SURABAYA – Fraksi PKB DPRD Jawa Timur memberikan dukungan terhadap rencana perubahan nama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroda Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Jatim yang diusulkan Pemprov Jatim. Namun, Fraksi PKB memberikan sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi perubahan tersebut.
Perubahan nomenklatur BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat telah dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan direncanakan akan segera diundangkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Jawa Timur.
Baca Juga: Santri Ponorogo Nderek Kiai, Dukung Kiai Marzuki Maju Pilgub Jatim
Juru Bicara Fraksi PKB, Multazamudz Dzikri, menegaskan bahwa perubahan nama ini harus disertai dengan perbaikan kinerja yang serius. Menurutnya, perubahan ini tidak hanya sebatas kosmetik, tetapi harus membawa dampak signifikan pada penguatan fungsi intermediasi dan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di sektor produktif.
“Harus ada perbaikan dan perubahan kinerja Perseroda BPR yang ditegaskan secara serius,” ujar Multazam dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (16/12).
Fraksi PKB berharap, regulasi baru ini mampu meningkatkan fungsi intermediasi PT BPR Jatim dalam mendukung pembiayaan bagi sektor produktif, UMKM, serta pertanian secara luas. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
“Raperda ini seharusnya menjadi instrumen regulasi yang memperkuat peran BPR Jatim dalam mendukung perekonomian daerah, terutama bagi sektor-sektor yang selama ini kurang tersentuh pembiayaan,” tambah Multazam.
Baca Juga: Pilgub Jatim 2024, Elektabilitas Kiai Marzuki Meroket, PKB Siap Bikin Kejutan
Multazam menyoroti kontribusi sektor primer, seperti pertanian, yang terus mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir. Meski kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur menunjukkan tren negatif, sektor ini masih menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Sayangnya, sektor primer seperti pertanian dan perikanan menghadapi tantangan berat. Kue yang semakin kecil harus dibagi oleh banyak pihak, sehingga nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) di Jatim masih rendah,” jelasnya.
Untuk itu, Fraksi PKB meminta kejelasan rencana jangka pendek dan panjang BPR Jatim dalam meningkatkan akses permodalan yang ramah bagi petani dan nelayan. Multazam juga mendesak agar BPR Jatim memperluas edukasi dan literasi perbankan kepada pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pelaku ekonomi sektor riil lainnya.
Baca Juga: PKB Target Menang 70 Persen di Pemilukada Jatim, Ini Kata Pengamat Politik
“Sampai saat ini, kehadiran BPR Jatim belum sepenuhnya menjadi solusi permodalan bagi rakyat kecil, terutama pelaku UMKM, petani, dan nelayan,” tegasnya.
Fraksi PKB menekankan bahwa perubahan ini harus membawa dampak nyata bagi masyarakat kecil. Bukan hanya perubahan nama, tetapi juga transformasi yang mampu menjawab kebutuhan riil ekonomi rakyat.
Editor : Redaksi
