SURABAYA - Sebanyak 12.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Surabaya mengungkapkan kekecewaannya terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 20% pada bulan Desember. Isu ini mendapat sorotan dari Imam Syafi'i, sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Surabaya.
Imam menyebut, pemotongan tersebut disebabkan oleh target pendapatan APBD Kota Surabaya tahun 2024 yang meleset dari perkiraan. Sebagai informasi, target pendapatan APBD Kota Surabaya untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp11,5 triliun.
Baca Juga: Dukung Posyandu Keluarga, Johari Mustawan Tekankan Kolaborasi dan Monitoring
Namun, realisasi pendapatan tersebut belum mencapai target yang diharapkan, sehingga berdampak pada kebijakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
"Sudah saya konfirmasi langsung ke kepala Bapenda, ternyata hanya mampu mendapatkan 10 triliyun sekian. Artinya targetnya meleset 1,5 triliyun," jelas imam, saat dikonfirmasi tikta.id, pada Rabu (8/1).
Imam menekankan, jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam realisasi target pendapatan, seharusnya selisihnya tidak terlalu besar.
Imam menegaskan, jika meleset sedikit masih dapat dimaklumi, namun apabila perbedaannya terlalu signifikan, hal ini tentu menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani demi menjaga stabilitas anggaran dan kesejahteraan ASN.
"Maksud saya begini, ketika yang tidak tercapai itu adalah dinas dinas, jangan kemudian ketika mereka tidak tercapai, dinas lainnya jadi menanggung dosanya. Mestinya masing-masing dinas punya sendiri, bahkan ada yang kontrak kerja-kontrak kerja. Ketika mereka realisasinya sudah tercapai, apa kemudian harus dipotong 12% kan tidak adil," tambahnya.
Baca Juga: Dukung Posyandu Keluarga, Johari Mustawan Tekankan Kolaborasi dan Monitoring
Im berharap, 2025 jjika ada ketidaksesuaian antara target dan realisasi pendapatan, selisihnya harus seminimal mungkin.
Hingga saat ini, legislator Partai NasDem tersebut sedang berupaya mencari informasi lebih lanjut terkait penyebab melesetnya target pendapatan hingga lebih dari Rp1 triliun.
"Kami akan mencari tahu secara rinci alokasi pos belanja apa saja yang terdampak atau menjadi penyebab ketidaksesuaian tersebut." ujarnya.
"Saya mohon nanti di 2025, target pendapatan kalau meleset harusnya sedikit saja. Kami sedang mencari informasi, ketika meleset 1 triliyun lebih, itu pos belanja apa saja, kami ingin tahu." tambahnya.
Baca Juga: Soal Video Viral Camat Asemrowo, Saifuddin: Itu Kesalahpahaman, Dorong Komunikasi Lebih Responsif
Selain itu, Imam juga mendorong Pemkot melakukan introspeksi. Ketika anggaran pendapatan terbatas dan tidak tercapai seperti saat ini, prioritas harus menjadi fokus utama.
Ia juga mengimbau, Program-program atau kegiatan yang tidak mendesak sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Sehingga alokasi anggaran dapat lebih optimal dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar penting.
"Yang paling penting, bahwa pemerintah kota juga harus introspeksi. Jangan ketika anggaran pendapatan terbatas dan tidak tercapai seperti ini, tolong prioritas-prioritas lah. Yang tidak urgent nanti saja dulu," ujarnya.
Editor : Redaksi
