SURABAYA — Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa kian nyata. Melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Pemprov Jatim resmi menerapkan E-Katalog Versi 6, sebuah sistem terbaru yang dinilai mampu menutup celah manipulasi serta memperkuat iklim persaingan usaha yang sehat dalam proses lelang pemerintah.
Anggota DPD RI Komite III asal Jawa Timur, Lia Istifhama, memberikan apresiasi atas langkah tersebut. Menurutnya, penerapan E-Katalog versi terbaru ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengadaan sekaligus tata kelola anggaran daerah yang lebih bersih dan bertanggung jawab.
Baca juga: Tak Berjarak: Senator Jawa Timur Lia Istifhama Konsisten “Mudun Ngisor”
Senator Lia menyoroti salah satu persoalan klasik dalam pengadaan barang dan jasa, yakni praktik partisipasi ganda oleh satu individu atau kelompok yang mengendalikan sejumlah perusahaan afiliasi untuk mengikuti tender yang sama. Praktik semacam ini, kata dia, selama bertahun-tahun telah merusak persaingan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Selama ini ada celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan nakal. Satu orang bisa mengendalikan beberapa badan usaha dan masuk dalam satu tender. Ini jelas membunuh persaingan sehat,” ujar Lia.
Ia menegaskan, melalui E-Katalog Versi 6, ruang praktik tersebut kini semakin sempit. Peningkatan fitur digital dalam sistem lelang elektronik membuat rekam jejak pelaku usaha lebih transparan, terintegrasi, dan mudah diaudit.
Baca juga: Tak Berjarak: Senator Jawa Timur Lia Istifhama Konsisten “Mudun Ngisor”
Menurut Lia, sistem baru ini secara otomatis mendorong pelaku usaha untuk lebih menjaga integritas, mulai dari kelengkapan administrasi, konsistensi kinerja, hingga tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek.
“Dengan E-Katalog versi 6, pelaku usaha otomatis akan lebih berhati-hati. Mereka harus menjaga rekam jejak, laporan audit, dan tanggung jawab pekerjaannya. Kalau pernah bermasalah, rasanya tidak mungkin mereka berani ikut, karena sistem sekarang jauh lebih terbuka dan mudah terdeteksi,” tegasnya.
Ia menambahkan, digitalisasi pengadaan ini juga akan menciptakan iklim persaingan yang lebih adil. Perusahaan yang selama ini bermain di wilayah abu-abu atau memanfaatkan celah administrasi akan semakin sulit lolos karena proses verifikasi kini jauh lebih ketat dan berbasis sistem.
Baca juga: Lia Istifhama Apresiasi Ngawi, Ketahanan Pangan Tumbuh dari Kerja Bersama
Penerapan E-Katalog Versi 6 di Jawa Timur juga sejalan dengan agenda nasional percepatan digitalisasi pemerintahan. Pemprov Jatim dinilai menjadi salah satu daerah yang progresif dalam mendorong efisiensi anggaran melalui sistem pengawasan yang terukur dan terbuka.
Langkah tersebut dinilai selaras dengan harapan publik agar penggunaan anggaran daerah berlangsung bersih, efektif, dan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Editor : Redaksi