SURABAYA,Tikta.id - Caleg incumbent PDI Perjuangan daerah pemilihan (Dapil) 3 Surabaya Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am atau Cak Ghoni nonton bareng debat perdana cawapres bersama warga Bulak Kenjeran, pada Jumat (22/12) malam.
Usai nonton bareng bersama warga,Cak Ghoni menuturkan, cawapres Mahfud MD memberikan kepastian hukum untuk kemudahan investasi.
Baca Juga: Soal Kasus Keributan di SMAK Gloria 2 Surabaya, AMI Minta DPRD Kawal Tuntas
Kepastian ini kata Cak Ghoni memberikan trust atau kepercayaan bagi calon investor untuk berinvestasi di Indonesia
“Adanya kepastian hukum akan memberi trust atau kepercayaan bagi calon investor yang akan berinvestasi di Indonesia, dan ini akan direalisasikan saat Mahfud menjadi Wapres di 2024.”ujar Cak Ghoni kepada wartawan.
Cak Ghoni menambahkan, saat debat Mahfud memastikan hukum berdiri setegak-tegaknya yang berlaku sama dengan siapapun, yakni Equality Before The Law ( Semua sama di mata hukum). Supaya tidak mengakibatkan kerusakan yang fatal baik aspek ekonomi dan aspek lainnya.
Oleh karena itu, menurut Cak Ghoni Cawapres Mahfud akan menegakkan hukum yang tidak pandang bulu bagi penyelenggara negara yang melakukan praktik korupsi.
Baca Juga: Menjelang Pilkada, Cak Ghoni Gelar Pengajian Akbar, Hadirkan Kiai Kera Sakti dan Gus Hans
“Menggilanya praktik korupsi menjadi salah satu hambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka dengan penegakan hukum maka investor akan lebih percaya untuk berinvestasi di Indonesia.” tutur Abdul Ghoni seperti apa yang dikatakan Mahfud saat debat Cawapres.
Lebih lanjut Cak Ghoni sapaan Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am, Cawapres Mahfud mengatakan, dibidang digitalisasi ekonomi bahwa kita tidak bisa menghindari digitalisasi ekonomi.
Namun, adanya aturan hukum tegas terhadap digitalisasi ekonomi dapat melindungi rakyat dari masalah jeratan hutang pinjaman online (Pinjol).
Baca Juga: Hari Santri Nasional 2024, Ketua Bamusi Surabaya Ziarah ke Makam Sayyid Ali Asghor Basyaiban
“Kasus-kasus pinjol ini akibat terjadinya desrupsi dari apa yang dinamakan digitalisasi ekonomi, dalam hal negara harus hadir melindung rakyat dari ketidaktahuan hukum dibidang digitalisasi ekonomi.” ungkap Abdul Ghoni seperti dijelaskan Mahfud saat debat Cawapres.
Cak Ghoni menambahkan, apa yang disampaikan Cawapres Mahfud, bahwa kita juga tidak bisa menghindari perkembangan digitalisasi yang perlu hukum, yang bisa mengatur sehingga bisa memberikan dampak kenyamanan dalam berinvestasi.
“Selain itu, adanya bonus demografi jika salah melakukan treatment maka akan menjadi beban negara. Maka Ganjar-Mahfud memberikan kepastian hukum, dengan negara hadir untuk menjembatani perihal demografi tersebut.” Pungkas Cak Ghoni
Editor : Redaksi
