SURABAYA – Proyek pembangunan gedung tiga lantai SMP Negeri di kawasan Kedung Baruk menuai keresahan warga sekitar, terutama karena minimnya sosialisasi dari pihak pelaksana proyek.
Suroso, Ketua RT 01, menyatakan bahwa hingga proyek dimulai, dirinya belum pernah menerima pemberitahuan resmi terkait rencana pembangunan tersebut.
Baca juga: Pengajian Ibu-Ibu Nurul Jannah, Menyemai Iman dan Ukhuwah di Tanah Merah Gang Sawi
Ia menegaskan bahwa seharusnya, sebelum kegiatan pembangunan dilakukan, pihak lingkungan seperti RT dan RW diajak berdiskusi untuk mengetahui dampak serta durasi pekerjaan.
“Warga sudah mengeluhkan langsung kepada saya, padahal saya sendiri belum mendapat informasi dari pihak manapun. Seolah-olah saya menyetujui, padahal tidak pernah ada konfirmasi,” ujarnya saat ditemui, Kamis (7/8).
Menurutnya, pembangunan konstruksi bawah tanah yang direncanakan selama empat bulan berpotensi menimbulkan gangguan, terutama dari aktivitas tiang panjang dan alat berat.
Baca juga: Kemenag Jatim Tinjau Gereja di Surabaya–Sidoarjo, Pastikan Natal 2025 Berjalan Aman dan Khidmat
Ia menekankan pentingnya sosialisasi sebagai bentuk antisipasi atas potensi dampak seperti getaran dan perubahan struktur tanah.
“Saya tidak menolak pembangunan, karena ini juga untuk kebaikan bersama. Tapi harus ada sistem yang tertib, termasuk sosialisasi dan izin lingkungan agar tidak menimbulkan keresahan,” paparnya.
Sementara itu, Ketua RW 02, Kholis, mengaku bahwa pihak pelaksana proyek sempat menyampaikan informasi, namun hanya secara lisan.
Baca juga: Kampung Gasing, Inisiatif RW 1 Airlangga untuk Ciptakan Lingkungan Ramah Anak
Ia pun menyayangkan tidak adanya surat resmi ataupun penjelasan rinci mengenai potensi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut.
“Cuma pemberitahuan lisan, datang ke rumah. Tidak ada surat, tidak ada tanda tangan, apalagi stempel. Warga tidak tahu akan dampaknya,” ucap Kholis.
Editor : Redaksi