semangatnya, semangat pahlawan. Harusnya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," ujarnya
Karena itu ia menilai, turunnya APBD Surabaya Tahun 2024 tersebut tidak sinergi antara isi semangat APBD dengan Hari Pahlawan.
"Sebenarnya ini tidak mempunyai pengaruh apapun. Tapi penetapan APBD Surabaya di Hari Pahlawan tidak connect atau tidak nyambung." urai Mochammad Machmud.
Klaim SILPA Rp 220 M
Turunnya APBD Surabaya Tahun 2024 turut memantik Walikota Eri Cahyadi buka suara. Ia menjelaskan, turunnya APBD tersebut karena masih terdapat SILPA 2023.
Eri menyebut, SILPA APBD 2023 sebesar Rp 220 M. Sehingga APBD Surabaya 2024 ditetapkan Rp 10,9 T. Kendati demikian dia memastikan untuk PAD tahun ini tidak mengalami perubahan atau penurunan.
"Tahun kemarin SILPA kita semakin rendah, ini betul karena SILPA tahun kemarin Rp 800 miliar, tahun ini Rp 220 miliar," kata Eri Cahyadi di Gedung DPRD Surabaya.
Eri menegaskan, bila SILPA semakin tinggi menunjukkan kinerja dari pemerintah kota dan DPRD Surabaya semakin jelek.
Maka dari itu, Eri bersyukur karena DPRD Surabaya terus intens membantu dalam menentukan anggaran, sekaligus juga melaksanakan fungsi pengawasannya.
"Alhamdulillah dengan DPRD yang Intens untuk membantu kita melaksanakan anggaran, juga pengawasan sebagai fungsi budgeting, akhirnya SILPA turun." ucap Eri
"Dan ini menjadi yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya, cuma Rp 220 miliar." urai Eri Cahyadi.
Khidmati Jiwa Kepahlawanan
Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya menegaskan, sudah menjadi keajegan Kota Surabaya untuk menetapkan APBD murni di tahun berikutnya tepat Hari Pahlawan.
“Kita menetapkan APBD 2024 pada Jumat 10 Nopember, tepat Hari Pahlawan, seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita khidmati jiwa kepahlawanan dan patriotisme arek-arek Suroboyo, pada 10 Nopember 1945, yang dengan gagah berani dan tekad berkobar-kobar bertempur hebat, hidup dan mati, melawan tantara sekutu. Untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia yang waktu itu baru beberapa bulan sejak diproklamasikan Soekarno-Hatta 17 Agustsus 1945,” kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya.
Program-program pembangunan Kota Surabaya disusun melalui masukan, saran dan gagasan dari berbagai representasi masyarakat di kampung-kampung, yang dihimpun melalui musyawarah pembangunan. Juga melalui penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan 50 anggota DPRD. Maupun melalui pertemuan-pertemuan informal dengan warga masyarakat di berbagai kampung dan pemukiman.
“Pembangunan menyentuh di semua wilayah Surabaya, menyentuh di semua lapisan masyarakat, melibatkan semua kampung dan pemukiman, serta mencakup sekian banyak urusan pemerintahan. Kita beruntung punya kekuatan APBD yang besar, yang ditopang sumber daya manusia yang bagus, sistem pelayanan yang terus berbenah, serta leadership yang hebat di semua tingkatan. Ditambah lagi, kemajuan Surabaya digerakkan oleh partisipasi masyarakat yang hebat dan luar biasa,” kata Adi.
Dalam pengalaman bertemu warga masyarakat di banyak kampung dan berbagai wilayah, Adi Sutarwijono menjumpai antusiasme dan jiwa gotong royong warga masyarakat terwujud dalam upaya-upaya pembenahan linkungan dan sarana-prasarana umum.
“Luar biasa! Kecintaan warga masyarakat pada kampung dan Kota Surabaya. Warga masyarakat aktif memperjuangkan berbagai usulan pembangunan,” kata Adi.
Pendidikan dan kesehatan urutan teratas dalam alokasi anggaran pembangunan, masing-masing di level 21 persen dari APBD 2024. DPRD Surabaya terus mengawal ketat terjaminnya akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Seperti penerapan zonasi sekolah, pemberian seragam gratis bagi pelajar tidak mampu, beasiswa pemuda tangguh untuk pelajar SMA/SMK dan perguruan tinggi. Juga pelayanan kesehatan yang terus berbenah, serta pembangunan rumah sakit tipe C di Jalan Ir. Soekarno.
Pun dengan pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana lain. Seperti pavingisasi, perbaikan saluran air yang menekan ancamann banjir, lampu penerangan umum, perbaikan berbagai balai RW untuk mendekatkan layanan pada masyarakat, program pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Di aspek kebudayaan dan pariwisata, DPRD Surabaya berusaha mendorong penguatan adat-istiadat serta kesenian lokal, seperti Sedekah Bumi yang secara rutin tiap tahun digelar di berbagai kampung. Begitu juga berdirinya kelompok-kelompok sadar wisata, yang getol mempromosikan potensi-potensi wisata Surabaya di kampungnya. Ini bertemu dengan berbagai kegiatan UMKM.
“Terlihat kekompakan dan keguyuban warga masyarakat dalam kegiatan Sedekah Bumi. Ramai dan meriah. Begitu pula mengangkat berbagai potensi wisata kampung. DPRD Surabaya dan Pemerintah Kota berkomitmen memberikan dukungan lewat pengangaran dan kebijakan supaya segenap tradisi dan potensi wisata bisa semakin hidup,” kata Adi.
“Kita juga menaruh perhatian lewat berbagai upaya sistemtis untuk mengentas kemiskinan, menekan angka pengangguran melalui program-program padat karya sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai kota besar, Surabaya tidak henti berbenah. Semakin maju kotanya, semakin sejahtera warganya,” kata Adi.
Pendapatan Kurang Bagus?
Melansir Pewartapos.com, mantan wartawan ekonomi Imron Mawardi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, turunnya APBD Kota Surabaya Tahun 2024 karena pencapaian pendapatan dibeberapa sektor yang kurang bagus.
“Saya dengar Tahun 2023 ini banyak sektor pendapatan yang tidak bisa menghasilkan sesuai target sehingga APBD Tahun 2024 harus turun, seperti parkir dan pajak hiburan,” katanya.
Apakah dampak dari turunnya APBD Tahun 2024? Menurutnya yang jelas ada namun tidak terlalu signifikan, terutama untuk pembangunan dan roda pemerintahan, apalagi nilainya tidak terlalu besar, hanya Rp 400 Miliar.
“Dampak dari penurunan APBD ini tentu sudah diperhitungkan oleh Walikota, solusi bisa dilakukan diantaranya insentif karyawan yang mungkin akan terlambat atau dikurangi atau bahkan ditiadakan, bisa juga besaran upah pegawai yang bukan ASN akan diturunkan. Bisa saja nanti nilainya tidak sama dengan UMR (Upah Minimum Regional). Ini menjadi salah satu strategi,” katanya.
Namun Imron yakin dengan diberlakukannnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Tahun 2025 nanti APBD Kota Surabaya akan meningkat lagi sekitar 32%.
“Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 itu, pendapatan penunjang yang utama nanti dari sektor pajak kendaraan bermotor yang akan diterima langsung oleh Pemerintah Daerah,” katanya.
Baca juga: Rapat Perubahan APBD 2024, Komisi A Dorong Mudin dan Marbot dapat BPJS
Editor : Redaksi