SURABAYA - Setelah keputusan ditiadakannya tunjangan rumah bagi anggota DPR RI, maka muncul kebutuhan akan solusi yang tepat, efisien, dan selaras dengan prinsip tata kelola negara yang baik. Dalam konteks ini, langkah yang paling logis dan realistis adalah mengembalikan fungsi Rumah Jabatan Anggota DPR RI (RJA DPR RI) di Kalibata Jakarta Selatan sebagai fasilitas resmi yang disediakan negara.
Rumah Jabatan di Kalibata sejak awal dibangun memang dimaksudkan untuk mendukung kelancaran kerja para wakil rakyat. Dengan menempatkan para anggota DPR di satu kawasan, negara sebenarnya tidak hanya memberikan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung produktivitas kerja dan memudahkan koordinasi. Kebijakan ini jauh lebih sehat dibandingkan dengan pola tunjangan rumah, yang dalam praktiknya rawan disalahgunakan dan seringkali tidak sesuai dengan tujuan awal penyediaan fasilitas.
Baca juga: Bambang Haryo Desak Hentikan Operasional PT SJL, Soroti Limbah Beracun
Selain itu, keberadaan Rumah Jabatan membawa banyak keuntungan. Pertama, efisiensi anggaran negara. Daripada membiarkan aset negara di Kalibata terbengkalai atau sekadar menjadi beban pemeliharaan, lebih baik dimanfaatkan kembali secara optimal. Negara tidak perlu mengeluarkan biaya tunjangan rumah setiap bulan yang jumlahnya miliaran rupiah dalam setahun.
Kedua, penguatan integritas kelembagaan DPR RI. Dengan tinggal di kawasan yang sama, anggota DPR akan lebih mudah dijangkau ketika ada kebutuhan rapat mendadak, sidang paripurna, atau koordinasi lintas komisi. Hal ini akan mengurangi kesan bahwa jabatan anggota DPR hanya sekadar “pekerjaan sambilan” yang dijalani tanpa kedekatan dengan pusat aktivitas kenegaraan di Senayan.
Ketiga, membangun kultur kebersamaan antar anggota DPR. Kehidupan di Rumah Jabatan memungkinkan terjalinnya komunikasi informal antarwakil rakyat lintas fraksi. Diskusi dan pertukaran gagasan tidak melulu harus dilakukan di ruang rapat yang kaku, melainkan juga dalam suasana keseharian. Dari titik inilah bisa lahir gagasan besar untuk kepentingan bangsa, karena interaksi personal seringkali melahirkan kepercayaan dan kerja sama politik yang lebih solid.
Baca juga: Angka Kemiskinan Masih Tinggi, Willy Minta Pemerintah Pusat Perhatian Khusus untuk Madura
Tentu, revitalisasi Rumah Jabatan tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan perbaikan fasilitas dan penyesuaian standar kenyamanan. Negara perlu melakukan renovasi dan pemeliharaan agar sesuai dengan kebutuhan masa kini. Namun, biaya perbaikan ini tetap jauh lebih masuk akal dibandingkan pengeluaran tunjangan rumah dalam jangka panjang.
Dengan demikian, pemfungsian kembali Rumah Jabatan DPR RI di Kalibata adalah pilihan strategis. Ia menyatukan prinsip efisiensi anggaran, optimalisasi aset negara, dan penguatan kultur kerja parlemen. Bagi rakyat, langkah ini juga akan memberikan pesan moral penting, yaitu bahwa wakil mereka rela menyesuaikan diri dengan kebijakan yang lebih sederhana dan transparan.
Baca juga: DPR RI dan BKKBN Tegaskan Komitmen Cegah Stunting di Kota Madiun
Negara memang tidak bisa mengabaikan kesejahteraan para anggota DPR RI, namun kebijakan itu harus selalu dipertimbangkan dalam kerangka kepatutan dan efisiensi. Menghidupkan kembali Rumah Jabatan Kalibata adalah jawaban yang paling masuk akal dan berkeadilan.
*)Oleh: Mahrus Ali
Editor : Redaksi