Selamatkan NKRI, Front Arek Suroboyo Serukan Penegakan Hukum Tegas

FAS saat demonstrasi
FAS saat demonstrasi

SURABAYA – Front Arek Suroboyo (FAS), sebuah gerakan masyarakat sipil, mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait kondisi hukum dan sosial di Indonesia yang dinilai semakin carut-marut dan tidak berpihak kepada rakyat.

Menurut FAS, penegakan hukum di Indonesia saat ini mengalami krisis keadilan. Masyarakat menilai hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. "Maling kecil dihukum, sementara koruptor kakap justru dilindungi," demikian bunyi pernyataan FAS, yang diterima, Jumat (11/4). Fenomena ini dinilai telah merusak rasa keadilan publik dan memicu kemarahan masyarakat.

Baca Juga: Ketua PW Ansor Jatim Ingatkan Kader Akan Ancaman terhadap NKRI

FAS menyoroti kasus-kasus korupsi berskala besar yang merugikan negara hingga miliaran bahkan triliunan rupiah, namun para pelakunya hanya mendapat vonis ringan atau bahkan tidak tersentuh hukum sama sekali. Lebih parah lagi, penanganan kasus korupsi dianggap tebang pilih dan tidak memberikan efek jera.

Tuntutan dan Seruan FAS

Menanggapi situasi tersebut, FAS menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah:

1. Segera terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang mengatur hukuman mati bagi koruptor serta merampas seluruh aset mereka, termasuk memiskinkan keluarganya.

2. Pemerintah wajib menjalankan Agenda Reformasi 1998 secara konsisten.

Baca Juga: Bahas Penegakan Hukum Kehutanan Menhut Raja Juli Temui Kapolri

3. Berantas judi online, pinjaman online ilegal (pinjol), dan peredaran narkoba yang makin marak dan merusak generasi bangsa.

4. Hapus praktik transaksional dalam industri hukum dan politik.

5. Stop mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil.

Baca Juga: Bangun Sinergitas Penegakan Hukum, Kejari Terima Audensi Sejumlah Pihak

FAS juga menyoroti praktik suap di berbagai instansi negara, termasuk dalam proses rekrutmen TNI, Polri, hingga ASN yang mencederai prinsip keadilan dan meritokrasi.

“Kesengsaraan rakyat bukan karena mereka malas bekerja, tetapi karena sistem yang dibangun oleh elite-elite yang rakus dan tidak berpihak pada rakyat kecil,” tegas pernyataan tersebut.

 

Editor : Redaksi