SURABAYA – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah resmi mundur dari jabatannya usai Kongres VI PDI Perjuangan di Bali yang menetapkan dirinya masuk dalam struktur kepengurusan DPP periode 2025–2030.
Menyikapi hal itu, Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Hari Yulianto, mengatakan saat ini PDIP melarang kader rangkap jabatan di dalam struktural partai.
Baca Juga: Pencopotan Ketua DPC PDIP Surabaya, Mubarok: Ini Soal Faksi dan Perebutan Kuasa
Menurutnya, mundurnya Said merupakan bentuk ketaatan terhadap peraturan partai. "Amanat partai yang tertuang dalam Peraturan Partai No 1 Tahun 2025 yang menegaskan tidak boleh ada rangkap jabatan dalam struktural partai," ungkapnya, beberapa waktu lalu.
Sementara Said Abdullah, menegaskan kebijakan ini bukanlah tindakan sepihak, melainkan hasil keputusan kolektif yang berangkat dari semangat konsolidasi dan penguatan kelembagaan partai.
Baca Juga: HUT ke-52 PDIP Jawa Timur Tegaskan Dukungan untuk Megawati Soekarnoputri
"Ini bukan tindakan sepihak oleh Ketua Umum. Ini adalah pelaksanaan norma partai yang telah disepakati secara internal dan menjadi komitmen bersama seluruh jajaran partai," ujarnya
Said menegaskan larangan rangkap jabatan merupakan langkah strategis sekaligus memastikan kader dan pengurus fokus menjalankan tugas dan fungsinya agar lebih optimal.
Baca Juga: PDI Perjuangan, Keluarkan Rekom 7 Daerah di Jatim untuk Pilkada Serentak 2024
"Tujuannya adalah untuk memastikan tiap pengurus fokus terhadap tugasnya masing-masing, memperkuat konsolidasi, dan mempermudah pengembangan partai antar tingkat baik pusat, daerah, maupun cabang," pungkasnya.
Editor : Redaksi
