SURABAYA – Fenomena menurunnya jumlah siswa di sekolah dasar negeri di berbagai kota/kabupaten Jawa Timur terus menjadi sorotan. Kondisi ini memperkuat fakta sekolah negeri semakin terpinggirkan di tengah persaingan dengan sekolah berbasis program unggulan.
Atas situasi tersebut, berbagai pihak mengusulkan kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan.
Baca Juga: BAZNAS Majalengka Salurkan Dana Zakat untuk Sekolah dan Program Rumah Layak Huni
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawa, menilai regrouping sekolah terjadi akibat minimnya jumlah guru atau rendahnya angka pendaftaran siswa baru.
Menurutnya, hal ini bisa dicegah melalui langkah-langkah konkret seperti perbaikan dan penambahan fasilitas sekolah serta peningkatan kualitas guru.
"Perbaikan dan penambahan fasilitas sudah seharusnya dilakukan secara berkesinambungan. Upgrade kualitas guru juga penting, karena dunia sudah berubah, kebiasaan serta teknologi juga semakin maju. Guru sebagai pendidik harus mampu mengikuti perkembangan tersebut,” ujarnya.
Baca Juga: Revolusi Hukum 2026: Pelaku Tindak Pidana Ringan Kini Dihukum Kerja Sosial
Lebih lanjut, Jairi juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kesejahteraan guru melalui perbaikan gaji.
“Jangan sampai kita terlalu fokus pada Sekolah Rakyat, lalu lupa mencari solusi untuk sekolah umum lainnya,” katanya.
Baca Juga: Fraksi PKB Jatim Setujui Raperda BUMD: Jangan Jadikan Celah Manajemen Sembrono!
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat dan terukur agar sekolah negeri tetap menjadi pilihan masyarakat, terutama bagi warga yang membutuhkan pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau.
"Sekolah negeri jangan hanya jadi formalitas, ini penting demi keberlanjutan pendidikan dasar yang merata dan berkeadilan," tutupnya.
Editor : Redaksi
