SURABAYA – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, membeberkan perkembangan terbaru Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang hingga kini masih dalam tahap verifikasi dan konfirmasi. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di kantor eks Humas Pemkot Surabaya, Kamis (19/2).
Pria yang akrab disapa Cak Yebe itu mengungkapkan, jumlah kepala keluarga (KK) yang belum ditemukan dalam proses pendataan terus mengalami penurunan signifikan setelah dilakukan koordinasi intensif bersama dinas terkait.
Baca juga: Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Yona Bagus Sosialisasikan DTSEN Saat Reses
“Dalam 12 titik reses saya selalu bicara soal DTSEN. Awalnya ada 250.185 KK yang tidak ditemukan. Setelah koordinasi dengan Dispendukcapil dan tindak lanjut per 20 Januari, turun menjadi 197.594 KK. Sekarang tersisa 181.867 KK. Artinya turun sekitar 15 ribuan,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan, jika dirata-rata, setiap hari terdapat sekitar 524 KK baru yang berhasil diverifikasi. Proses percepatan ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang diterjunkan langsung sebagai petugas survei lapangan.
“Kalau dihitung, tiap hari ditemukan 524 KK. Ini luar biasa. ASN yang mungkin bukan berlatar belakang surveyor, hanya dibekali pembekalan singkat, tapi hasilnya signifikan,” ujarnya.
Namun demikian, ia tak menampik masih ada sejumlah kendala di lapangan. Faktor terbesar berasal dari migrasi penduduk lintas kelurahan dalam satu kecamatan, antar kecamatan, hingga perpindahan keluar kota yang belum terkonfirmasi dalam sistem. Selain itu, terdapat penolakan survei di sejumlah kawasan perumahan menengah ke atas dan apartemen.
“Dari 181.867 KK yang belum ditemukan, mayoritas karena migrasi yang tidak terkonfirmasi. Ada juga yang menolak disurvei, terutama di klaster premium dan apartemen,” jelasnya.
Baca juga: Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Yona Bagus Sosialisasikan DTSEN Saat Reses
Cak Yebe menambahkan, warga yang tidak terkonfirmasi dalam DTSEN berpotensi mengalami penertiban sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai bentuk stimulus agar segera melakukan validasi data.
“Ketika tidak terkonfirmasi dalam DTSEN, NIK bisa ditertibkan sementara agar muncul respons untuk melakukan klarifikasi. Ini penting demi akurasi data,” tandasnya.
Dalam agenda resesnya, ia juga menemukan fakta bahwa sebagian besar pengurus RT dan RW belum memahami secara menyeluruh program DTSEN. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk segera menerbitkan surat pemberitahuan resmi kepada seluruh ketua RT dan RW.
Baca juga: Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Yona Bagus Sosialisasikan DTSEN Saat Reses
“Kalau kita melibatkan 1.360 RW dan 9.149 RT di Surabaya, dampaknya akan dahsyat. Mereka bisa menyampaikan langsung kepada warga untuk mengecek apakah sudah masuk DTSEN atau belum,” katanya.
Ia pun mengajak masyarakat memanfaatkan laman cekin.surabaya.go.id guna memastikan status pendataan masing-masing. Targetnya, validasi terhadap 1.026.192 KK di Surabaya dapat rampung sebelum 31 Maret 2026, dengan angka data yang tidak ditemukan ditekan seminimal mungkin.
“Insyaallah sebelum 31 Maret bisa selesai. Kalau RT dan RW bergerak seperti saat DPT Online Pemilu dulu, warga pasti lebih cepat melakukan pengecekan mandiri melalui aplikasi,” pungkasnya.
Editor : Redaksi