Tikta.id - Fraksi PKS menyampaikan beberapa catatan penting dalam pandangan akhir Sidang Paripurna DPRD Surabaya, terkait rancangan peraturan daerah kota Surabaya tentang Perubahan APBD 2024.
Melalui keterangannya, yang diterima Rabu (14/8), Jurubicara Fraksi PKS Aning Rahmawati mengatakan, anggaran untuk dana UMKM yang dialokasikan sebesar 11,8 Miliar Rupiah, dinilai sangat jauh dari Anggaran untuk UMKM di Tahun 2023, yang mencapai angka 3 Triliun Rupiah.
Baca Juga: Adi Sutarwijono Resmi Dilantik Pimpin DPRD Surabaya, PDIP: Gaspol Kerja untuk Kerakyatan
Fraksi PKS berharap, meskipun berkurang, anggaran yang telah dialokasikan ini dapat diserap seluruhnya.
"Semoga anggaran yang telah dialokasikan ini, meskipun berkurang, dapat diserap seluruhnya." kata Aning.
Fraksi PKS juga meminta program perbaikan Rutilahu yang jumlahnya telah ditambahkan 140 unit menjadi 1640 unit hingga akhir 2024, seluruhnya dapat dilaksanakan.
Selain itu, Fraksi PKs sangat menyayangkan tidak adanya pembangunan Rusunawa pada Tahun 2024 ini.
"Padahal antrian penghuni Rusunawa sudah mencapai 12.000 KK lebih." tutur Aning
Berkaitan dengan persoalan Transportasi Publik untuk mengurangi polusi udara dan mengurai kemacetan, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah terkait meningkatkan kinerjanya dalam menyambut antusiasme yang tinggi warga dalam menggunakan berbagai moda transportasi publik yang disediakan.
Menurut Fraksi PKS, semestinya antusiasme warga ini dibalas dengan alokasi anggaran yang besar untuk meningkatkan layanan, baik penambahan rute maupun penambahan unit.
Baca Juga: Empat Pimpinan DPRD Surabaya Dilantik, Disusul Penetapan Alat Kelangkapan Dewan
Ataupun alokasi anggaran untuk skema Buy The Service (BTS) pengadaan rute baru dan unit baru melalui andil pihak ketiga, yang sudah berjalan namun jumlahnya dirasa masih belum memadai untuk menampung transportasi sebagian besar warga kota dari berbagai rute.
Fraksi PKS mencatat capaian pendapatan dari perhubungan masih di angka 26,6% dari target 95,4 Miliar Rupiah. Pendapatan dari parkir Tepi Jalan Umum (TJU) masih berkisar di angka 23% pada Juli 2024.
Menurut Fraksi PKS, Ini menjadi tantangan bagi Pemkot. Apalagi ada rencana pembentukan BLUD Parkir dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan parkir.
"Fraksi PKS berharap target capaian pendapatan parkir dapat tercapai, bahkan melebihi target." tuturnya.
Fraksi PKS juga meminta Pemerintah Kota untuk menyelesaikan program pengendalian banjir yang memiliki anggaran senilai 776 Miliar Rupiah, terhitung besar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga: Pimpin Definitif DPRD Surabaya Dilantik Besok, Sekaligus Menetapkan AKD
Pun satu hal yang perlu menjadi catatan adalah, dengan banyaknya box culvert sebagai solusi banjir di kota Surabaya, maka harus segera dicari inovasi alat untuk mencegah dan mengatasi sedimentasi di seluruh box culvert.
"Agar tidak menjadi titik banjir baru karena endapan yang tinggi di seluruh box culvert di kota Surabaya." tegas Aning
Fraksi PKS memandang, serapan pada Perangkat Daerah terkait pengendalian banjir dan juga pembangunan jalan, masih di angka 22,89%. Ini tentu patut menjadi perhatian.
"Perlu kerja keras agar serapan anggaran 2024 dapat terwujud 100%, dan seluruh program pengendalian banjir dan pembangunan jalan, dapat terealisasi." kata Aning
Editor : Redaksi
