SURABAYA – Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama seluruh kepala puskesmas di Surabaya serta Dinas Kesehatan di Ruang Paripurna Lantai 3 pada Kamis (27/2).
Rapat tersebut, membahas sejumlah temuan yang diperoleh anggota DPRD Surabaya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tiga puskesmas pada Selasa (25/2) malam. Temuan tersebut terutama berkaitan dengan pelayanan kesehatan di puskesmas, termasuk kekurangan sumber daya manusia (SDM) serta efektivitas layanan 24 jam.
Baca Juga: RDP dengan BPJS DPRD Soroti Akses Layanan Kesehatan
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengungkapkan, bahwa sidak yang dilakukan pihaknya bukan bertujuan untuk menjatuhkan puskesmas, melainkan untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada di lapangan. Salah satu temuan utama adalah kurangnya SDM di puskesmas, terutama di 23 puskesmas yang hanya melayani rawat jalan.
"Kami menemukan bahwa SDM di puskesmas masih kurang, terutama di 23 puskesmas rawat jalan. Mereka juga harus piket dan menjalankan program-program tertentu. Jadi, kepala puskesmas jangan asal siap menjalankan target tanpa memastikan SDM dan sarana prasarana sudah memadai," ujar imam.
Selain itu, Imam menyoroti, efektivitas layanan puskesmas 24 jam yang diterapkan di beberapa tempat. Berdasarkan pengakuan kepala puskesmas, ada yang hanya menerima satu pasien dalam seminggu saat layanan dibuka 24 jam.
"Kalau kita membuka layanan 24 jam tapi pasiennya hanya satu dalam seminggu, itu tentu tidak efisien. Kita harus realistis. Apakah kebijakan ini perlu diteruskan atau cukup fokus pada layanan pagi hingga sore saja. Puskesmas rawat inap yang berjumlah 40 unit sebaiknya diperkuat agar pasien tidak selalu harus dirujuk ke rumah sakit," jelasnya.
Baca Juga: Sengketa Lahan Gunung Sari Indah Memanas, DPRD Surabaya Gelar Rapat Dengar Pendapat
Dalam rapat tersebut, Legislator dari Partai Nasdem ini menekankan, pentingnya realitas di lapangan dalam menentukan kebijakan. Ia berharap Wali Kota Surabaya bisa mengambil keputusan yang lebih realistis dalam mengalokasikan anggaran dan merancang kebijakan kesehatan masyarakat.
"Dana dari pusat untuk kesehatan di Surabaya tidak dikurangi, jadi kita harus memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, bukan malah dilakukan efisiensi yang merugikan masyarakat," tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa temuan yang disampaikan DPRD ini merupakan hasil pantauan langsung di lapangan, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pihak puskesmas. Hal ini dilakukan agar kondisi yang ditemukan benar-benar sesuai dengan kenyataan.
Baca Juga: Pemanfaatan Gedung Serbaguna Ambengan Batu Jadi Sorotan DPRD Surabaya
"Kami menyampaikan apa adanya. Mungkin ada kepala puskesmas yang merasa terbebani, tapi ini adalah fakta yang harus kita benahi bersama demi pelayanan kesehatan yang lebih baik," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Nanik Sukristina menyatakan, bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi internal terkait kendala yang dihadapi puskesmas dalam menjalankan layanan 24 jam.
“Kami akan evaluasi diri secara khusus dengan teman-teman. Harapannya, masukan-masukan ini bisa memberikan dampak perbaikan sehingga akhirnya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat," ucap dia.
Editor : Redaksi
